Wamendagri Bima Arya: Partisipasi Perempuan pada Pilkada 2024 Meningkat Signifikan

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa partisipasi perempuan dalam pilkada serentak 2024 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan pilkada-pilkada sebelumnya, termasuk Pilkada 2015.
Pernyataan tersebut disampaikan Bima saat menjadi pembicara pada Seminar Refleksi dan Evaluasi Keterwakilan Perempuan pada Tahun Politik di Jakarta, Senin (17/3).
Berdasarkan data yang dipaparkannya, sebanyak 309 perempuan atau sekitar 19,92 persen dari total peserta Pilkada 2024 menjadi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah (cakada/cawakada). Persentase ini lebih tinggi dibandingkan dengan Pilkada-pilkada sebelumnya, seperti Pilkada 2015, 2017, 2018, dan 2020.
Pada Pilkada 2015, partisipasi perempuan hanya mencapai 7,47 persen dengan 124 perempuan sebagai peserta, sedangkan pada Pilkada 2020, hanya 11 persen atau 161 perempuan yang terlibat.
“Kita bicara tentang jumlah calon, bukan hasil terpilihnya. Namun, jika dibandingkan sebelumnya, jumlah calon perempuan lebih banyak, apalagi Pilkada 2024 digelar serentak,” ujar Bima dalam keterangannya di Jakarta.
Dari total 19,92 persen calon perempuan tersebut, Bima melaporkan bahwa 109 perempuan berhasil memenangi pilkada, dengan rincian 2 gubernur, 5 wakil gubernur, 9 wali kota, 15 wakil wali kota, 34 bupati, dan 44 wakil bupati.
Selain membahas keberhasilan perempuan dalam pilkada, Bima juga menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi perempuan di dunia politik. Salah satunya adalah keterbatasan ruang di internal partai politik bagi kader perempuan untuk berlaga.
Bima menilai bahwa kaderisasi internal partai politik sangat penting dalam memastikan keberlanjutan karir politik perempuan. Ia juga mencatat bahwa jaringan perempuan pasca-Reformasi belum cukup kuat untuk menyukseskan kandidat perempuan.
Di sisi lain, Bima menekankan pentingnya memperhatikan kualitas keterwakilan perempuan, bukan hanya dari segi jumlah, tetapi juga substansi yang mereka bawa dalam kebijakan. Ia mencontohkan anggota legislatif perempuan yang mampu mengartikulasikan isu-isu yang lebih luas, tidak hanya terkait perempuan.
“Perempuan yang terpilih harus mampu mengangkat isu-isu yang lebih besar dan relevan dengan masyarakat, bukan hanya masalah perempuan semata,” jelas Bima.
Bima juga menambahkan bahwa forum diskusi ini menjadi momentum yang tepat untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, baik dalam konteks edukasi maupun regulasi. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuka ruang untuk gagasan-gagasan inovatif dalam rangka meningkatkan kualitas keterwakilan perempuan di dunia politik.
“Kami percaya bahwa semakin inklusif proses ini, semakin baik pula kualitasnya,” pungkas Wamendagri Bima Arya Sugiarto.
Sebelumnya, Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 baru saja melalui tahapan rekapitulasi di kabupaten/kota, termasuk di Lampung. Partisipasi pemilih menjadi sorotan lantaran ada daerah yang angkanya di bawah 60 persen.
Untuk tertinggi di Lampung, partisipasi pemilih pilkada ada di Kabupaten Pesisir Barat, yakni 79,02 persen. Sementara terendah ada di Bandarlampung, yakni 51,99 persen.
Artinya, hampir separuh warga Bandar Lampung yang punya hak suara, tidak menyalurkan hak suaranya pada Pilwakot Bandar Lampung 2024. 
Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung akan menggelar rapat pleno rekapitulasi suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tingkat provinsi di Hotel Emersia, Bandarlampung, pada Sabtu 7 Desember 2024.
Rapat pleno ini dilakukan setelah selesai proses pleno rekapitulasi perolehan suara di 15 kabupaten/kota se-Lampung.
Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami, mengatakan bahwa seluruh KPU kabupaten/kota telah menyerahkan dokumen hasil pleno rekapitulasi ke KPU Provinsi Lampung.
“Besok kita mulai pleno tingkat provinsi di Hotel Emersia,” katanya saat dikonfirmasi, Jumat 6 Desember 2024.
Selain itu, KPU Provinsi Lampung mencatat bahwa sebanyak 34,61 persen dari total jumlah pemilih di Lampung tidak menggunakan hak suaranya (Golput) pada Pilkada Serentak 2024 di 15 kabupaten/kota.
Data ini berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang telah dilakukan di masing-masing kabupaten/kota.
Koordinator Divisi Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih KPU Lampung, Dedi Fernando, menjelaskan total Daftar Pemilih Pilkada Serentak 2024 di Lampung mencapai 6.527.414, dengan 6.515.869 pemilih terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan 11.545 pemilih lainnya masuk dalam kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK).
“Sebanyak 4.267.976 atau sekitar 65,39 persen pemilih menggunakan hak suaranya pada Pilkada Serentak 2024. Ini adalah data pemilih pada Pemilihan Bupati/Walikota di 15 kabupaten/kota se-Lampung.”jelasnya.
Dedi juga mencatat, Kota Bandar Lampung menjadi daerah dengan partisipasi pemilih terendah pada Pilkada 2024, yakni hanya 51,99 persen dari total pemilih. Sebaliknya, Kabupaten Pesisir Barat mencatatkan partisipasi tertinggi, mencapai 79,09 persen.
“Penurunan partisipasi pemilih dibandingkan Pilkada sebelumnya maupun Pilpres 2024 menjadi perhatian kami. Kami akan segera melakukan evaluasi dan melibatkan semua stakeholders terkait,” katanya.
Ia menambahkan bahwa KPU Lampung bersama KPU kabupaten/kota sudah maksimal dalam menyampaikan C Pemberitahuan Pemilih kepada masyarakat. “Kami akan melakukan evaluasi bersama stakeholders untuk mencari tahu penyebab penurunan partisipasi ini dan mencari solusinya,” lanjut Dedi.
Beberapa faktor yang diduga berkontribusi pada penurunan partisipasi pemilih antara lain penggabungan TPS, di mana sebelumnya satu TPS menampung 300 pemilih, kini menjadi 600 pemilih per TPS.
Hal ini mengakibatkan beberapa pemilih kesulitan mencapai TPS yang jauh dari lokasi mereka. Selain itu, figur calon kepala daerah dan kampanye yang kurang menyentuh masyarakat juga diduga menjadi penyebab.
Sebelumnya, KPU Kota Bandar Lampung telah menyelesaikan rekapitulasi suara untuk tingkat kecamatan dalam Pilkada 2024.
Ketua KPU Kota Bandar Lampung, Ari Oktara, menginformasikan bahwa partisipasi pemilih dalam pemilihan Gubernur tercatat sebesar 52,10%, sedangkan untuk pemilihan Walikota mencapai 52,03%.
Angka ini masih sementara, dan perubahan data yang terjadi diperkirakan tidak akan signifikan.
“Angka partisipasi ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan pemilihan Presiden pada Februari 2024 yang mencapai sekitar 75%,” ujar Ari.
Ia juga menyatakan bahwa penyebab turunnya angka partisipasi pemilih di Kota Bandar Lampung masih belum bisa disimpulkan, karena data baru masuk.
Fenomena rendahnya partisipasi pemilih juga tidak hanya terjadi di Bandar Lampung, tetapi juga di beberapa daerah lain. “Tingkat partisipasi di Jakarta hanya 58%, di Sumatra Utara 55%, dan secara nasional di bawah 70%,” tambah Ari.
Meskipun angka partisipasi di Bandar Lampung masih rendah, hal ini menjadi bahan evaluasi untuk Pilkada di masa mendatang, terutama dengan banyaknya pemilih muda yang terdaftar.
Ari juga menginformasikan bahwa proses rekapitulasi suara tingkat Kota Bandar Lampung akan dilanjutkan pada Selasa, 3 Desember 2024, di Ballroom Emersia, mulai pukul 09.00 WIB.
Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bandar Lampung menemukan bahwa distribusi C pemberitahuan memilih tidak mencapai 100%.
Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung, Muhammad Muhyi, menjelaskan bahwa distribusi C pemberitahuan baru diterima di tingkat KPPS pada 23 November 2024, meskipun batas waktu pendistribusian adalah 24 November 2024 pukul 23.59 WIB.
“Namun, meski begitu, berdasarkan PKPU 17/2024, pemilih dapat meminta C pemberitahuan kepada KPPS hingga satu hari sebelum pemungutan suara,” katanya.
Muhyi juga menyebutkan bahwa distribusi C pemberitahuan yang berhasil diterima pemilih mencapai 657.434, atau sekitar 83,62% dari total daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 786.231 orang, yang berhasil sampai pada pemilih hingga 26 November 2024. (ant/c1/abd)