Ketua MPR Ajak Semua Pihak Sukseskan Pelantikan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran

JAKARTA - Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengajak seluruh unsur di parlemen untuk menyukseskan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2024. Menurut Muzani, agenda pelantikan ini merupakan tugas konstitusional yang sangat penting bagi bangsa.

Selain kepada unsur di parlemen, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra ini juga mengajak seluruh pimpinan partai politik untuk turut mendukung suksesnya pelantikan kepala negara tersebut.

“Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden ini adalah bukti bahwa kita telah berhasil melangkah maju dalam melaksanakan demokrasi yang baik,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10).

Muzani menekankan bahwa seluruh pihak patut berbangga dengan demokrasi yang diterapkan di Indonesia, yaitu demokrasi Pancasila, yang memuliakan, merawat keberagaman, serta membangun persatuan di tengah perbedaan.

“Dalam demokrasi kita, Pancasila menjadi ruh kebangsaan yang mempersatukan. Demokrasi ini harus terus kita jaga pada masa-masa mendatang, dan MPR memiliki tugas penting dalam hal ini,” tegas Muzani.

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden akan dilaksanakan dengan mengikuti tradisi yang telah ada, diawali dengan mendengarkan keputusan KPU RI. Setelah itu, Presiden dan Wakil Presiden akan mengucapkan sumpah janji pelantikan.

“Presiden akan mengucapkan sumpah janji sesuai Pasal 9 UUD 1945 di hadapan Ketua dan para pimpinan MPR,” pungkasnya. 

Diketahui Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, akhirnya terpilih sebagai Ketua MPR. Kesepakatan ini diambil dalam rapat gabungan antara pimpinan fraksi DPR dan kelompok DPD di ruang Komisi II DPR.

“Calon ketua MPR yang telah disepakati dalam rapat gabungan ini adalah calon yang diusulkan Fraksi Partai Gerindra. Dia adalah sahabat dan kolega saya, di pimpinan MPR periode sebelumnya, Bapak Haji Ahmad Muzani,” kata Ketua Fraksi PDIP MPR, Ahmad Basarah.

Pengesahan Ahmad Muzani akan dilaksanakan dalam rapat paripurna pagi ini. Muzani akan didampingi oleh wakil ketua yang berasal dari setiap fraksi partai dan kelompok DPD, yaitu 8 perwakilan fraksi dan 1 perwakilan DPD.

Pemilihan Muzani sebagai ketua MPR terbilang tidak biasa, karena dalam tradisi sebelumnya, jabatan ketua MPR diisi oleh partai pemenang kedua dalam pemilu. Meskipun demikian, hal ini tidak diatur secara eksplisit dalam UU MD3, berbeda dengan jatah ketua DPR yang secara otomatis diberikan kepada pemenang pemilu.

Sekjen Golkar, Sarmuji, menyatakan tidak setuju jika hal tersebut disebut sebagai tradisi.

Ia menyebut tradisi itu baru terjadi beberapa kali, dan menegaskan bahwa partainya tidak mempermasalahkan keputusan tersebut.

Sarmuji menyatakan, karena sistem kerja MPR adalah berbasis musyawarah, maka seluruh pimpinan memiliki peran penting. “Karena permusyawaratan, jadi dimusyawarahkan,” ujarnya.