DPR Bahas Tertutup RUU TNI di Hotel Mewah

Reporter: Tim Redaksi |

Editor: Yuda Pranata |

Minggu , 16 Mar 2025 - 16:52

GERUDUK: Koalisi Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menggeruduk Hotel Fairmont, Sudirman, Jakarta Pusat, tempat berlangsungnya pembahasan RUU TNI.-FOTO IST-

dpr bahas tertutup ruu tni di hotel mewah                            pastikan ruu tni tak hidupkan lagi dwifungsi abri era orde baru
jakarta - rapat panitia kerja (panja) terkait revisi undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional indonesia (uu tni) yang digelar di hotel fairmont, sudirman, jakarta pusat, sabtu (15/3), dilakukan secara tertutup.
akhirnya, rapat tersebut digeruduk sejumlah orang dari koalisi sipil untuk reformasi sektor keamanan. mereka menilai rapat tersebut mencederai demokrasi karena dilakukan secara tertutup.
baca juga:gubernur kebut perbaikan jalan menuju objek wisata
sekitar tiga orang dari kelompok tersebut menerobos masuk ruang rapat sambil membawa poster dan spanduk. seorang pria berbaju hitam berteriak lantang meminta rapat dihentikan.
namun, aksi mereka segera dihentikan oleh petugas keamanan yang menggiring mereka keluar dari ruangan. menurut perwakilan koalisi, aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap revisi uu tni yang diduga dibahas secara diam-diam oleh pemerintah dan komisi i dpr.
"kami kecewa karena komisi i dpr dan pemerintah menggelar rapat secara tertutup di hotel mewah. ini menimbulkan kecurigaan ada hal yang sengaja disembunyikan dari masyarakat," ujar salah satu peserta aksi.
kericuhan sempat terjadi saat massa mencoba bertahan di dalam ruangan. namun, setelah negosiasi, mereka akhirnya meninggalkan lokasi dengan pengawalan ketat dari petugas keamanan.
sementara, ketua komisi i dpr utut adianto membantah tuduhan bahwa rapat panitia kerja (panja) dpr untuk revisi undang-undang (uu) tni di hotel fairmont jakarta mengabaikan efisiensi anggaran.
menurutnya, rapat dpr di hotel mewah ini merupakan konsinyering agar fokus membahas pasal demi pasal dalam draf ruu tni yang akan diubah.
"ya, kalau itu pendapatmu. kalau dari dahulu coba kamu cek, undang-undang kejaksaan di hotel sheraton, undang-undang perlindungan data pribadi di intercontinental, kok enggak kamu kritik?" ujar utut di hotel fairmont, jakarta, sabtu (15/3/2025).
utut menegaskan, rapat konsinyering berbeda dengan rapat biasa, karena menuntut peserta untuk fokus dan tetap berada di lokasi hingga pembahasan selesai sesuai jadwal.
senada dengan utut, sekretaris jenderal dpr indra iskandar juga menegaskan, penyelenggaraan rapat panja dpr di hotel fairmont tidak melanggar aturan dan tetap memperhatikan efisiensi anggaran.
indra mengakui, dpr terkena pemotongan anggaran hingga 50%, tetapi masih memiliki alokasi dana untuk pembahasan ruu strategis, seperti revisi uu tni.
indra menjelaskan, rapat konsinyering membutuhkan tempat istirahat bagi anggota panja dpr, mengingat pembahasan bisa berlangsung hingga dini hari dan dilanjutkan keesokan paginya.
"semua tetap disiapkan tempat istirahatnya, karena rapat ini bisa selesai dini hari, lalu harus break dan dilanjutkan lagi," ujarnya.
lebih lanjut, indra memastikan bahwa rapat revisi uu tni di hotel tidak menyalahi aturan karena tata tertib dpr memperbolehkan rapat di luar gedung dpr. pihaknya juga telah melakukan survei ke beberapa hotel sebelum akhirnya memilih hotel fairmont.
"ada lima sampai enam tempat yang sudah kami jajaki. yang tersedia hanya hotel fairmont, dan itu pun dengan pertimbangan tarif pemerintah (government rate) yang sesuai dengan standar biaya masukan (sbm) dpr," kata indra terkait rapat revisi uu tni di hotel fairmont jakarta.
menanggapi pembahasan ruu tni, ketua komisi i dpr utut adianto memastikan ruu tni tidak menghidupi lagi dwifungsi abri sebagaimana terjadi era orde baru. utut mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir atas pembahasan revisi uu tni yang dituduh membangkitkan era militerisme.
"kalau tni ditakutkan akan kembali seperti zaman orde baru, saya udah usia 60 tahun, supaya dipahami, di dunia ini enggak ada yang bisa membalikkan jarum jam. semangat zamannya beda," ujar utut dikutip minggu (16/3/2025).
utut mencontohkan revisi terkait perluasan penempatan prajurit tni aktif di kementerian dan lembaga. utut memastikan tidak semua kementerian dan lembaga boleh diisi prajurit tni aktif. penempatan prajurit tni aktif di kementerian dan lembaga, dilakukan secara selektif dan terbatas.
"apakah semua diri yang diisi tentara, ya enggak. ini kan atas permintaan kementerian, atau misalnya presiden. presiden itu kan memang istimewa. di pasal 10 undang-undang dasar, presiden itu pemegang kekuasaan tertinggi. apa tuh kekuasaan? pasal 33 indonesia, semua judulnya dikuasai oleh negara," jelas utut.
utut juga memastikan pihaknya akan membahas revisi uu tni secara cermat, hati-hati dan profesional. menurut dia, revisi uu tni juga dilakukan terbatas pada tiga isu besar, yakni kedudukan tni dan menhan, penempatan prajurit tni aktif di kementerian dan/atau lembaga, dan usia pensiun prajurit tni.
"kalau ditanya klasternya tiga, soal kedudukan kemhan dan tni, kemudian soal lingkup baru yang tni boleh tetap aktif, terus yang terakhir soal usia prajurit. tiga itu, enggak ada yang lain," pungkas utut mengenai pembahasan ruu tni. (beritasatu/c1/yud)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 17 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan