Insentif Fiskal Pengendalian Inflasi Direalisasikan di APBDP 2024

BANDARLAMPUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung telah menindaklanjuti untuk penggunaan dana insentif fiskal pengendalian inflasi yang diterima dari Kemendagri sebesar Rp 6,82 miliar.

Kepala Badan Bappeda Lampung Elvira Umihanni mengatakan, dana insentif fiskal pengendalian inflasi yang diterima Pemprov Lampung akan digunakan untuk pengendalian inflasi. Pengendalian inflasi mengacu strategi 4K, yaitu ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komonikasi efektif kepada masyarakat.

Pertama ketersediaan pasokan, dijelaskan Elvira Umihanni, bagaimana pasokan bahan pangan terutama bahan pangan yang fluktuasi harga tinggi seperti cabai, bawang merah, dan beras tersedia. Untuk itu, dalam menjaga ketersediaan pasokan ini diperlukan dukungan bagaimana Dinas Ketahanan Pangan, Tanam Pangan, dan Hortikultura dalam pengembangan cabai, bawang merah, dan beras agar stok cukup.

"Untuk beras kita surplus, cuma harganya turun naik juga. Ini upayanya kita lakukan dengan keterjangkauan harga," ujar Elvira Umihanni, Minggu 18 Agustus 2024.

Keterjangkauan harga dapat dilakukan dengan memberikan subsidi harga bahan pokok oleh Dinas Perindustrian dan Perdanggan seperti melalui operasi pasar.

"Kalau kelancaran distribusi sebenarnya kondisi jalan dan kalau ada pungli dijalan yang menyebabkan biaya logistik yang tinggi itu tugas dinas BMBK dan Dishub," ucapnya. Kemudian untuk komunikasi efektif, disampaikan Elvira Umihanni leading sektor Dinas Kominfotik bersama media.

"Misal pada saat kita ada kelangkaan barang kayak minyak goreng sehingga warga panik buying. Melalui media diharapkan bisa mendukung pemerintah mengkomunikasikan dengan masyarakat agar tidak panik buying karena sebenarnya barang cukup," sambungnya.

Kata Elvira Umihanni, pengendalian inflasi melalui strategi 4K tersebut dialokasikan melalui OPD-OPD yang mengampu tersebut yang akan menerima insentif fiskal pengendalian inflasi.

Realisasi penggunaan insentif fiskal pengendalian inflasi 2024 yang diterima Pemprov Lampung akan dilakukan di APBD Perubahan 2024 ini.

"Nanti realisasinya di APBD perubahan. Kita sudah terima. Katanya mau di transfer tahun ini. Berarti kita anggarkan di APBD perubahan. Setelah di sah kan sekitar akhir Agustus mulai," ungkapnya.

Lanjut Elvira Umihanni, inti dari pengendalian ini bagaimana menjaga kestabilan harga agar tidak memberatkan produsen dan konsumen.

"Pengendalian inflasi kalau harga terlalu rendah tidak bagus untuk produsen dalam hal ini petani kalau produk pertanian. Petani senang kalau harga tinggi, seperti harga beras naik. Cuma yang komplen konsumsi," ungkapnya.

Lebih lanjut, dirinya menyampaikan salah satu keberhasilan pengendalian inflasi Pemprov Lampung yang membuat mendapatkan dana inflasi fiskal dengan penggunaan BTT untuk pengendalian inflasi harga beras yang saat itu melambung tinggi.

"Insentif fiskal pengendalian inflasi ini kita yang terbesar dapatnya dari empat provinsi yang dapat inflasi fiskal ini," terangnya.