Elite Parpol Masuk Kabinet, Rentan Pelemahan Fungsi Kontrol di Parlemen

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Jumat , 18 Oct 2024 - 20:44

Pembina Perludem Titi Anggraini-FOTO IST -

elite parpol masuk kabinet, rentan pelemahan fungsi kontrol di parlemen                             radar lampung, jakarta – para elite partai politik (parpol) yang masuk dalam kabinet pemerintahan ditakutkan bisa melemahkan fungsi kontrol yang ada di parlemen. 
pembina perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (perludem) titi anggraini mengungkapkan elit partai yang menjadi bagian dari kabinet menimbulkan konsekuensi berupa pelemahan fungsi kontrol dan pengawasan parlemen.
"sistem presidensialisme yang demokratis membutuhkan posisi yang setara antara presiden dan dpr. dalam situasi yang ideal, dpr itu menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap eksekutif atau presiden," kata titi ketika ditemui di jakarta, kamis 17 oktober 2024.
"sayangnya ada kecenderungan di indonesia ketika elit partai menjadi bagian dari kabinet pemerintahan, hal itu berkonsekuensi pada pelemahan fungsi kontrol dan pengawasan oleh parlemen," tambahnya.
baca juga:bahlil: tak ada bahas pdip dalam pertemuan di kemenhan
padahal seharusnya, parlemen bertugas memastikan pelaksanaan pelaksanaan undang-undang, penyusunan anggaran yang tepat sasaran, dan pengawasan pembangunan.
"tapi ketika elit atau pimpinan partai menjadi bagian dari kabinet pemerintahan, itu diikuti oleh disfungsi partai-partai yang ada di parlemen."
kemudian, ia menyoroti hubungan antara eksekutif dan legislatif pada awal pemerintahan yang cenderung harmonis.
"kecenderungan di masa awal pembentukan pemerintahan ini menjadi bulan madu antara parlemen dan eksekutif (presiden). untuk tahun pertama sampai tahun ketiga pascapembentukan pemerintahan yang baru, kita harus bersiap bahwa parlemen kita akan cenderung menjadi stempel atau paduan suara bagi berbagai proposal eksekutif," tuturnya.
hal ini dikhawatirkan adanya legislasi jalur cepat atau fast track legislation yang tidak demokratis dan inkonstitusional.
baca juga:jelang pilkada, lapas di lampung diatensi waspada 
"selain kita harus pastikan bahwa tidak ada lagi fast track legislation atau legislasi jalur cepat yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, kita juga harus kawal independensi peradilan karena kan dalam situasi presidensialisme yang membutuhkan check and balances," lanjutnya.
ia menekankan bahwa peradilan harus independen karena peradilan bisa menjadi korektor atas berbagai legislasi yang tidak demokratis dan inkonstitusional yang bisa lahir akibat pembentukan aturan tanpa kontrol atau pengawasan yang memadai dari parlemen.
"jadi ketika parlemennya bulan madu dengan eksekutif, legislatif dan eksekutifnya bulan madu, peradilan harus independen sebagai bagian dari upaya menjaga check and balances atau fungsi kontrol terhadap pemerintah yang bahaya kan kalau peradilannya juga dipolitisasi," tandasnya.
oleh karena itu, masyarakat sipil dan media harus lebih memerankan fungsi kontrol dan pengawasan tersebut ketika parlemen memiliki kecenderungan licin terhadap proposal eksekutif.
baca juga:itera terima hibah drone untuk pemetaan tanah 
di samping itu, ia menyoroti banyaknya elit partai yang  masuk pemerintahan prabowo sehingga munculnya kekhawatiran mengenai legislasi jalur cepat merupakan hal yang relevan.
"melihat hampir semua partai menjadi bagian dari kabinet pemerintahan, walaupun nasdem tidak mengusulkan orang ya, ini menjadi alarm bahwa media dan masyarakat sipil harus memainkan peran yang kemungkinan besar tidak akan bisa dilakukan oleh partai-partai politik yang ada di parlemen," pungkasnya. (disway/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 19 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan