Mensesneg: Belum Ada Rencana Reshuffle Kabinet, Presiden Prabowo Masih Lakukan Evaluasi

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan hingga saat ini belum ada rencana atau pembahasan terkait perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto.
’’Alhamdulillah, sampai hari ini belum ada pembahasan mengenai reshuffle. Belum ada,” ujar Prasetyo kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (23/5).
Prasetyo menjelaskan bahwa Presiden Prabowo tetap melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja para menterinya. Evaluasi tersebut mencakup penilaian terhadap pencapaian maupun hal-hal yang perlu menjadi perhatian.
“Beliau melakukan monitoring secara rutin dan memberikan catatan kepada para pembantunya. Ada yang mendapat catatan karena prestasi, ada juga yang untuk perbaikan,” lanjutnya.
Selain evaluasi kinerja, Prabowo juga dikabarkan memberikan arahan agar para anggota kabinet lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan di ruang publik. Namun, menurut Prasetyo, kesalahan dalam pernyataan tidak selalu berarti akan berujung pada reshuffle.
“Kalau pun ada yang dianggap melanggar, belum tentu langsung diganti. Terkadang pernyataan yang tidak tepat di publik belum tentu berkaitan langsung dengan kinerja menteri tersebut,” tegasnya.
Dengan demikian, isu reshuffle yang beredar di publik saat ini belum memiliki dasar konkret dan Presiden masih fokus pada penilaian berkala terhadap kinerja jajaran kabinetnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan mencopot pejabat-pejabat yang dianggap lamban, malas, dan memiliki pemikiran tidak konstruktif terhadap kemajuan Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada acara Konvensi dan Pameran Tahunan ke-49 Indonesian Petroleum Association (IPA Convex) 2025 di ICE BSD, Tangerang, Rabu (21/5/2025).
“Dunia berubah. Yang lamban, yang malas, yang punya pemikiran-pemikiran aneh harus disingkirkan. Kita akan singkirkan mereka yang tidak bekerja dengan baik,” tegas Presiden.
Ia menyoroti pentingnya penyederhanaan regulasi yang selama ini dianggap terlalu rumit dan menghambat masuknya investasi.
Menurut Prabowo, Indonesia perlu menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi semua pihak, baik investor domestik maupun asing.
“Sederhanakan semua proses. Buat iklim sebaik mungkin bagi semua yang ingin bekerja, dari luar negeri maupun dari dalam negeri,” lanjutnya.
Mantan Menteri Pertahanan itu menyinggung kecenderungan birokrasi di Indonesia yang gemar membuat regulasi rumit dan tumpang tindih, sehingga justru menyulitkan pihak-pihak yang ingin membangun negeri.
“Saya minta badan-badan regulasi sederhanakan regulasi. Saya ulangi, sederhanakan regulasi. Indonesia ini ahli membuat regulasi yang sulit—dan itu menyulitkan kita sendiri. Ini harus kita kurangi,” ujar Prabowo.
Ia pun kembali menegaskan ancamannya: “Pejabat yang tidak mau menyederhanakan regulasi, akan saya ganti. Akan saya copot.”
Pernyataan tegas Prabowo ini menjadi penanda arah kebijakan pemerintahannya yang ingin fokus pada efisiensi birokrasi dan percepatan pembangunan nasional, khususnya dalam mendorong sektor energi dan investasi. (disway/c1/abd)