2024 Bayar Semua Utang DBH 2023

BANDARLAMPUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama semua pemerintah kabupaten/kota di Lampung menyepakati skema pembayaran dana bagi hasil (DBH). Hal itu dituangkan dalam bentuk memorandum of understanding (MoU) di Mahan Agung, rumah dinas Gubernur Lampung, Kamis (10/10).

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Marindo Kurniawan mengatakan, MoU ini untuk memberikan kepastian pembayaran DBH ke kabupaten/kota. “Dalam pembayaran DBH akan ada formatnya sesuai rekomendasi dari BPK agar ada kepastian kapan membayar DBH,” ujar Marindo usai penandatanganan  MoU tersebut.

Skema pembayaran DBH, katanya, juga telah disepakati para bupati dan wali kota bersama Pj. Gubernur Lampung. “Skemanya akan kita buat pembayaran utang jangka panjang. Jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Nah, itu yang akan dibuat dalam skema pembayaran DBH ini,” ungkapnya.

BACA JUGA:Adi Lah Bakal Genjot Sektor Pertanian di Pringsewu Lampung

Lanjutnya, utang DBH Pemprov Lampung kepada kabupaten/kota merupakan proses panjang dan perlu diselesaikan agar tidak berlarut-larut prosesnya. “DBH ini kan dari proses panjang. Supaya tidak berlarut-larut prosesnya, maka BPK minta kepastian pembayaran utang DBH,” ucapnya.

Pembagiannya ada beberapa triwulan. Menurutmya di tahun 2024 ini akan dibayarkan semua untuk utang DBH 2023. Nanti di 2025 sampai 2027 ada lagi. ”Sehingga nanti, Pemprov Lampung akan bayar yang fokus di tahun berjalan. Misal tahun 2025 besok fokus tahun berjalan,” tandasnya.

Melalui skema ini, menurutnya kabupaten/kota akan mendapatkan kepastian dalam menyusun APBD setiap tahunnya.

Marindo juga mengungkapkan bahwa di tahun 2024 ini, Pemprov Lampung telah menyalurkan 3 triwulan DBH atau hampir Rp 1 triliun. “Sampai sekarang kita sudah bayar 3 triwulan atau hampir Rp 1 triliun. Tapi untuk pajak rokok sudah 5 triwulan yang kita bayar. Artinya sudah Rp1 triliun lebih alokasi anggaran provinsi untuk bayar DBH,” ungkapnya.(pip/rim)