Anggaran Pengawasan Bakal Dipangkas, Bawaslu Lampung Utara Ketar-ketir

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Rabu , 29 May 2024 - 21:36

KOTABUMI - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Lampung Utara mendorong pemkab tidak memotong anggaran pengawasan yang diperuntukkan pelaksanaan Pilkada 2024.

Diketahui, total anggaran yang dialokasikan untuk Bawaslu Lampura sebesar Rp26 miliar. Anggaran ini disalurkan melalui naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang nantinya digunakan untuk pengawasan oleh jajaran Bawaslu setempat.

Ketua Bawaslu Lampung Utara, Putri Intan Sari khawatir pelaksanaan Pilkada mendatang tidak berjalan maksimal jika anggarannya dilakukan pemangkasan.

“Bawaslu mendorong agar pemkab Lampung Utara tidak memangkas anggaran kami, khawatir akan mengganggu jalannya pilkada dalam hal pengawasan,” ujarnya.

Sementara itu Anggota Bawaslu Lampung Utara, Dedi Suardi menegaskan bahwa dalam pelaksanaan Pilkada 2024 mendatang pihaknya berkomitmen untuk menciptakan Pilkada yang demokratis dan berkualitas.

Terlebih Bawaslu Lampung Utara tidak pernah mengajukan permohonan penambahan anggaran pengawasan kepada pemerintah daerah.

“Kalau anggaran dipangkas, kami pastikan pengawasan pelaksanaan Pilkada tidak akan berjalan maksimal,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Lampung Utara, Mat Soleh saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp mengaku bahwa pemangkasan itu baru sebatas rencana.

“Untuk rasionalisasi final anggaran Bawaslu nanti kalau sudah ada kesepakan dengan Bawaslu,” ujar Mat Soleh.

Saat ditanya alasan yang mendasari pemangkasan anggaran Bawaslu tersebut, Mat Soleh belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut.

“ Nanti aja kalau sudah final,” tukasnya.

Sebelumnya BANDARLAMPUNG, RADAR LAMPUNG - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi bersama Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami dan Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P. Panggar melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) Pilkada 2024.

Ini dilakukan dalam Rakor Gabungan Pemilu 2024 di Ballroom Hotel Novotel Bandar Lampung, Jumat (10/11) malam.

Untuk KPU Provinsi, disepakati anggran pilkada sebesar Rp295, 956 Miliar. Kemudian untuk Bawaslu Provinsi, diteken sebesar Rp 68,064 miliar.

