DPR Bahas Tertutup RUU TNI di Hotel Mewah

Pastikan RUU TNI Tak Hidupkan Lagi Dwifungsi ABRI Era Orde Baru

JAKARTA - Rapat Panitia Kerja (Panja) terkait revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang digelar di Hotel Fairmont, Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu (15/3), dilakukan secara tertutup.

Akhirnya, rapat tersebut digeruduk sejumlah orang dari Koalisi Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Mereka menilai rapat tersebut mencederai demokrasi karena dilakukan secara tertutup.

BACA JUGA:Gubernur Kebut Perbaikan Jalan Menuju Objek Wisata

Sekitar tiga orang dari kelompok tersebut menerobos masuk ruang rapat sambil membawa poster dan spanduk. Seorang pria berbaju hitam berteriak lantang meminta rapat dihentikan.

Namun, aksi mereka segera dihentikan oleh petugas keamanan yang menggiring mereka keluar dari ruangan. Menurut perwakilan koalisi, aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap revisi UU TNI yang diduga dibahas secara diam-diam oleh pemerintah dan Komisi I DPR.

"Kami kecewa karena Komisi I DPR dan pemerintah menggelar rapat secara tertutup di hotel mewah. Ini menimbulkan kecurigaan ada hal yang sengaja disembunyikan dari masyarakat," ujar salah satu peserta aksi.

Kericuhan sempat terjadi saat massa mencoba bertahan di dalam ruangan. Namun, setelah negosiasi, mereka akhirnya meninggalkan lokasi dengan pengawalan ketat dari petugas keamanan.

Sementara, Ketua Komisi I DPR Utut Adianto membantah tuduhan bahwa rapat Panitia Kerja (Panja) DPR untuk revisi Undang-Undang (UU) TNI di Hotel Fairmont Jakarta mengabaikan efisiensi anggaran.

Menurutnya, rapat DPR di hotel mewah ini merupakan konsinyering agar fokus membahas pasal demi pasal dalam draf RUU TNI yang akan diubah.

"Ya, kalau itu pendapatmu. Kalau dari dahulu coba kamu cek, Undang-Undang Kejaksaan di Hotel Sheraton, Undang-undang Perlindungan Data Pribadi di Intercontinental, kok enggak kamu kritik?" ujar Utut di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu (15/3/2025).

Utut menegaskan, rapat konsinyering berbeda dengan rapat biasa, karena menuntut peserta untuk fokus dan tetap berada di lokasi hingga pembahasan selesai sesuai jadwal.

Senada dengan Utut, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar juga menegaskan, penyelenggaraan rapat Panja DPR di Hotel Fairmont tidak melanggar aturan dan tetap memperhatikan efisiensi anggaran.

Indra mengakui, DPR terkena pemotongan anggaran hingga 50%, tetapi masih memiliki alokasi dana untuk pembahasan RUU strategis, seperti revisi UU TNI.