PPDB Jalur Zonasi, KK Siswa Harus Sama dengan Orang Tua

Reporter: Anggi Rhaisa |

Editor: Taufik Wijaya |

Kamis , 30 May 2024 - 20:35

-Ilustrasi net-

ppdb jalur zonasi, kk siswa harus sama dengan orang tua                            bandarlampung – syarat penerimaan peserta didik baru (ppdb) jalur zonasi diperketat. sesuai peraturan kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi (kemendikbudristek) republik indonesia, kartu keluarga (kk) siswa yang menjadi syarat utama jalur zonasi harus sama dengan orang tuanya. 
infomasi ini disampaikan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) kota bandarlampung eka afriana melalui kasi pendidikan dasar mulyadi, kamis (30/5).
"aturan kementrian yang terbaru ini untuk menghindari orang titip kk ke tempat saudara terdekat dari sekolah yang dituju. karena alamat dan kk orang tuanya berada di luar zona. ini terjadi pada tahun sebelumnya. jadi tahun ini diperjelas lagi aturan terbaru tersebut," kata mulyadi.
baca juga:lokasi prl punya pemprov tapi opd dan pemda sewa
ditambahkan mulyadi, aturan ini tertuang dalam keputusan sekretaris jenderal kemendikbudristek ri nomor 47/m/2023 tentang pedoman pelaksanaan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan.
untuk penetapan wilayah zonasi, sambung mulyadi, dilakukan pada setiap jenjang pendidikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. prinsip dasarnya adalah mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.
lalu, dalam melakukan penetapan wilayah zonasi, pemerintah daerah harus memperhatikan hal-hal berikut, di antaranya sebaran sekolah. penghitungan sebaran sekolah dilakukan dengan melakukan pemetaan lokasi dan titik koordinat sekolah. 
baca juga:tiga pj. bupati berhaji, siapa plh.?
dalam pemetaan lokasi dan titik koordinat sekolah, pemerintah daerah harus  berpedoman pada peta sebaran sekolah yang dapat diakses dalam data induk satuan pendidikan, memperhatikan kondisi geografis; dan memperhatikan sekolah yang berada di perbatasan provinsi atau kabupaten/kota.
dalam peraturan tersebut, lanjut mulyadi, ppdb disesuaikan dengan kriteria setiap jalur ppdb yang dipilih calon peserta didik. dimana untuk jalur zonasi adalah domisili calon peserta didik. alamat kk yang diterbitkan disarankan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran ppdb.
"apabila kurang dari 1 tahun terjadi perubahan data kk yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka kk tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi," jelas mulyadi.
menurut mulyadi, maksud dari perubahan data pada kk yang tidak menyebabkan perpindahan domisili adalah penambahan anggota keluarga (selain calon peserta didik); pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); kk hilang atau rusak.
jika terdapat perubahan data pada kk, maka harus disertakan kk yang lama sebelum terjadi perubahan. perubahan kk karena perpindahan juga harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada kk tersebut.
kemudian, nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada kk juga harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kk sebelumnya.
"apabila terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon peserta didik baru maka kk terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan kk terakhir,” ungkapnya. 
namun, hal ini juga harus tetap dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang. “dalam rangka verifikasi kebenaran data dalam kk, dinas pendidikan berkoordinasi dengan disdukcapil sesuai kewenangannya," beber mulyadi.
mulyadi melanjutkan, sampai saat ini belum ada petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksana (juklak) ppdb sd/smp bandar lampung. 
meski demikian, kata mulyadi, jalur ppdb 2024/2025 kemungkinan tidak terlalu berbeda dengan tahun lalu. seperti, terdapat 4 jalur ppdb 2024/2025 yakni jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua atau wali murid dan jalur prestasi.
sayangnya, sampai saat ini, baik juknis dan juklak ppdb sd dan smp  2024/2025  belum ditandatangani. "belum ditandatangani, kemungkinan tidak terlalu berbeda dengan tahun lalu. dipertegaskan lagi terkait aturan ppdb jalur zonasi," tandasnya.
sebagai informasi, dinas kependudukan dan catatan sipil (disdukcapil) bandar lampung mengingatkan masyarakat untuk tidak curang atau melakukan upaya pemalsuan data mendekati ppdb.
karena, belakangan masih ada saja oknum-oknum masyarakat yang berusaha melakukan pemalsuan data guna memuluskan jalan anak atau keluarganya masuk zonasi ppdb.
"ya ada saja oknum-oknum yang memalsukan data. harusnya ketentuan 1 tahun (kk, red) tapi mereka membuat lebih dari setahun supaya bersangkutan memenuhi syarat," jelas kepala disdukcapil bandar lampung, febriana.
beragam modus yang digunakan, salah satunya, secara manual menulis tangan pergantian tanggal yang seharusnya agar bisa masuk sesuai dengan kriteria pendaftaran.
menurut dia, pihaknya tetap mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan upaya tidak terpuji tersebut. sebab, akan ketahuan saat verifikasi pihak sekolah.
"jadi seluruh persyaratan kependudukan dokumen ppdb itu hanya dimasukkan sesuai dengan ketentuannya. apabila tidak memenuhi syarat jangan di upload, karena pasti ketahuan," pungkasnya. (gie/c1/fik)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 31 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan