Wacana Pilkada oleh DPRD Menjadi Sorotan di Lampung

Reporter: Jeni Pratika Surya |

Editor: Agung Budiarto |

Selasa , 17 Dec 2024 - 22:37

BANDARLAMPUNG – Wacana mengenai perubahan sistem pemilihan kepala daerah kembali mencuat.

Ini setelah Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) daripada melalui pemilihan langsung.

Usulan itu disampaikan dalam pidatonya pada puncak perayaan HUT Ke-60 Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 12 Desember 2024.

Usulan ini langsung menjadi sorotan di masyarakat, mengingat pemilihan langsung untuk kepala daerah telah diterapkan selama 19 tahun sejak 2005.

Wacana tersebut memicu perdebatan hangat di kalangan masyarakat umum dan kalangan elite politik.

Fraksi PDI Perjuangan, yang diwakili oleh Budi Chondrowati, menyatakan akan mengikuti arahan dari DPP PDI Perjuangan terkait sikap terhadap wacana ini.

Namun, secara pribadi, ia berharap Pilkada tetap dilakukan melalui pemilihan langsung, karena hal tersebut merupakan momen demokrasi.

“Secara pribadi, saya berharap Pilkada tetap dipilih oleh rakyat karena ini adalah bentuk demokrasi. Namun, kami akan mengikuti keputusan DPP,” ujar Chondrowati pada Selasa (16/12/2024).

Ia juga menambahkan bahwa perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah memerlukan kajian mendalam.

“Banyak aspek yang perlu dipertimbangkan, baik jika kepala daerah dipilih oleh DPRD atau oleh rakyat. Semua harus melalui pertimbangan yang matang,” tambahnya.

Ketua Fraksi PKB DPRD Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, menilai gagasan tersebut sebagai peluang untuk membuka ruang diskusi publik yang lebih luas.

“Sebagai sebuah wacana, mari kita biarkan ini bergulir di masyarakat dan menjadi bahan kajian yang komprehensif. Dari sini, kita bisa mencari sistem terbaik, apakah tetap dengan pemilihan langsung atau melalui DPRD dengan perbaikan tertentu,” ujarnya.

Khoiriyah juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, akademisi, dan pegiat pemilu dalam diskusi ini. “Masyarakat dan pihak-pihak terkait perlu dilibatkan untuk menilai relevansi sistem pemilihan DPRD dibandingkan dengan pemilihan langsung,” tambahnya.

Ia juga memastikan bahwa Fraksi PKB akan mendengarkan aspirasi konstituen terkait wacana ini.

wacana pilkada oleh dprd menjadi sorotan di lampung                             bandarlampung – wacana mengenai perubahan sistem pemilihan kepala daerah kembali mencuat.
ini  setelah presiden prabowo subianto mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) daripada melalui pemilihan langsung. 
usulan itu disampaikan dalam pidatonya pada puncak perayaan hut ke-60 golkar di sentul international convention center (sicc), bogor, jawa barat, pada kamis, 12 desember 2024.
usulan ini langsung menjadi sorotan di masyarakat, mengingat pemilihan langsung untuk kepala daerah telah diterapkan selama 19 tahun sejak 2005. 
wacana tersebut memicu perdebatan hangat di kalangan masyarakat umum dan kalangan elite politik.
fraksi pdi perjuangan, yang diwakili oleh budi chondrowati, menyatakan akan mengikuti arahan dari dpp pdi perjuangan terkait sikap terhadap wacana ini. 
namun, secara pribadi, ia berharap pilkada tetap dilakukan melalui pemilihan langsung, karena hal tersebut merupakan momen demokrasi.
“secara pribadi, saya berharap pilkada tetap dipilih oleh rakyat karena ini adalah bentuk demokrasi. namun, kami akan mengikuti keputusan dpp,” ujar chondrowati pada selasa (16/12/2024).
ia juga menambahkan bahwa perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah memerlukan kajian mendalam. 
“banyak aspek yang perlu dipertimbangkan, baik jika kepala daerah dipilih oleh dprd atau oleh rakyat. semua harus melalui pertimbangan yang matang,” tambahnya.
ketua fraksi pkb dprd lampung, fatikhatul khoiriyah, menilai gagasan tersebut sebagai peluang untuk membuka ruang diskusi publik yang lebih luas. 
“sebagai sebuah wacana, mari kita biarkan ini bergulir di masyarakat dan menjadi bahan kajian yang komprehensif. dari sini, kita bisa mencari sistem terbaik, apakah tetap dengan pemilihan langsung atau melalui dprd dengan perbaikan tertentu,” ujarnya.
khoiriyah juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, akademisi, dan pegiat pemilu dalam diskusi ini. “masyarakat dan pihak-pihak terkait perlu dilibatkan untuk menilai relevansi sistem pemilihan dprd dibandingkan dengan pemilihan langsung,” tambahnya.
ia juga memastikan bahwa fraksi pkb akan mendengarkan aspirasi konstituen terkait wacana ini. 
“pada tahap ini, bukan soal setuju atau tidak setuju, melainkan lebih pada pendalaman kajian terkait wacana ini,” jelas khoiriyah.
khoiriyah menambahkan bahwa usulan ini tidak terlepas dari dinamika pilkada yang baru saja selesai, termasuk tingginya biaya politik yang menjadi beban bagi peserta pilkada. “biaya pilkada sangat besar, menjadi beban baik bagi yang menang maupun yang kalah. ini salah satu alasan munculnya wacana perubahan sistem pemilihan,” tuturnya.
direktur eksekutif pusat kajian komunikasi politik dan kebijakan politik siger institute, ahmad naufal a. caya, berpendapat bahwa ide presiden prabowo untuk mengubah sistem pilkada menjadi pemilihan oleh dprd perlu diujicobakan pada pilkada 2029 mendatang. 
“tingkat partisipasi pemilih yang terus menurun menjadi indikator mengapa pilkada bisa lebih baik jika dikembalikan ke dprd,” paparnya.
ia juga menyoroti besarnya anggaran pilkada yang tidak sebanding dengan tingkat partisipasi pemilih yang rendah. 
“anggaran pilkada yang begitu besar seharusnya bisa dimanfaatkan untuk program ekonomi kerakyatan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
selain itu, naufal menekankan pentingnya perhatian terhadap tingginya biaya politik dan maraknya praktik money politic. “praktik mahar politik dan money politic sangat masif, dan jika tidak segera diantisipasi, ini akan merusak moral bangsa,” tegasnya.
seiring dengan munculnya wacana pilkada oleh dprd, naufal juga mengusulkan agar kpu dan bawaslu diubah menjadi badan ad hoc, bukan lembaga tetap seperti saat ini. 
’’kpu pusat, kpud provinsi, dan kabupaten/kota menyedot anggaran negara yang besar. akan lebih bermanfaat jika anggaran tersebut dialihkan untuk program ekonomi kerakyatan yang lebih nyata,” kata naufal.
menurutnya, wacana perubahan ini perlu segera direalisasikan agar negara dapat menghemat anggaran, terutama pada tahun-tahun yang bukan tahun politik. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 18 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan