OB dan Satpam RSUD Ryacudu Belum Gajian Dewan Panggil Diskes Lampura

Reporter: Fahrozi Irsan Toni |

Editor: Rizky Panchanov |

Jumat , 15 Mar 2024 - 15:24

Foto Dok RSUD Ryacudu. --

KOTABUMI- Menanggapi keluhan Satpam dan office boy (OB) yang berkerja di RSUD Ryacudu Kotabumi, belum menerima gaji selama dua bulan penuh, anggota Komisi IV DPRD Lampura, Farouk Danial angkat bicara.

Pihaknya melalui Komisi IV akan segera berkoordinasi dengan pihak- pihak terkait. "Kita akan agendakan pihak terkait seperti Dinkes dan Direktur RSUD Ryacudu, dimintai keterangan akan keterlambatan gaji tersebut" jelas Farouk melalui sambungan telepon, Selasa 12 Maret 2024.

BACA JUGA:Target Jalan Mulus saat Lebaran

Saat wartawan ini menanyakan kepastian jadwal koordinasi itu, Farouk mengatakan dalam Minggu ini, dikarenakan masih masuk di bulan Ramadhan, tentu jadwal tersebut secepatnya kita atur pekan ini.

"Kita puasa dulu, tapi Minggu ini sudah ada komunikasi pastinya" terangnya.

Krisis keuangan yang terjadi Rumah Sakit Daerah (RSUD) Ryacudu Kotabumi, Lampung Utara (Lampura), harus disikapi dengan bijak. Pasalnya dampak dari krisis keuangan, petugas keamanan dan office boy (petugas kebersihan) terlambat pembayaran gaji hingga dua bulan lamanya.

Kepala Dinas Kesehatan Lampura, dr. Maya Natalia Manan, mengaku kewenangan pembayaran gaji atau operasional RSUD Ryacudu adalah kewenangan direktur RSUD Ryacudu.

“Itu kewenangan direktur. Karena itu (Satpam dan OB) pihak ketiga,” tulis dr. Maya melalui pesan WhatsApp.

“Untuk kerjasama dengan pihak ketiga itu langsung dengan direkturnya,” sambungnya. Ia kembali menegaskan, RSUD Ryacudu Kotabumi di bawah kewenangan Dinas Kesehatan Lampura. Namun untuk pihak ketiga sepenuhnya berhak dan kewenangan dari direkturnya langsung.

Sebelumnya diberitakan, Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Lampura diduga mengabaikan hak para pegawainya. Kabar kurang sedap tersebut ramai diperbincangkan di kalangan tenaga medis dan parkir hingga pegawai rumah sakit plat merah tersebut.

Petugas keamanan dan OB yang berstatus pegawai outsourcing yang bekerja di RSUD Ryacudu, Kotabumi, Lampura belum menerima gaji selama dua bulan. Sementara gaji yang diterima mereka hanya Rp2 juta per bulan, jauh di bawah UMK Rp2,716 juta.

Gaji pekerja yang berasal dari perusahaan outsourcing PT Hulu Balang Mandiri (HBM) itu juga dipotong sebesar 30 persen. Dari yang seharusnya Rp2 juta, mereka hanya menerima Rp1,4 juta atau berkurang Rp600 ribu per orang.

Selain itu, mereka juga tidak memiliki jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan dan JKN-KIS. Ada beberapa yang memiliki BJPS Kesehatan, namun iurannya berasal dari kantong pribadi. Bahkan, office boy diperbantukan sebagai tukang parkir.

Sementara itu, Manajer Operasional PT. Hulu Balang Mandiri Dede, dikonfirmasi tak menyangkal persoalan itu. "Saat ini perusahaannya terkendala pembayaran dari pihak RSUD.

Kalau untuk gaji itu telah disepakati dengan seluruh karyawan. Satpam maupun OB, awalnya 10 penjaga keamanan harus dikurangi menjadi 7. Namun saat ini masih bertahan 10 orang, jadi sesuai kesepakatan gajinya dikurangi.

Hal serupa juga terjadi pada OB yang diperbantukan di areal parkir,” ungkapnya.

Ia mengakui, penundaan gaji merupakan hal yang salah. “Itu salah, tapi kita sudah beberapa kali dijelaskan ke kawan-kawan kita memang sudah tidak mempunyai kemampuan membayar,” ucapnya. Ia mengatakan, saat ini sedang mengupayakan pembayaran gaji dengan cara melakukan pinjaman.

“Kita sedang melakukan upaya-upaya dengan mengajukan pinjaman untuk penalangan gaji. Tapi kita juga mau memastikan dulu pihak rumah sakit seperti apa ke depannya,” kata dia. Ia menuturkan, kontrak para pekerja tetap berjalan meskipun tidak dilakukan perpanjangan.

Kata dia, jika mereka tidak didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan dan lainnya, lantaran tidak adanya pengajuan dari pihak rumah sakit sejak awal.

Sementara, Direktur RSUD Ryacudu Kotabumi, Lampura, dr. Aida Fitria Sugandi, enggan menjawab konfirmasi ihwal keluhan satpam dan office boy di rumah sakit milik Pemkab Lampura belum terima gaji dan keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan.(ozy/nca)

ob dan satpam rsud ryacudu belum gajian dewan panggil diskes lampura                            kotabumi- menanggapi keluhan satpam dan office boy (ob) yang berkerja di rsud ryacudu kotabumi, belum menerima gaji selama dua bulan penuh, anggota komisi iv dprd lampura, farouk danial angkat bicara. 
 
pihaknya melalui komisi iv akan segera berkoordinasi dengan pihak- pihak terkait. "kita akan agendakan pihak terkait seperti dinkes dan direktur rsud ryacudu, dimintai keterangan akan keterlambatan gaji tersebut" jelas farouk melalui sambungan telepon, selasa 12 maret 2024.
baca juga:target jalan mulus saat lebaran 
 
saat wartawan ini menanyakan kepastian jadwal koordinasi itu, farouk mengatakan dalam minggu ini, dikarenakan masih masuk di bulan ramadhan, tentu jadwal tersebut secepatnya kita atur pekan ini. 
"kita puasa dulu, tapi minggu ini sudah ada komunikasi pastinya" terangnya.
 
krisis keuangan yang terjadi rumah sakit daerah (rsud) ryacudu kotabumi, lampung utara (lampura), harus disikapi dengan bijak. pasalnya dampak dari krisis keuangan, petugas keamanan dan office boy (petugas kebersihan) terlambat pembayaran gaji hingga dua bulan lamanya.
baca juga:beras sphp dijual lebihi het di tubaba
 
kepala dinas kesehatan lampura, dr. maya natalia manan, mengaku kewenangan pembayaran gaji atau operasional rsud ryacudu adalah kewenangan direktur rsud ryacudu. 
“itu kewenangan direktur. karena itu (satpam dan ob) pihak ketiga,” tulis dr. maya melalui pesan whatsapp.
 
“untuk kerjasama dengan pihak ketiga itu langsung dengan direkturnya,” sambungnya. ia kembali menegaskan, rsud ryacudu kotabumi di bawah kewenangan dinas kesehatan lampura. namun untuk pihak ketiga sepenuhnya berhak dan kewenangan dari direkturnya langsung.
baca juga:resividis curi motor untuk modal nikah
 
sebelumnya diberitakan, rumah sakit milik pemerintah kabupaten lampura diduga mengabaikan hak para pegawainya. kabar kurang sedap tersebut ramai diperbincangkan di kalangan tenaga medis dan parkir hingga pegawai rumah sakit plat merah tersebut.
 
petugas keamanan dan ob yang berstatus pegawai outsourcing yang bekerja di rsud ryacudu, kotabumi, lampura belum menerima gaji selama dua bulan. sementara gaji yang diterima mereka hanya rp2 juta per bulan, jauh di bawah umk rp2,716 juta.
baca juga: pengedar upal tertangkap saat beli solar
 
gaji pekerja yang berasal dari perusahaan outsourcing pt hulu balang mandiri (hbm) itu juga dipotong sebesar 30 persen. dari yang seharusnya rp2 juta, mereka hanya menerima rp1,4 juta atau berkurang rp600 ribu per orang.
 
selain itu, mereka juga tidak memiliki jaminan dari bpjs ketenagakerjaan dan jkn-kis. ada beberapa yang memiliki bjps kesehatan, namun iurannya berasal dari kantong pribadi. bahkan, office boy diperbantukan sebagai tukang parkir.
 
sementara itu, manajer operasional pt. hulu balang mandiri dede, dikonfirmasi tak menyangkal persoalan itu. "saat ini perusahaannya terkendala pembayaran dari pihak rsud. 
baca juga:dua tiang listrik di jalan liwa–krui roboh, arus lalu lintas macet
kalau untuk gaji itu telah disepakati dengan seluruh karyawan. satpam maupun ob, awalnya 10 penjaga keamanan harus dikurangi menjadi 7. namun saat ini masih bertahan 10 orang, jadi sesuai kesepakatan gajinya dikurangi.
 
hal serupa juga terjadi pada ob yang diperbantukan di areal parkir,” ungkapnya.  
ia mengakui, penundaan gaji merupakan hal yang salah. “itu salah, tapi kita sudah beberapa kali dijelaskan ke kawan-kawan kita memang sudah tidak mempunyai kemampuan membayar,” ucapnya. ia mengatakan, saat ini sedang mengupayakan pembayaran gaji dengan cara melakukan pinjaman.
baca juga:teman wanita jatuh hingga tewas saat dibonceng motor, warga katibung jadi tersangka 
 
“kita sedang melakukan upaya-upaya dengan mengajukan pinjaman untuk penalangan gaji. tapi kita juga mau memastikan dulu pihak rumah sakit seperti apa ke depannya,” kata dia. ia menuturkan, kontrak para pekerja tetap berjalan meskipun tidak dilakukan perpanjangan.
 
kata dia, jika mereka tidak didaftarkan di bpjs ketenagakerjaan dan lainnya, lantaran tidak adanya pengajuan dari pihak rumah sakit sejak awal.
 
sementara, direktur rsud ryacudu kotabumi, lampura, dr. aida fitria sugandi, enggan menjawab konfirmasi ihwal keluhan satpam dan office boy di rumah sakit milik pemkab lampura belum terima gaji dan keikutsertaan bpjs ketenagakerjaan.(ozy/nca)