anggaran pengawasan bakal dipangkas, bawaslu lampung utara ketar-ketir                             kotabumi - badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) lampung utara mendorong pemkab tidak memotong anggaran pengawasan yang diperuntukkan pelaksanaan pilkada 2024. 
diketahui, total anggaran yang dialokasikan untuk bawaslu lampura sebesar rp26 miliar. anggaran ini disalurkan melalui naskah perjanjian hibah daerah  (nphd) yang nantinya digunakan untuk pengawasan oleh jajaran bawaslu setempat.
ketua bawaslu lampung utara, putri intan sari khawatir pelaksanaan pilkada mendatang tidak berjalan maksimal jika anggarannya dilakukan pemangkasan.
“bawaslu mendorong agar pemkab lampung utara tidak memangkas anggaran kami, khawatir akan mengganggu jalannya pilkada dalam hal pengawasan,” ujarnya. 
sementara itu anggota bawaslu lampung utara, dedi suardi menegaskan bahwa dalam pelaksanaan pilkada 2024 mendatang pihaknya berkomitmen untuk menciptakan pilkada yang demokratis dan berkualitas. 
terlebih bawaslu lampung utara tidak pernah mengajukan permohonan penambahan anggaran pengawasan kepada pemerintah daerah.
“kalau anggaran dipangkas, kami pastikan pengawasan pelaksanaan pilkada tidak akan berjalan maksimal,” tegasnya.
sementara itu, kepala badan kesbangpol lampung utara, mat soleh saat dikonfirmasi melalui pesan whatsapp mengaku bahwa pemangkasan itu baru sebatas rencana. 
“untuk rasionalisasi final anggaran bawaslu nanti kalau sudah ada kesepakan dengan bawaslu,” ujar mat soleh. 
saat ditanya alasan yang mendasari pemangkasan anggaran bawaslu tersebut, mat soleh belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut. 
“ nanti aja kalau sudah final,” tukasnya.
sebelumnya bandarlampung, radar lampung - gubernur lampung arinal djunaidi bersama ketua kpu provinsi lampung erwan bustami dan ketua bawaslu provinsi lampung iskardo p. panggar melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (nphd) pilkada 2024.
ini dilakukan dalam rakor gabungan pemilu 2024 di ballroom hotel novotel bandar lampung, jumat (10/11) malam.
untuk kpu provinsi, disepakati anggran pilkada sebesar rp295, 956 miliar. kemudian untuk bawaslu provinsi, diteken sebesar rp 68,064 miliar.
dalam kesempatan itu, gubernur juga menyaksikan penandatanganan nphd pilkada 2024 antara bupati/walikota bersama ketua kpu dan ketua bawaslu masing-masing kabupaten/kota. (besaran nphd di grafis).
arinal mengatakan kegiatan ini dilakukan sebagai wujud komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di lampung untuk mendukung pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024.
ia meminta dengan anggaran yang telah tersedia, penyelenggara pemilu dapat menggunakan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan serta bersama didalam mensukseskan pilkada 2024.
“dan tentunya kualitas pelaksanaannya dapat lebih meningkat dan membawa dampak terhadap peningkatan partisipasi politik serta terwujud pilkada yang aman dan damai,” ujar arinal.
arinal menekankan beberapa poin untuk dapat ditindaklanjuti dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
diantaranya, untuk menjalin sinergitas yang kuat dan berkesinambungan antar penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, dan aparat keamanan serta pemangku kepentingan pemilu lainnya seperti media, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, caleg dan parpol.
ia juga mengajak untuk mewaspadai dan mencegah hal-hal yang dapat menciderai proses pemilu.
“seperti perang hoaxs dan propaganda, politik uang, politik identitas, black campaign, serangan fajar dan intimidasi atau pemaksaan,” katanya.
selanjutnya, mendorong secara optimal peningkatan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam rangka mewujudkan suksesnya pemilu dan pilkada serentak tahun 2024.
“dengan target yang telah ditetapkan oleh kpu sebesar 79,5%,” ujarnya.
arinal meminta untuk menjaga netralitas aparat keamanan baik tni maupun polri, asn dan penyelenggara pemilu dalam menciptakan pemilu dan pilkada yang mandiri, jujur dan adil.
“juga pemilu dan pilkada yang berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien guna menghasilkan pemimpin nasional, wakil rakyat dan kepala daerah yang mempunyai legitimasi yang kuat serta amanah dalam menjalankan tugasnya,” katanya.
seperti diketahui, selain pileg dan pilpres, tahun 2024 mendatang indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi serentak berupa pilkada yakni meliputi pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota.
sementara itu, ketua kpu provinsi lampung erwan bustami mengpresiasi dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di lampung dalam persiapan pilkada serentak 2024 di provinsi lampung.
“alhamdulillah malam ini sudah ditandatangani nphd. semoga pemilu di lampung berjalan aman, damai, tertib dan demokratis,” ujar erwan.
ketua bawaslu provinsi lampung iskardo p. panggar mengatakan penandatanganan nphd pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serentak di provinsi lampung ini merupakan yang pertama dilakukan di indonesia.
“terima kasih kepada bapak gubernur dan jajaran, bupati/walikota, dprd provinsi dan kabupaten/kota yang telah mensupport terhadap pengawasan pemilu di provinsi lampung,” ujar iskardo.
karo ops polda lampung kombes pol amiludin roemtaat mengatakan dukungan polri dalam pemilu 2024 seperti menjaga stabilitas keamanan disemua tahapan dan melindungi serta memberikan keamanan kepada semua stakeholder.
“lalu membantu kelancaran dan mengamankan distribusi logistik pemilu khususnya di daerah-daerah yang terpencil dan sulit diakses serta mencegah terjadinya konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa,” ujar amiludin.
kasiops kasrem 043/gatam kolonel inf gede setiawan mengatakan pihaknya telah melakukan kesiapan seperti memetakan wilayah yang dianggap rawan pada pemilu 2024 dengan berkoordinasi bersama bawaslu dan sosialisasi netralitas tni kepada seluruh prajurit.
“lalu melaksanakan monitoring dan pengamanan wilayah selama tahapan pemilu berlangsung bersama polri,” ujar gede.
pada rakor ini hadir diantaranya anggota forkopimda, para kapolres dan dandim serta kepala badan kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol) se- lampung. (tra/c1/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 30 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan