Penetapan SK Gubernur terkait UMK 2025 Masih Berproses

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Yuda Pranata |

Senin , 16 Dec 2024 - 22:17

Radar Lampung Baca Koran--

penetapan sk gubernur terkait umk 2025 masih berproses                             bandarlampung - dinas tenaga kerja (disnaker) lampung bersama dewan pengupahan provinsi telah melakukan pembahasan mengenai upah minimun kabupaten/kota (umk) tahun 2025. pembahasan dilakukan pada senin (16/12) di kantor disnaker lampung.
’’sudah tadi rapat terkait dengan dewan pengupahan," ujar plh. kepala disnaker lampung yanti yunidarti.
 
kata yanti yunidarti, berkas usulan umk 15 kabupaten/kota tersebut tengah di proses ke biro hukum setprov lampung untuk di sk gubernur kan.
baca juga:tahun depan, pemkot bangun 5 puskesmas
"mau di proses ke biro hukum akan dibuatkan sk gubernur tentang umk nya," ucapnya.
 
lanjut yanti yunidarti, 10 kabupaten di lampung umk 2025 mengikuti ump lampung karena tidak memiliki dewan pengupahan sendiri.
 
"ada 10 kabupaten yang ikut ump dan ada 5 kabupaten/kota yang umk sesuai dengan hasil rapat dewan pengupahan kabupaten/kota nya," ungkapnya.
 
sebelumnya diberitakan, cuma lima kabupaten/kota di provinsi lampung yang memiliki dewan pengupahan.
 
kelimanya, yaitu bandar lampung, metro, lampung selatan, way kanan, dan mesuji.
 
sehingga, 10 kabupaten di provinsi lampung yang belum memiliki dewan pengupahan umk nya akan sama dengan ump lampung.
 
yanti yunidarti mengatakan, penetapan umk 2025 paling lambat 18 desember 2024.
 
kata yanti yunidarti, saat ini pihaknya telah menerima usulan umk 2025 dari 15 kabupaten/kota di lampung.
 
dari 15 kabupaten/kota tersebut, disampaikan yanti yunidarti 10 kabupaten menetapkan umk mengikuti ump lampung tahun 2025 sebesar, rp 2.893.070.
 
"kita sudah dapat informasi dan kabupaten/kota sudah berkirim surat ke kita. dari 15 kabupaten/kota yang punya dewan pengupahan lima," ujar yanti yunidarti, jum'at 14 desember 2024.
 
"sisanya 10 kabupaten umk nya ikut ump lampung karena belum ada dewan pengupahan," sambungnya.
 
lanjut yanti yunidarti, senin 16 desember 2024 pihaknya akan rapat dengan dewan pengupahan provinsi untuk membahas dan menetapkan umk 2025.
 
"kita bahas dan menetapkan rekomendasi kabupaten/kota tentang umk mereka dimasing-masing kabupaten/kota," ungkapnya.
 
pada kesempatan tersebut yanti yunidarti merencanakan, pada selasa 17 desember 2024 usulan umk 2025 telah di sk kan sehingga pada 18 desember 2024 dapat di umumkan.
 
lebih lanjut, yanti yunidarti mendorong agar kabupaten yang belum memiliki dewan pengupahan agar dapat membentuk dewan pengupahan.
 
"kita dorong kabupaten/kota bisa mempunyai dewan pengupahan sehingga bisa membahas umk," ungkapnya.
 
diketahui, jika melihat perhitungan kenaikan 6,5 persen maka umk 5 kabupaten/kota yang memiliki dewan pengupahan seperti bandar lampung rp 3.305.367, metro rp 2.903.300, lampung selatan rp 3.076.990, way kanan rp 3.072.654, dan mesuji rp 3.092.025. (pip/c1/yud)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 17 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan