Retribusi Eks Tanah Bengkok Lamteng Bermasalah

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Taufik Wijaya |

Rabu , 14 Aug 2024 - 21:35

RADAR - BACA KORAN--

BANDARLAMPUNG - Pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten Lampung Tengah (Setkab Lamteng) tidak sesuai ketentuan.

Hal ini terungkap dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap UU Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Lamteng tahun 2023 oleh BPK RI perwakilan Lampung.

Pemkab Lamteng pada tahun 2023 menganggarkan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah eks tanah bengkok pada Bagian Perekonomian Setkab Lamteng sebesar Rp187.200.000. Namun hanya terealisasi Rp68.393.000 atau 36,53 persen.

Penanggung Jawab Pemeriksaan BPK RI perwakilan Lampung Masmudi dalam LHP yang ditandatangani pada 2 Mei 2024 menjelaskan tanah bengkok merupakan tanah milik kampung yang diperuntukkan perangkat kampung, bayan (RW), kaum (membidangi untuk penyelenggaraan kematian warga), pemangku, ili-ili (petugas pengatur air) dan linmas.

Tujuan pemberian hak untuk mengolah tanah bengkok adalah untuk kesejahteraan perangkat kampung selama menjabat. Pada tahun 2004 terjadi perubahan bentuk pemerintahan yang semula kampung menjadi kelurahan sehingga tanah bengkok beralih status menjadi aset milik Pemkab Lamteng dan tercatat sebagai aset tanah Kecamatan Trimurjo.

Eks tanah bengkok berada di Kecamatan Trimurjo pada tiga kelurahan, yaitu Trimurjo, Adipuro dan Simbarwaringin. Pengelolaan dan pemungutan kontribusi sewa eks tanah bengkok didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Tanah Milik Pemkab Lamteng tanggal 8 Februari 2022.

Penetapan tarif sewa eks tanah bengkok diatur dalam Keputusan Bupati Nomor 82/KPTS/Setda.11.05/2022 tentang Tarif Sewa Tanah Milik Pemkab Lamteng yang terletak di Kecamatan Trimurjo. Tarif sewa ditetapkan sebesar Rp3.000.000/ha selama satu tahun.

Rincian anggaran dan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah eks Tanah Bengkok di Kecamatan Trimurjo tahun 2023 masing-masing Kelurahan Trimurjo ditarget sebesar Rp71.700.000 hanya terealisasi Rp15.270.000 atau 21,30 persen; Kelurahan Adipuro target Rp52.500.000 terealisasi Rp6.200.000 atau 11,81 persen; dan Kelurahan Simbarwaringin target Rp63.000,000 terealisasi Rp46.923.000 atau 74,49 persen.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah eks tanah bengkok menunjukkan sejumlah permasalahan. Pertama, pengelola eks tanah bengkok pada tiga kelurahan tidak mengajukan permohonan sewa tanah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Tanah Milik Pemkab Lamteng, untuk pelaksanaan sewa maka calon penyewa harus terlebih dahulu mengajukan usulan permohonan sewa tanah kepada Bupati melalui camat untuk mendapatkan rekomendasi dengan melampirkan surat permohonan sewa dan data tanah yang akan disewa.

Hasil wawancara dengan Lurah Trimurjo, Adipuro dan Simbarwaringin diketahui bahwa untuk tahun 2023, pengelola tanah tidak mengajukan surat permohonan sewa kepada bupati melalui camat, sehingga dasar penunjukkan pengelola tanah/penyewa hanyalah calon penyewa berstatus sebagai perangkat kelurahan.

Kedua, pengelola eks tanah bengkok tidak melakukan perjanjian sewa dengan lurah. Hasil wawancara dengan Lurah Trimurjo, Adipuro dan Simbar Waringin diketahui bahwa pada tahun 2023 pengelola eks tanah bengkok tidak melakukan perjanjian sewa dengan lurah.

