MBG Sudah Menjangkau 12.735 Siswa di Lampung

BANDARLAMPUNG - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung mencatat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lampung mulai menunjukkan aktivitas peningkatan akses pangan bergizi bagi anak-anak sekolah.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kanwil DJPb Lampung Mohammad Dody Fachrudin melalui rilis yang diterima Radarlampung.co.id, Rabu (26/2).

Diungkapkannya, hingga Januari 2025, program ini telah menjangkau 12.735 penerima manfaat di 70 sekolah yang tersebar di lima kecamatan.

Jangkauan program MBG di Lampung ini melalui lima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di bawah komando Badan Gizi Nasional (BGN). 

Disampaikan Dody, dengan anggaran Rp8.000–Rp10.000 per porsi dan total belanja harian sementara sekitar Rp191,59 juta di Lampung.

’’Program ini telah melibatkan beberapa pihak, termasuk supplier pangan, ahli gizi, pemerintah daerah, unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan kepolisian guna memastikan kelancaran distribusi,” ujar Dody.

BACA JUGA:Keputusan Parpol Pengusung Ada di DPP

Dilanjutkannya, partisipasi beragam pemangku kepentingan menunjukkan adanya proses peningkatan komitmen dalam mendukung pemenuhan gizi anak-anak usia sekolah.

Implementasi awal program MBG menunjukkan perkembangan, dengan urgensi dukungan lebih lanjut di beberapa aspek. 

Dari sisi operasional, peningkatan sumber bahan pangan dan kapasitas distribusi, serta percepatan administrasi keuangan antara BGN dan mitra supplier perlu diperkuat untuk memastikan kelancaran program. 

Selain itu, perluasan cakupan wilayah dan optimalisasi penentuan sasaran penerima manfaat, khususnya bagi kelompok rentan, perlu diperkuat agar program ini semakin efektif. 

“Dengan penguatan tersebut, MBG diharapkan tidak hanya meringankan beban pengeluaran makan siang bagi rumah tangga miskin, tetapi juga diharapkan memberikan manfaat gizi yang lebih luas, terutama bagi anak sekolah dan kelompok rentan lainnya,” ungkapnya.

Lebih lanjut disampaikan Dody, opsi strategi kebijakan yang menyinergikan MBG dengan program bantuan sosial lainnya menunjukkan potensi manfaat dan efisiensi kebijakan pangan kepada masyarakat yang lebih luas.

Misalnya, integrasi atau interkoneksi Program MBG dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) berpeluang untuk dapat memperluas manfaat bagi kelompok rentan dan memperkuat keberlanjutan program pro-sosial, tentunya melalui strategi yang semakin holistik dan terarah, evaluasi berkelanjutan, dan dukungan lintas sektoral. (pip/c1/yud)