PDIP Siapkan Poros Baru di Pilgub Jawa Timur

JAKARTA - PDIP sedang mengintensifkan komunikasi dengan PKB untuk membentuk poros politik baru di Jawa Timur.

Beberapa nama sedang dipertimbangkan sebagai bakal calon gubernur atau wakil gubernur, di antaranya Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas yang dianggap memiliki peluang besar.

Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga menyatakan bahwa partainya memiliki banyak kader potensial yang layak untuk maju sebagai bakal calon gubernur Jatim. Selain Risma dan Azwar Anas, ada juga Pramono Anung dan Said Abdullah yang sedang dievaluasi.

Di tingkat calon wakil gubernur, PDIP sedang mengkaji nama-nama seperti Bupati Kediri Hanindhito Himawan, mantan Bupati Ngawi Kanang, dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi.

BACA JUGA:Perludem Soroti Mundurnya Caleg Terpilih, Desak KPU Perketat Aturan

"Namun, keputusan akhir akan sangat bergantung pada penerimaan mereka di kalangan masyarakat Jawa Timur," tambahnya.

Eriko juga mengamati bahwa saat ini Jawa Timur didominasi oleh dua poros politik, termasuk poros incumbent yang diwakili oleh pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak, yang telah mendapatkan dukungan dari enam partai politik seperti Demokrat, Gerindra, Golkar, PAN, PSI, dan Perindo.

Meskipun demikian, Eriko meyakini bahwa peluang untuk mengalahkan incumbent tetap terbuka, mengingat PDIP dan PKB merupakan partai pemenang dalam beberapa pemilu terakhir di Jawa Timur.

Mengenai usulan dari PKB mengenai duet Marzuki-Risma, Eriko menegaskan bahwa segala kemungkinan masih terbuka. Namun, dia menekankan bahwa kader-kader PDIP seharusnya lebih tepat berada di posisi calon gubernur, mengingat ketokohan mereka yang sudah mencapai tingkat nasional.

BACA JUGA:Polres Tubaba Patroli Pelototi Objek Wisata di Libur Idul Adha

Risma, Pramono Anung, dan Azwar Anas, sebagai contoh, memiliki pengalaman sebagai menteri.

"Apakah Mas Pramono bersedia menjadi wakil gubernur? Atau Bu Risma?" tambahnya. Meskipun demikian, dalam politik, segala kemungkinan bisa terjadi tergantung pada kesepakatan yang tercapai.

Masyarakat sipil tetap waspada terhadap potensi kecurangan dalam pilkada, dengan beberapa indikasi yang memperkirakan bahwa praktik yang terjadi selama pemilu presiden dapat terduplikasi pada pilkada.

Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo menjelaskan bahwa ada tiga indikasi yang mengarah pada potensi tersebut.