Komisi II DPR RI Komitmen Tawarkan Keterbukaan dalam Pembahasan Revisi UU Pemilu Pasca Putusan MK

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Senin , 20 Jan 2025 - 22:28

Rifqinizamy Karsayuda, Ketua Komisi II DPR RI, menegaskan pentingnya transparansi dalam pembahasan revisi UU Pemilu sesuai putusan Mahkamah Konstitusi terkait penghapusan presidential threshold.-FOTO IST -

komisi ii dpr ri komitmen tawarkan keterbukaan dalam pembahasan revisi uu pemilu pasca putusan mk                            jakarta - ketua komisi ii dpr ri rifqinizamy karsayuda menyatakan pihaknya berkomitmen memastikan proses pembahasan revisi undang-undang pemilu berlangsung secara terbuka dan transparan. komitmen ini merupakan tindak lanjut dari putusan mahkamah konstitusi (mk) nomor 62/puu-xxii/2024, yang menghapus ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). 
rifqi menjelaskan transparansi dan keterbukaan adalah bagian dari partisipasi publik yang harus dijaga dalam proses pembentukan undang-undang.
putusan mk tersebut menyarankan agar dpr dan pemerintah melakukan revisi yang tidak bertentangan dengan tujuan demokrasi. 
dalam hal ini, mk meminta agar penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dilaksanakan dengan hati-hati agar tidak merusak sistem politik yang sudah ada.
“kami diberikan tugas oleh konstitusi, baik oleh dpr maupun pemerintah. percayakan kepada kami, biarkan kami bekerja dengan baik dan transparan,” ujar rifqinizamy saat konferensi pers, senin (20/1).
politikus partai nasdem ini juga menggarisbawahi bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap proses rekayasa konstitusi. ia berjanji akan membuka ruang bagi publik untuk terlibat dalam memantau pembahasan revisi ini.
“semua rapat di komisi ii dpr kini dapat disaksikan langsung melalui media sosial. kami akan menjaga akuntabilitas dan transparansi di setiap tahapannya,” tegas rifqi.
menurut rifqinizamy, mk bertindak sebagai negative legislator dalam hal ini, hanya membatalkan norma dalam pasal 222 tanpa membentuk norma baru. oleh karena itu, dpr dan pemerintah perlu merespons dengan melakukan rekayasa konstitusi guna memenuhi kebutuhan demokrasi.
“seandainya mk bertindak sebagai positive legislator, maka tidak perlu ada tugas rekayasa konstitusi. namun karena tidak demikian, dpr dan pemerintah memiliki kewajiban untuk merancang aturan yang sesuai,” jelasnya.
rekayasa konstitusi ini dimaksudkan untuk mengantisipasi munculnya terlalu banyak pasangan calon presiden dan wakil presiden. 
dalam pertimbangannya, mk meminta agar pembentukan norma dilakukan untuk mengatur hal tersebut, terutama terkait jumlah partai politik peserta pemilu yang berpotensi menghasilkan banyak pasangan calon.
“jika partai politik peserta pemilu ada 30, bisa saja jumlah pasangan capres-cawapres juga sebanyak itu. karena itu, kami diminta untuk melakukan konstitusional engineering sesuai dengan petunjuk mk,” ungkap rifqi.
sehubungan dengan itu, komisi ii dpr telah merencanakan rapat dengan menteri dalam negeri (mendagri) dan penyelenggara pemilu untuk merumuskan norma yang diminta oleh mk. pegiat kepemiluan dan akademisi juga akan dilibatkan dalam pembahasan ini.
“meski saat ini sedang masa reses, kami tetap akan melaksanakan rapat pada tanggal 21 januari untuk membuka masa sidang. kami akan serius melakukan evaluasi pemilu dan mengundang berbagai pihak untuk memberikan masukan,” pungkas rifqi. 
sebelumnya, ketua komisi ii dpr ri rifqinizamy karsayuda mengatakan terdapat dua opsi jadwal pelantikan untuk kepala daerah terpilih hasil pilkada 2024, baik yang bersengketa maupun yang tidak bersengketa di mahkamah konstitusi (mk). dia menyatakan bahwa opsi-opsi tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan para penyelenggara pemilu, termasuk menteri dalam negeri, komisi pemilihan umum (kpu), badan pengawas pemilihan umum (bawaslu), dan dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp).
’’komisi ii dpr ri akan mengundang mendagri, kpu, bawaslu, dan dkpp untuk merumuskan opsi-opsi pelantikan sesuai dengan peraturan yang ada,” ujar rifqinizamy di jakarta, rabu (14/1). rencananya, pertemuan tersebut digelar pada 22 januari 2025 setelah masa reses.
rifqinizamy menjelaskan, opsi pertama adalah pelantikan seluruh kepala daerah terpilih dilakukan serentak setelah seluruh putusan mk yang berkekuatan hukum tetap (incracht). ia memperkirakan proses sengketa pilkada di mk akan selesai pada 12 maret 2025. “pelantikannya kita serahkan kepada presiden karena dasar hukum pelantikan itu adalah perpres,” katanya.
opsi kedua adalah pelantikan dilaksanakan serentak untuk kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa di mk. sesuai dengan peraturan presiden yang ada, pelantikan gubernur dan wakil gubernur dijadwalkan pada 7 februari 2025, sementara pelantikan bupati-wakil bupati serta wali kota-wakil wali kota dijadwalkan pada 10 februari 2025.
“pelantikan juga akan dilakukan serentak untuk mereka yang bersengketa sesuai dengan putusan mk, apakah akan ada pemungutan suara ulang (psu), penghitungan ulang, atau langkah lainnya setelah kita menerima putusan tersebut,” ujarnya.
namun, rifqinizamy mengungkapkan adanya dilema atau problematika hukum terkait dengan penetapan jadwal pelantikan kepala daerah. menurutnya, putusan mk nomor 46 tahun 2024 menyatakan bahwa pelantikan hanya dapat dilakukan setelah seluruh sengketa di mk selesai dan memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. akan tetapi, pengecualian dibuat untuk daerah yang harus melaksanakan psu, penghitungan suara ulang, atau pilkada ulang karena adanya keadaan force majeure.
di sisi lain, rifqinizamy menjelaskan bahwa undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, pasal 160 dan 160a, menyebutkan bahwa pelantikan adalah bagian dari tahapan yang dilakukan oleh kpu di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, dengan waktu pelantikan yang sudah diatur. “jika kita menunggu putusan mk selesai pada pertengahan maret 2025, maka ada kemungkinan kita melanggar dua pasal dalam undang-undang ini,” katanya.
dengan berbagai dinamika ini, komisi ii dpr ri berharap dapat segera mencapai kesepakatan terkait pelantikan kepala daerah terpilih yang sesuai dengan aturan dan kebutuhan pemerintahan daerah.
anggota komisi ii dpr ri, rahmat saleh, meminta menteri dalam negeri (mendagri) tito karnavian untuk melantik kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa di mahkamah konstitusi (mk) sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. 
rahmat menilai bahwa wacana penundaan pelantikan kepala daerah hingga maret 2025 tidak memiliki dasar yang kuat. hal ini mengingat bahwa kepala daerah terpilih yang tidak terlibat sengketa di mk tidak memiliki persoalan hukum.
“persoalan apa yang membuat harus diundur pelantikan kepala daerah terpilih tanpa sengketa di mk? ini tentu menjadi pertanyaan kita,” kata rahmat dalam keterangannya pada selasa (14/1). legislator dari daerah pemilihan i sumatera barat ini menegaskan bahwa pelantikan seharusnya tetap dilakukan pada februari 2025 sebagaimana telah dijadwalkan, kecuali ada keputusan mahkamah konstitusi yang harus ditunggu terkait pilkada yang bersengketa.
“kami mendesak dan meminta mendagri agar patuh terhadap ketentuan yang telah ada dan disepakati. kalau mau menunda, harus ada kejelasan yang jelas, terutama yang berkaitan dengan hukum, tetapi ini tidak, kita melihat hanya untuk keseragaman, dan itu tentunya bukan alasan,” lanjut rahmat.
seperti diketahui, pilkada serentak 2024 digelar di 545 daerah dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. mk saat ini telah meregistrasi 309 perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (php kada) 2024. artinya, lebih dari 200 kepala daerah terpilih yang tidak terkait perkara php kada 2024 harus menunggu seluruh proses sengketa pilkada di mk tuntas.
“bukan hanya itu, masyarakat juga menjadi korban karena ada tumpuan harapan dan janji yang segera ingin mereka rasakan dari kepala daerah terpilih,” kata rahmat.
politikus partai keadilan sejahtera (pks) ini memperingatkan bahwa penundaan pelantikan dapat menyebabkan kekosongan jabatan kepala daerah di sejumlah daerah, yang berpotensi mengganggu kelancaran pemerintahan. “alhasil nanti juga pj (pejabat sementara) lagi yang akan menjabat, banyak tugas yang terbengkalai, baik dari daerahnya maupun jabatan utama seorang pj,” ungkap rahmat.
dia juga mengkhawatirkan bahwa penundaan pelantikan tidak akan sejalan dengan proses pilkada yang bersengketa di mk. jika ada daerah yang bersengketa dan kemudian ada pemungutan suara ulang (psu), maka penundaan pelantikan bisa terus berlanjut. “jangan sampai terjadi hal tersebut,” tegasnya.
lebih lanjut, rahmat mengingatkan bahwa dampak penundaan tidak hanya merugikan kepala daerah terpilih, tetapi juga masyarakat. berdasarkan peraturan presiden nomor 80 tahun 2024, pelantikan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih dijadwalkan pada 7 februari 2025, sementara pelantikan bupati dan wali kota dijadwalkan pada 10 februari. 
namun, rencana penundaan membuat pelantikan diproyeksikan berlangsung setelah seluruh sengketa di mk selesai pada 13 maret 2025.
pakar kebijakan publik dari institute for development of policy and local partnerships (idp-lp), riko noviantoro, menilai tidak ada alasan bagi kementerian dalam negeri (kemendagri) untuk menunda pelantikan kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa di mk. (jpc/c1/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 21 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan