Visit Media, Arinal Ingin Percepat dan Sempurnakan Program dari Desa

VISIT MEDIA: Calon Gubernur Lampung nomor urut 1 Arinal Djunaidi berbincang bersama jajaran Radar Lampung Media Group di Graha Pena Lampung, Kamis (3/10). -FOTO M. TEGAR MUJAHID/RLMG-

BANDARLAMPUNG – Kamis (3/10) siang, calon Gubernur Lampung nomor urut 1 Arinal Djunaidi melakukan visit media ke Graha Pena Lampung. Turut mendampingi di antaranya Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung Donald Haris Sihotang dan anggota DPRD Lampung Fraksi PDI Perjuangan Solihin.

Kedatangan bersama tim pemenangannya di kantor pusat Radar Lampung Media Group (RLMG) ini, Arinal diterima Direktur Utama RLMG Purna Wirawan. Kemudian General Manager Radar Lampung Liris Vawina, Deputy General Manager Taufik Wijaya dan Jefry Ardi, serta Pemimpin Redaksi Abdul Karim.

BACA JUGA:Waduh! Baru Tiga Kabupaten Ajukan AKD

Pertemuan tidak berlangsung lama. Namun, Arinal sempat membeber salah satu programnya jika dia kembali menjabat Gubernur Lampung di periode kedua ini. Yaitu membangun ekonomi kerakyatan dari desa. 

Menurutnya membangun ekonomi kerakyatan tidak bisa dilakukan secara mandiri. Tetapi dengan berbagai unsur di masing-masing stakeholder. ”Karena ada beberapa proses yang harus dilakukan,” jelas Arinal. 

Dicontokannya pada sektor pertanian. Ia mengatakan dukungan harus dilakukan secara kontinu. ’’Misalnya mendapatkan kuantitas dan kualitas dari sisi ketersediaan pupuk,” tandasnya. 

Arinal juga mengatakan bahwa Provinsi Lampung ini sudah berpredikat sebagai lumbung pangan. ’’Bapak Prabowo (Presiden terpilih RI) juga sudah menyatakan Indonesia dengan kedaulatan pangan. Dan di Lampung, saya inginkan itu,” ucapnya. 

Karena itu, sambung Arinal, dirinya bersama wakilnya, Sutono, ingin mempercepat dan menyempurnakan programnya dimulai dari desa. Karena petani saat ini, menurutnya, sudah punya kemampuan tapi tentunya masih membutuhkan daya dukung. Seperti fasilitas dan sarana produksi, kemudian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan dimaksimalkan sehingga bisa memberikan kontribusi pembangunan. 

’’Misalnya dengan pembayaran pajak melalui desa, pupuk juga bisa lewat desa. Kalau distributor kan hanya penyampaiannya,” pungkas dia. (abd/c1/rim)

 

Tag
Share