Transaksi Keuangan Partai Naik hingga 4.000 Persen

Reporter: Abdul Karim |

Editor: Abdul Karim |

Jumat , 12 Jan 2024 - 20:06

INISIASI PEMBENTUKAN CAT: Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut transaksi keuangan partai politik naik hingga 4.000 persen dengan total transaksi mencapai Rp80,6 triliun.-FOTO DERY RIDWANSYAH/JPC-

transaksi keuangan partai naik hingga 4.000 persen                            jakarta – banyak modus transaksi keuangan menjelang pemilu. laporan terkait calon anggota legislatif (caleg) meningkat dua tahun terakhir. berikut petikan wawancara dengan kepala pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (ppatk) ivan yustiavandana.
 
apa temuan ppatk mengenai transaksi mencurigakan menjelang pemilu?
ppatk telah menginisiasi pembentukan collaborative analysis team (cat), pertukaran informasi di antara public sector seperti ppatk, bawaslu, kpu, dan lembaga pengawas pengatur. juga, private sector yang meliputi bank dan nonbank seperti money changer, money remittance, dan penyelenggara e-wallet. tujuannya mewujudkan pemilu-pilkada berintegritas.
ada banyak temuan dari analisis itu. misalnya, transaksi keuangan partai politik yang naik 2.400–4.000 persen dengan total transaksi mencapai rp80,6 triliun. catatan ini didapat ppatk setelah menganalisis adanya pembukaan rekening baru yang dilakukan pengurus maupun anggota parpol.
baca juga:indeks persaingan usaha lampung 2023 masuk kategori sedikit tinggi
temuan itu wajar atau berpotensi melanggar hukum?
database ppatk memperlihatkan daftar calon tetap (dct) menjadi pihak terlapor dalam laporan yang disampaikan ke ppatk. yang meningkat signifikan dalam dua tahun terakhir.
sebagaimana diketahui, laporan disampaikan ke ppatk dalam rangka rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di indonesia. laporan tersebut telah ditindaklanjuti dengan analisis dan pemeriksaan oleh ppatk serta masih terus dilakukan.
baca juga:wali kota bandar lampung tinjau 20 rumah warga sasaran bedah rumah
sumbangan finansial ke parpol maupun caleg bukannya sah-sah saja?
kpu telah mengimplementasikan ketentuan lewat peraturan kpu nomor 18 tahun 2023 yang mengatur dana kampanye peserta pemilu. selanjutnya, diatur adanya keharusan bagi pasangan calon untuk membuka rkdk yang merupakan rekening pada bank umum untuk menampung dana kampanye dan hanya digunakan untuk kebutuhan kampanye.
ada pula aturan mengenai batas maksimal sumbangan individu atau korporasi. namun, dari identifikasi ppatk, mayoritas rkdk memiliki saldo kurang dari rp 100 juta dan mutasi rekening tidak aktif.
di sisi lain, ppatk mengidentifikasi terjadinya peningkatan signifikan dari transaksi penukaran valuta asing, penukaran rupiah atau redenominasi dengan sumber dana bukan dari rkdk, dan penggunaan e-wallet dari dct.
baca juga:tahun ini, 700 pns pemprov lampung pensiun
dari temuan ppatk, apa modus yang digunakan parpol maupun caleg?
banyak modus yang ditemukan ppatk soal transaksi terkait dengan pemilu. di antaranya, penerimaan setoran tunai dalam jumlah signifikan oleh nominee ke rekening caleg dan penerimaan sumber dana dari luar negeri. lalu, pemanfaatan rekening lain non-rkdk dan penukaran valuta asing melalui money changer sebagai sumber pendanaan kampanye. ada juga penyaluran hibah yang bersumber dari apbd ke rekening unit usaha fiktif, penyalahgunaan dana kredit, serta dana kampanye ke rkdk berasal dari terduga tindak pidana.
 
respons penegak hukum, bawaslu, dan kpu atas temuan ppatk?
berdasar mou antara ppatk dengan bawaslu dan kpu, telah dilakukan pertukaran informasi terkait rkdk, mutasi rkdk yang belum aktif, peningkatan signifikan jumlah calon tetap yang menjadi pihak terlapor, dan peningkatan aliran dana masuk dari luar negeri ke rekening bendahara parpol.
ppatk juga telah menyampaikan 2 hasil analisis dan 1 hasil pemeriksaan kepada polri, 3 informasi ke bawaslu, 2 informasi ke kpk, 3 informasi ke bin, serta 1 informasi kepada ojk. ppatk siap berkolaborasi dan berkoordinasi. harapan kita bersama adalah terselenggaranya pemilu/pilkada yang berintegritas.
 
bareskrim belum terima laporan
sementara itu, direktur tindak pidana ekonomi dan khusus (dirtipideksus) bareskrim polri brigjen whisnu hermawan mengaku belum menerima laporan soal temuan ppatk. itu terkait adanya transaksi mencurigakan pada 100 calon legislatif yang nilainya mencapai rp51 triliun.
’’sampai sekarang saya belum dapat," kata whisnu, jumat (12/1). dilanjutkan, pihaknya akan berkoordinasi langsung dengan lembaga keuangan atau ppatk. ’’nanti saya koordinasi dengan ppatk," ujarnya.
sebelumnya, ppatk mengendus adanya laporan transaksi keuangan yang mencurigakan terkait dengan calon anggota legislatif (caleg) di pemilu 2024.
’’laporan mencurigakan sendiri terhadap 100 dct ini kita ambil 100 terbesarnya ya terhadap 100 dct itu nilainya rp 51.475.886.106.483," kata kepala ppatk ivan yustiavandana kepada wartawan, rabu, 10 januari 2024.
ivan mengatakan 100 caleg itu melakukan setoran dana di atas rp500 juta ke atas. totalnya senilai rp21,7 triliun. lalu, ada 100 caleg yang melakukan penarikan uang sekitar rp34 triliun. "dan penarikan kita lihat juga, ada 100 dct yang menarik uang rp34.016.767.980.872," kata dia.
ivan menjelaskan bahwa laporan transaksi keuangan mencurigakan yang dijelaskan olehnya itu memiliki indikasi tindak pidana tertentu mulai dari korupsi, kejahatan lingkungan hingga narkotika.
"misalnya orang yang sudah terindikasi korupsi melakukan transaksi, orang yang diketahui profilnya berbeda, biasanya dia transaksi cuma kecil ratusan ribu tiba-tiba ratusan juta, atau sebaliknya ratusan juta menjadi miliaran, itu dilaporkan kepada ppatk," jelasnya. 
ivan mengatakan laporan transaksi mencurigakan tersebut beberapa sudah disampaikan ke aparat penegak hukum berdasarkan dugaan tindak pidana asal. (jpc/disway.id/c1/rim)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 13 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan