Bawaslu Dorong Revisi UU Pemilu dan Pilkada untuk Perkuat Keterwakilan Perempuan

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Senin , 23 Dec 2024 - 20:28

Anggota Bawaslu RI - Lolly Suhenty, S.Sos.I., M.H-FOTO IST-

bawaslu dorong revisi uu pemilu dan pilkada untuk perkuat keterwakilan perempuan                            badung, radar lampung - badan pengawas pemilu (bawaslu) ri mendorong revisi terhadap undang-undang pemilihan umum (pemilu) dan undang-undang pemilihan kepala daerah (pilkada) untuk memperkuat kuota keterwakilan perempuan dalam tim seleksi dan keanggotaan penyelenggara pemilu.
anggota bawaslu ri, lolly suhenty, dalam konferensi pers konsolidasi nasional perempuan pengawas pemilu di badung, bali, pada minggu (22/12), mengungkapkan bahwa salah satu langkah penguatan tersebut adalah mengganti kata "memperhatikan" dalam pasal yang mengatur kuota perempuan 30 persen menjadi "mewujudkan".
"pemenuhan kuota minimal 30 persen perempuan dalam penyelenggara pemilu harus diwujudkan, bukan sekadar diperhatikan. perubahan frasa ini berlaku mulai dari tim seleksi hingga penyelenggara pemilu terpilih, baik di tingkat pusat hingga ad hoc," kata lolly.
menurut lolly, selama ini undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu mengatur kuota keterwakilan perempuan dalam keanggotaan penyelenggara pemilu dengan menggunakan frasa "memperhatikan". misalnya, dalam pasal 92 ayat (11) uu 7/2017, disebutkan bahwa komposisi keanggotaan bawaslu, bawaslu provinsi, dan bawaslu kabupaten/kota harus "memperhatikan" keterwakilan perempuan minimal 30 persen.
baca juga: tercatat 65 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 
lolly menjelaskan bahwa perubahan frasa "memperhatikan" menjadi "mewujudkan" penting untuk memastikan suara perempuan dalam penyelenggaraan pemilu lebih terdengar dan terwakili. oleh karena itu, bawaslu mendesak agar perubahan ini dimasukkan dalam revisi uu pemilu dan uu pilkada.
"secara kelembagaan, kami akan menyampaikan usulan ini dalam rapat pleno dan memberikan catatan reflektif. proses selanjutnya akan berlangsung di baleg dan komisi ii dpr," katanya.
penguatan kuota keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilu ini merupakan salah satu rekomendasi bawaslu yang muncul dalam konsolidasi nasional perempuan pengawas pemilu bertajuk "perempuan berdaya mengawasi". selain itu, bawaslu juga mengusulkan agar revisi uu pemilu dan uu pilkada mendukung kebutuhan dasar perempuan penyelenggara pemilu, seperti hak cuti hamil dan menyusui, terutama pada tahapan-tahapan pemilu.
bawaslu juga berharap revisi uu pemilu dan pilkada dapat menciptakan lingkungan kerja yang ramah anak dan perempuan, serta menghapus stereotipe gender yang selama ini menghambat keterwakilan perempuan sebagai peserta pemilu.
badan pengawas pemilu (bawaslu) ri menyoroti rencana penjadwalan pilkada ulang yang nantinya dimasukkan dalam regulasi komisi pemilihan umum (kpu). 
baca juga:demo revisi uu pilkada, bintang emon: belum 30 jangan nyalon kada, jangan ya dik ya
ketua bawaslu ri rahmat bagja memberikan sejumlah masukan terhadap rancangan peraturan kpu mengenai tahapan dan jadwal pemilihan ulang 2025. salah satu masukan utama mengenai jadwal penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan yang semula pada 20 september 2025.
“disarankan agar jadwal akhir penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan dimajukan,” ujar bagja saat menghadiri rapat dengar pendapat (rdp) di gedung dpr ri rabu, 4 desember 2024.
bagja menjelaskan, ada kebutuhan untuk memberikan cukup waktu antara penyusunan peraturan kpu untuk setiap tahapan pemilihan dan waktu pelaksanaannya. hal ini penting agar peraturan tersebut dapat disosialisasikan dengan baik kepada penyelenggara, peserta, dan masyarakat luas.
selain itu, bagja juga memberikan masukan terkait pasal 4 ayat (1) huruf e dalam rancangan peraturan tersebut, yang menyebutkan pembentukan panitia pengawas kecamatan, panitia pengawas lapangan, dan pengawas tempat pemungutan suara. ia mengusulkan agar nomenklatur “panitia pengawas kecamatan” diubah menjadi “panitia pengawas pemilihan umum kecamatan”, dan “panitia pengawas lapangan” diubah menjadi “panitia pengawas pemilihan umum kelurahan/desa”.
baca juga:pertanian terpadu dukung swasembada pangan 
bagja juga menyoroti nomenklatur judul rancangan peraturan mengenai tahapan dan jadwal pemilihan ulang gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2025. ia mengusulkan agar kata “ulang” diposisikan setelah frasa 
“pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota”, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang berlaku.
rdp yang digelar tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa penyelenggaraan pemungutan suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota ulang dapat dilaksanakan pada 27 agustus 2025. 
komisi pemilihan umum (kpu) ri mengusulkan dua opsi tanggal terkait tahapan pemilihan kepala daerah ulang setelah kotak kosong memenangkan pilkada serentak 2024.
ketua kpu ri mochammad afifuddin menjelaskan bahwa lembaganya mengajukan dua pilihan tersebut setelah menerima laporan bahwa ada dua daerah yang kemenangan pilkadanya diraih oleh kotak kosong. opsi ini disusun berdasarkan pertimbangan pasal 54 d undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota (uu pilkada).
“pilihan pertama adalah pemungutan suara ulang pada 24 september 2025, dan opsi kedua pada 24 agustus 2025,” kata afif dalam rapat dengar pendapat bersama komisi ii dpr ri di kompleks parlemen, senayan, jakarta, rabu (4/12).
afif menjelaskan lebih lanjut bahwa jika opsi tanggal 24 september 2025 dipilih, tahapan pilkada ulang akan dimulai pada maret 2025. sementara jika opsi tanggal 24 agustus 2025 yang dipilih, tahapan pilkada ulang akan dimulai pada februari 2025.
namun, ia juga menekankan adanya tantangan dalam menyelenggarakan pilkada ulang, terlepas dari pilihan tanggal yang diputuskan. “salah satu tantangan yang kami terima dari daerah adalah soal ketersediaan anggaran. kami mendengar keluhan terkait keterbatasan anggaran yang bisa disediakan untuk pilkada ulang,” ujarnya.
afif menambahkan bahwa meskipun masalah anggaran bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab kpu, informasi tersebut tetap perlu disampaikan agar pihak terkait dapat mempertimbangkan solusi yang tepat.(ant/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 24 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan