Lontarkan Kritik Keras, DPR Ungkap Dugaan Manipulatif TikTok Shop

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Kamis , 14 Mar 2024 - 10:44

Ilustrasi Tiktok -FOTO AGUNG BUDIARTO/RADAR LAMPUNG-

lontarkan kritik keras, dpr  ungkap dugaan manipulatif tiktok shop                            jakarta - anggota komisi vi dpr ri amin ak menyebut pemerintah seharusnya tidak membiarkan tiktok masih melakukan aksi jual beli di aplikasi asal china itu selama masa transisi.
"waktu tiga bulan yang diberikan pemerintah kepada tiktok semestinya lebih dari cukup. pemerintah sebaiknya tidak menoleransi lagi," kata anggota komisi vi dpr amin ak kepada wartawan, rabu (13/3).
diketahui, pemerintah telah menerbitkan permendag nomor 31 tahun 2023 agar media sosial tidak bisa berjualan di aplikasi mereka.
amin ak menyayangkan aksi tiktok yang memanfaatkan masa yang disebut migrasi data atau uji coba untuk tidak melakukan jual beli di aplikasi induk. 
baca juga:cover perjalanan mudik, asuransi dijual ketengan seharga shampo
dia mengatakan data tiga bulan terakhir memperlihatkan tiktok sebagai aplikasi media sosial secara terang-terangan bisa bertransaksi langsung dengan konsumen.
"kami sangat menyayangkan praktik manipulatif tiktok yang memanfaatkan masa ujicoba dengan menghidupkan lagi social-commerce mereka," ujar amin ak.
selain itu, tiktok juga diduga melanggar ketentuan permendag 31 nomor 2023 berkaitan interkoneksi data antara perusahaan terafilisasi. 
amin ak pun meminta ada pengawasan ketat selama masa transisi tiktok shop agar tidak berjualan di aplikasi induk.
"selama proses yang berlangsung tersebut, faktanya, transaksi di tiktok shop terus berlangsung. tiktok masih memanfaatkan media sosial sebagai media transaksi e-commerce. jika di awal saja sudah jadi ‘bad boy’, kita pantas khawatir ke depan pelanggaran aturan akan kembali terulang," ujarnya.
baca juga:buka puasa di swiss-belhotel bisa dapat emas
amin kemudian menyinggung sikap pemerintah indonesia yang sangat jauh berbeda dengan amerika serikat. 
sebab, kata dia, pemerintah as sangat melindungi warga dari kepentingan ekonomi dan keamanan data terhadap perusahaan asing yang beroperasi di dalam negeri.
"saya melihat kebijakan pemerintah as dan pemerintah indonesia sangat berbeda jauh. saya khawatir, akuisisi tokopedia oleh tiktok itu menjadi ‘kuda troya’ penguasaan data pribadi masyarakat indonesia oleh tiktok dan perusahaan induknya," ujarnya.
seperti diketahui, dpr as akan mengambil sikap terkait aturan yang memaksa bytedance, menjual kepemilikan tiktok kepada pemilik di luar china apabila aplikasi itu ingin beroperasi di amerika.
baca juga:terlatih menembak dan meracik bom, eks napiter kini tengah cari kerjaan
the economist, media berpengaruh di as menilai tiktok digunakan sebagai alat propaganda china yang berbenturan dengan barat.  
sebelumnya,  menteri koperasi dan ukm teten masduki tegas menyatakan aplikasi tiktok lewat fitur mereka tiktok shop masih melanggar hukum di indonesia. 
pasalnya, menurut teten, tiktok shop tidak memiliki izin usaha dagang ditambah tidak diaturnya platform media sosial terhubung dengan fitur belanja daring laiknya platform e-commerce.
pelanggaran itu ditabrak mengacu pada peraturan menteri perdagangan nomor 31 tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik.
baca juga:gelombang tinggi masih terjadi di pesisir pantai, waspada banjir rob!
“tiktok sampai sekarang belum menghormati hukum indonesia,” kata teten, rabu (6/3).
berulang kali pelanggaran tiktok ini sudah kesekian kalinya disampaikan teten.
ia coba membandingkan platform media sosial lain seperti instagram dan media sosial global lain di indonesia yang hanya menawarkan promosi barang di aplikasi mereka. teten juga berbicara soal sanksi terberat menanti tiktok karena pelanggaran ini terus dibiarkan. 
“transaksinya tidak di dalam (aplikasi). dia multi-channel, jualannya (transaksi) di mana. nah kalau tiktok dia promosinya di tiktok media sosialnya, jualannya di tiktok shop-nya juga ,” kata teten. 
“harus disansksi, sanksinya bisa diberhentikan usahanya,” tutur teten. 
baca juga:tahun ini, pt ba plot rp 2,9 t untuk belanja modal 
lebih lanjut, yang menjadi kekhawatiran teten, tiktok sebagai raksasa teknologi asal tiongkok dapat mengendalikan satu aplikasi dengan berbagai fungsi untuk promosi, bahkan memproduksi barangnya dari negara asal ke tempat mereka beroperasi. 
“orang yang masuk ke media sosial, tiktok, mencari hiburan lah. mau menari, menyanyi bersama keluarga dan teman. sekarang orang indonesia 123 juta (pengguna) masuk ke situ. kita bisa bandingkan orang yang masuk ke ecommerce tidak sejumlah itu. nah kemudian ai mereka canggih, orang yang tadinya hiburan, menjadi belanja. nah ini disadari pemerintah, wah ini bahaya. kalau antara media sosial di satu tempat dengan transaksinya,” sambung teten. 
“artinya orang punya tujuan berbeda dimanfaatkan untuk keuntungan bisnis dan ini yang punya potensi terjadinya monopoli. dan terjadi,” kata teten. 
teten juga tegas menyatakan, tidak ada istilah transisi, uji coba maupun migrasi sistem transaksi tiktok shop, setelah platform media sosial itu mengakuisisi ecommerce tanah air - tokopedia. karena istilah tersebut tidak disebut dalam permendag 31/2023. 
baca juga:laporan kinerja pj. bupati akan jadi pertimbangan kemendagri 
“kalau saya lihat tiktok sengaja (melanggar permendag). karena sebelum diatur permendag 31/2023, dia juga melanggar selama dua tahun, dibiarkan permendag nomor 50 tahun 2020. yang isinya tidak boleh tiktok shop jualan di sini, sebelum punya badan hukum di sini. kemarin kan diberhentikan pemerintah, kemudian beli tokped (tokopedia) lalu mulai bisnis lagi. nah, begitu kita lihat kan tidak ada tuh transaksi di tokped meningkat sehingga sahamnya juga tidak naik juga,” kata teten.  (jpnn/abd) 
 
 
artikel ini sudah tayang di jpnn.com dengan judul: 
dpr kritik keras tiktok shop, ungkap praktik manipulatif

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 15 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan