Timnas Amin Atensi DKPP Pecat Semua Komisioner Bawaslu RI

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Kamis , 29 Feb 2024 - 21:48

ANTARA PERSIDANGAN: Persidangan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menindaklanjuti pengaduan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan umum. -ILUSTRASI FOTO -

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI) atas dua laporan atau aduan oleh Tim Hukum Nasional Amin.

Pelaporan atau pengaduan tersebut dikarenakan Bawaslu dianggap tidak transparan, tidak profesional, dan tidak netral dalam memproses adanya dugaan pelanggaran oleh KPU RI dalam Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum atau sistem yang beralamat website: www.pemilu2024.kpu.go.id.

Reza Isfadhilla Zen selaku kuasa hukum pelapor mengatakan ada dua laporan dari THN Anies-Muhaimin (Amin) yang tidak diregistrasi lantaran tidak memenuhi syarat materiil.

“Dalam surat pemberitahuan status laporan yang di terima oleh pengadu tidak dijelaskan syarat materiil mana yang tidak memenuhi syarat. Dalam Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 6 Ayat (3) Huruf d berbunyi: “Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas - luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik,” ucapnya dalam keterangan pers, Selasa (27/2).

Padahal, sambung Reza, jelas dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 24 Ayat 1 disebutkan Bawaslu harus memberitahu kepada pelapor terkait syarat materiil mana yang kurang untuk kemudian dilengkapi.

“Pada Pasal tersebut juga di jelaskan bahwa pemberitahuan itu waktunya paling lama 1 (satu) hari setelah kajian awal selesai. Dalam Surat Pemberitahuan Status Laporan tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait syarat materiil mana yang tidak terpenuhi dan tidak di berikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi apa yang diperlukan. Hal tersebut menjadi aneh,” ujar Reza Isfadhilla Zen.

Wakil Ketua Bidang Pelanggaran Kode Etik Tim Hukum Nasional Amin Muhammad Akhiri mengatakan bahwa terkait dengan Situs Rekapitulasi Suara (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum terdapat banyak kesalahan maupun keanehan.

Hal tersebut perlu untuk dilaporkan kepada Bawaslu RI selaku lembaga negara yang berwenang mengawasi proses pemilu maupun mengawasi KPU RI dan sistem IT yang dikendalikannya.

“Maka dengan tidak diprosesnya 2 Laporan kami oleh Bawaslu, patut diduga Bawaslu RI tidak profesional dan terkesan tidak transparan. Maka dari itu kami Meminta DKPP RI untuk memeriksa seluruh Komisioner Bawaslu RI serta jika terdapat dan terbukti adannya Pelanggaran Kode Etik Oleh Komisioner Bawaslu RI sudah sepantasnya seluruh Komisioner Bawaslu RI di Berhentikan atau dipecat,” tutup Muhammad Akhiri. (jpnn/c1/abd)

timnas amin atensi dkpp pecat semua komisioner bawaslu ri                             jakarta - badan pengawas pemilu (bawaslu) ri dilaporkan ke dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp ri) atas dua laporan atau aduan oleh tim hukum nasional amin.
pelaporan atau pengaduan tersebut dikarenakan bawaslu dianggap tidak transparan, tidak profesional, dan tidak netral dalam memproses adanya dugaan pelanggaran oleh kpu ri dalam sistem rekapitulasi suara (sirekap) komisi pemilihan umum atau sistem yang beralamat website: www.pemilu2024.kpu.go.id.
reza isfadhilla zen selaku kuasa hukum pelapor mengatakan ada dua laporan dari thn anies-muhaimin (amin) yang tidak diregistrasi lantaran tidak memenuhi syarat materiil.
baca juga:hindari kegaduhan, golkar lampung atensi caleg tunggu hasil pleno
“dalam surat pemberitahuan status laporan yang di terima oleh pengadu tidak dijelaskan syarat materiil mana yang tidak memenuhi syarat. dalam peraturan dkpp ri nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman prilaku penyelenggara pemilihan umum pasal 6 ayat (3) huruf d berbunyi: “penyelenggara pemilu memberikan akses informasi yang seluas - luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik,” ucapnya dalam keterangan pers, selasa (27/2).
padahal, sambung reza, jelas dalam peraturan bawaslu nomor 7 tahun 2022 pasal 24 ayat 1 disebutkan bawaslu harus memberitahu kepada pelapor terkait syarat materiil mana yang kurang untuk kemudian dilengkapi.
“pada pasal tersebut juga di jelaskan bahwa pemberitahuan itu waktunya paling lama 1 (satu) hari setelah kajian awal selesai. dalam surat pemberitahuan status laporan tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait syarat materiil mana yang tidak terpenuhi dan tidak di berikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi apa yang diperlukan. hal tersebut menjadi aneh,” ujar reza isfadhilla zen.
baca juga:disebut kayak jelangkung, golkar dki sebut tiket cagub bukan untuk ridwan kamil 
wakil ketua bidang pelanggaran kode etik tim hukum nasional amin muhammad akhiri mengatakan bahwa terkait dengan situs rekapitulasi suara (sirekap) komisi pemilihan umum terdapat banyak kesalahan maupun keanehan.
hal tersebut perlu untuk dilaporkan kepada bawaslu ri selaku lembaga negara yang berwenang mengawasi proses pemilu maupun mengawasi kpu ri dan sistem it yang dikendalikannya.
“maka dengan tidak diprosesnya 2 laporan kami oleh bawaslu, patut diduga bawaslu ri tidak profesional dan terkesan tidak transparan. maka dari itu kami meminta dkpp ri untuk memeriksa seluruh komisioner bawaslu ri serta jika terdapat dan terbukti adannya pelanggaran kode etik oleh komisioner bawaslu ri sudah sepantasnya seluruh komisioner bawaslu ri di berhentikan atau dipecat,” tutup muhammad akhiri. (jpnn/c1/abd)

Tag

Share