retribusi eks tanah bengkok lamteng bermasalah                            bandarlampung - pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah pada bagian perekonomian sekretariat kabupaten lampung tengah (setkab lamteng) tidak sesuai ketentuan.
hal ini terungkap dari laporan hasil pemeriksaan (lhp) sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap uu pemerintahan kabupaten (pemkab) lamteng tahun 2023 oleh bpk ri perwakilan lampung.
pemkab lamteng pada tahun 2023 menganggarkan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah eks tanah bengkok pada bagian perekonomian setkab lamteng sebesar rp187.200.000. namun hanya terealisasi rp68.393.000 atau 36,53 persen.
baca juga:sorta jabat inspektur, dodot isi posisi kakanwil kemenkumham lampung
penanggung jawab pemeriksaan bpk ri perwakilan lampung masmudi dalam lhp yang ditandatangani pada 2 mei 2024 menjelaskan tanah bengkok merupakan tanah milik kampung yang diperuntukkan perangkat kampung, bayan (rw), kaum (membidangi untuk penyelenggaraan kematian warga), pemangku, ili-ili (petugas pengatur air) dan linmas.
tujuan pemberian hak untuk mengolah tanah bengkok adalah untuk kesejahteraan perangkat kampung selama menjabat. pada tahun 2004 terjadi perubahan bentuk pemerintahan yang semula kampung menjadi kelurahan sehingga tanah bengkok beralih status menjadi aset milik pemkab lamteng dan tercatat sebagai aset tanah kecamatan trimurjo. 
eks tanah bengkok berada di kecamatan trimurjo pada tiga kelurahan, yaitu trimurjo, adipuro dan simbarwaringin. pengelolaan dan pemungutan kontribusi sewa eks tanah bengkok didasarkan pada peraturan bupati nomor 14 tahun 2022 tentang pedoman teknis pengelolaan tanah milik pemkab lamteng tanggal 8 februari 2022. 
baca juga:siap-siap! ini jadwal rekrutmen cpns 2024
penetapan tarif sewa eks tanah bengkok diatur dalam keputusan bupati nomor 82/kpts/setda.11.05/2022 tentang tarif sewa tanah milik pemkab lamteng yang terletak di kecamatan trimurjo. tarif sewa ditetapkan sebesar rp3.000.000/ha selama satu tahun.
rincian anggaran dan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah eks tanah bengkok di kecamatan trimurjo tahun 2023 masing-masing kelurahan trimurjo ditarget sebesar rp71.700.000 hanya terealisasi rp15.270.000 atau 21,30 persen; kelurahan adipuro target rp52.500.000 terealisasi rp6.200.000 atau 11,81 persen; dan kelurahan simbarwaringin target rp63.000,000 terealisasi rp46.923.000 atau 74,49 persen.
berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah eks tanah bengkok menunjukkan sejumlah permasalahan. pertama, pengelola eks tanah bengkok pada tiga kelurahan tidak mengajukan permohonan sewa tanah.
berdasarkan peraturan bupati nomor 14 tahun 2022 tentang pedoman teknis pengelolaan tanah milik pemkab lamteng, untuk pelaksanaan sewa maka calon penyewa harus terlebih dahulu mengajukan usulan permohonan sewa tanah kepada bupati melalui camat untuk mendapatkan rekomendasi dengan melampirkan surat permohonan sewa dan data tanah yang akan disewa.
hasil wawancara dengan lurah trimurjo, adipuro dan simbarwaringin diketahui bahwa untuk tahun 2023, pengelola tanah tidak mengajukan surat permohonan sewa kepada bupati melalui camat, sehingga dasar penunjukkan pengelola tanah/penyewa hanyalah calon penyewa berstatus sebagai perangkat kelurahan.
kedua, pengelola eks tanah bengkok tidak melakukan perjanjian sewa dengan lurah. hasil wawancara dengan lurah trimurjo, adipuro dan simbar waringin diketahui bahwa pada tahun 2023 pengelola eks tanah bengkok tidak melakukan perjanjian sewa dengan lurah. 
hal ini terjadi karena tidak terdapat pergantian pengurus kelurahan sehingga para pengelola merasa bahwa mereka masih berhak atas pengelolaan eks tanah bengkok. 
alasan lain atas tidak dilakukannya perjanjian sewa adalah karena pengelola tidak membayar sewa sebelum perjanjian ditandatangani, namun pengelola tetap mengolah eks tanah bengkok yang bersangkutan berdasarkan surat ketetapan lurah, hal ini terjadi pada kelurahan simbarwaringin.
berdasarkan peraturan bupati nomor 14 tahun 2022 diketahui bahwa pembayaran uang sewa dilakukan paling lama dua hari kerja sebelum surat perjanjian ditandatangani, dan bukti pembayaran uang sewa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian sewa.
ketiga, penetapan pengelola eks tanah bengkok dengan surat keputusan lurah dan perjanjian sewa antara kelurahan dengan pengelola eks tanah bengkok pada tiga kelurahan tidak sesuai dengan ketentuan.
pada tahun 2023, pengelola eks tanah bengkok ditetapkan dengan surat keputusan lurah tentang penunjukkan pengelola eks tanah bengkok pada masing-masing kelurahan.
hasil wawancara dengan lurah simbarwaringin dan trimurjo diketahui bahwa penunjukkan pengelola tanah bengkok dari dahulu memang ditetapkan dengan surat keputusan lurah. pada kelurahan adipuro, tahun 2023 tidak terdapat sk penetapan pengelola eks tanah bengkok. 
berdasarkan analisis atas peraturan bupati nomor 14 tahun 2022 tidak ditemukan adanya pemberian wewenang kepada kelurahan untuk menetapkan atau menunjuk pengelola eks tanah bengkok dan melakukan perjanjian sewa dengan pengelola. 
pemeriksaan selanjutnya atas dokumen sertifikat eks tanah bengkok pada bagian aset bpkad dengan dokumen daftar pengelola eks tanah bengkok pada masing-masing kelurahan diketahui bahwa terdapat perbedaan luasan tanah berdasarkan sertifikat dengan daftar eks tanah bengkok yang dikelola.
dimana, terdapat tanah dengan luas 15,00 ha belum masuk dalam daftar eks tanah bengkok yang dikelola. hasil wawancara dengan masing-masing lurah diketahui bahwa lurah trimurjo, simbarwaringin dan adipuro tidak mengetahui jumlah luasan eks tanah bengkok yang sebenarnya dan hanya melanjutkan pengelolaan eks tanah bengkok dari lurah sebelumnya.
selanjutnya diperoleh informasi bahwa pada januari 2024, lurah adipuro telah melakukan pendataan eks tanah bengkok secara mandiri dan diketahui bahwa terdapat tanah bengkok yang dikelola tanpa sepengetahuan lurah.
pada sk bupati lampung tengah no 82/kpts/setda.11.05/2022 tentang tarif sewa tanah milik pemerintah daerah kabupaten lampung tengah yang terletak di kecamatan trimurjo disebutkan bahwa tarif sewa tanah milik pemerintah daerah yang terletak di kecamatan trimurjo sebesar rp3.000.000 /ha/tahun.
keempat, pengelola eks tanah bengkok tidak dikenakan tarif sewa. hasil wawancara dengan lurah dan kasi pad kelurahan adipuro diketahui bahwa terdapat tanah yang dikelola tanpa dikenakan tarif sewa.
pengelola yang tidak dikenakan tarif sewa seperti penjaga makam, petugas kebersihan, remaja islam masjid dan pengelola tanah bengkok yang sudah mengelola dalam waktu lama. 
permasalahan di atas mengakibatkan aset eks tanah bengkok dan retribusi pemakaian kekayaan daerah eks tanah bengkok berisiko disalahgunakan.
hal tersebut disebabkan oleh bupati lamteng musa ahmad belum menetapkan peraturan mengenai tata cara pemakaian kekayaan daerah pengelolaan eks tanah bengkok.
juga, lurah trimurjo, adipuro dan simbarwaringin dalam memberikan pembebasan uang sewa eks tanah bengkok tidak mematuhi peraturan bupati lampung tengah nomor 14 tahun 2022 tentang pedoman teknis pengelolaan tanah milik pemerintah daerah kabupaten lampung tengah.
atas permasalahan tersebut, bupati lampung tengah melalui kepala bagian perekonomian sekretariat daerah kabupaten lampung tengah menyatakan sependapat dan akan menindaklanjutinya sesuai rekomendasi.
bpk merekomendasikan kepada bupati lamteng agar memerintahkan sekretaris daerah untuk mengawasi pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah eks tanah bengkok sesuai ketentuan.
serta meninjau kembali peraturan tentang pemanfaatan kekayaan daerah terkait dengan perjanjian sewa dan penetapan pengelola/penyewa eks tanah bengkok. (pip/c1/fik)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 15 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Adi Herlansyah Hisbullah Huda (Iklan Maria)

Berita Pilihan