Aria Bima Ingatkan KPK untuk Tidak Giring Opini Soal Kasus Hasto Kristiyanto

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Senin , 13 Jan 2025 - 22:34

Aria Bima menegaskan bahwa Hasto Kristiyanto masih menjabat Sekjen PDIP meskipun tengah menghadapi masalah hukum. -FOTO IST -

aria bima ingatkan kpk untuk tidak giring opini soal kasus hasto kristiyanto                            jakarta – politikus senior pdi perjuangan aria bima mengingatkan komisi pemberantasan korupsi (kpk) agar tidak menggiring opini publik terkait kasus hukum yang menjerat sekretaris jenderal (sekjen) pdip hasto kristiyanto. 
pernyataan tersebut disampaikan aria menanggapi keyakinan kpk bahwa mereka akan memenangkan praperadilan yang diajukan oleh hasto kristiyanto.
aria bima menjelaskan bahwa dalam menghadapi masalah hukum, pdip akan menunggu proses hukum yang berlangsung dan baru mengambil sikap setelah tahapan tersebut selesai. 
“masalah hukum ini sedang berjalan, organisasi baru akan menentukan sikap setelah tahapan hukum tersebut berlangsung,” ujar aria bima di senayan, jakarta, pada minggu (12/1).
selain itu, aria bima juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan opini terkait pengganti hasto kristiyanto, meskipun yang bersangkutan kini berstatus tersangka kpk. 
“kami tidak membuat opini mengenai pengganti pak hasto. saat ini, pak hasto masih menjabat sebagai sekjen pdi perjuangan,” ungkapnya.
aria bima lebih lanjut menjelaskan bahwa pdi perjuangan memiliki mekanisme yang jelas dan matang dalam memilih sekjen. ia juga menegaskan bahwa partainya akan menyikapi kasus hukum yang dihadapi hasto dengan penuh kedewasaan. 
“kami akan menghormati proses hukum yang berjalan dan mendampingi hasto. penggantian dalam organisasi kami dilakukan dengan prosedur yang jelas dan bukan berdasarkan reaksi sesaat,” pungkas aria bima. 
ketua dpp pdi perjuangan (pdip) bidang politik puan maharani menegaskan hingga saat ini partainya belum membicarakan mengenai pergantian sekretaris jenderal hasto kristiyanto, yang baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka oleh komisi pemberantasan korupsi (kpk).
’’kita lihat dulu apa yang akan terjadi. kita praduga tak bersalah dulu. (pergantian sekjen) kita belum bicara hal itu,” kata puan saat ditemui di sekolah partai pdip, jakarta, jumat (10/1).
puan juga memberikan penjelasan terkait pernyataan ketua umum pdip, megawati soekarnoputri, yang menyoroti cara kpk menangani kasus korupsi. megawati mengkritik adanya dugaan ketidaksetaraan dalam penanganan perkara serupa oleh kpk.
menurut puan, pernyataan megawati bertujuan untuk memastikan bahwa proses hukum harus berjalan dengan adil bagi semua pihak.
 “maksudnya adalah agar proses hukum itu berjalan sama. jadi, ya, semuanya itu harus berjalan dengan adil,” ujarnya.
terkait rencana hasto kristiyanto untuk memenuhi panggilan kpk pada senin, 13 januari 2025, puan menegaskan bahwa hal itu merupakan bentuk penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berlangsung.
“sebagai warga negara, tentu saja harus (menghormati) proses hukum. sekarang, proses hukumnya sedang berjalan,” ujar puan.
pada 24 desember 2024, kpk menetapkan hasto kristiyanto bersama dengan advokat donny tri istiqomah (dti) sebagai tersangka dalam kasus suap yang melibatkan mantan anggota kpu wahyu setiawan dan harun masiku. 
hasto diduga mengatur dan mengendalikan dti untuk melobi wahyu agar menetapkan harun masiku sebagai calon anggota dpr ri terpilih. selain itu, ia juga diduga mengarahkan dti untuk mengantarkan uang suap kepada wahyu melalui agustiani tio fridelina.
sebelumnya, wajah sekretaris jenderal (sekjen) pdi perjuangan, hasto kristiyanto, hilang dari website resmi dewan pimpinan pusat (dpp) pdip, tepatnya di bagian struktur dpp atau di laman https://pdiperjuangan.id/struktur-dpp 
ini terjadi setelah komisi pemberantasan korupsi (kpk) menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (paw) anggota dpr ri.
kasus ini juga melibatkan harun masiku, yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (dpo).
di laman struktur organisasi dpp pdip, foto hasto tidak muncul di tempat seharusnya, yaitu di antara ketua umum pdip megawati soekarnoputri dan wakil sekjen pdip bidang internal utut adianto.
di bawahnya, terdapat tiga pengurus lainnya, yaitu wakil sekjen bidang program kerakyatan, sadarestuwati; wakil sekjen bidang program pemerintahan, arif wibowo; dan bendahara umum, olly dondokambey.
meski demikian, ketua dpp pdip said abdullah memastikan bahwa hasto kristiyanto tetap menjabat sebagai sekjen, meskipun statusnya sebagai tersangka kpk. ia menyatakan bahwa keputusan terkait jabatan struktural dpp pdip sepenuhnya merupakan kewenangan ketua umum megawati soekarnoputri.
“sebab, kewenangan untuk memberhentikan atau tidak memberhentikan pengurus dpp ada di tangan ibu ketua umum sebagai mandataris kongres partai,” ungkap said abdullah kepada wartawan pada rabu (25/12).
said abdullah juga mengungkapkan rasa prihatin atas kasus yang menimpa hasto. “sebagai kolega di dpp, saya ikut prihatin dan merasakan suasana kebatinan beliau. saya tentu ikut mendoakan agar mas hasto diberi kekuatan dalam pikiran dan hati,” tambah said.
pada hari selasa (24/12), kpk secara resmi menetapkan hasto kristiyanto sebagai tersangka dalam dua kasus, yakni dugaan penerimaan suap dari wahyu setiawan, komisioner kpu ri 2017-2022, terkait pergantian antarwaktu (paw) anggota dpr yang melibatkan harun masiku.(jpc/c1/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 14 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan