Pemprov Lampung Siap Verifikasi Korban

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Taufik Wijaya |

Jumat , 24 Nov 2023 - 22:16

pemprov lampung siap verifikasi korban                             bandarlampung - pembahasan penyelesaian kasus pelanggaran berat hak asasi manusia (ham) dalam tragedi talangsari, lampung timur, tahun 1989 silam terus dilakukan.
seperti yang dilakukan tim ppham dengan menggelar rapat koordinasi persiapan pelaksanaan rekomendasi tim bersama pemprov lampung dan pemkab lampung timur.
di mana, tim ppham yang diketuai makarim wibisono telah beberapa kali datang ke lampung untuk menyelesaikan tragedi talangsari, khususnya berkunjung ke pemprov lampung.
seperti pada kamis, 22 juni 2023, kedatangan tim untuk meminta data valid tragedi talangsari. begitu juga, pada senin, 14 november 2023, tim ppham berkunjung ke pemprov lampung.
sekretaris provinsi lampung fahrizal darminto mengatakan rapat bersama tim ppham yang dipimpin makarim wibisono dari kemenkopolhukam membahas tragedi talangsari.
di mana tim dari kemenkopolhukam ini, kata fahrizal, sengaja melakukan koordinasi dengan pemprov lampung dan pemkab lamtim. ’’dari kemenkopolhukam ini sengaja berkoordinasi dengan kita provinsi dan pemkab lampung timur,” ujarnya.
pertemuan tersebut upaya untuk melakukan percepatan penyelesaian terkait tragedi talangsari tahun 1989. untuk itu, disampaikan fahrizal, pihaknya akan melakukan verifikasi kepada para korban tragedi talangsari. ’’dalam waktu dekat kita lakukan verifikasi kepada korban agar tindak lanjutnya bisa lebih cepat,” ungkapnya.
disinggung terkait teknis verifikasinya seperti apa, fahrizal darminto mengaku akan melakukan koordinasi lebih dalam dan pembahasan dengan pihak terkait. “teknisnya akan kita koordinasikan dan bahas,” ucapnya.
dia pun mengakui bahwa para korban dari tragedi tersebut telah terdata dan  akan di lakukan verifikasi meski dirinya tidak menyebutkan secara pasti jumlahnya.
diberitakan sebelumnya, berbagai upaya terus dilakukan pemerintah dalam rangka penyelesaian tragedi talangsari yang terjadi pada 7 februari 1989 lalu.
tragedi yang diduga merupakan pelanggaran ham berat itu terjadi di dusun iii desa rajabasa lama, kecamatan labuhanratu, lampung timur.
saat tragedi itu terjadi, desa rajabasa lama masuk dalam wilayah kecematan wayjepara, kabupaten lampung tengah.
kendati tragedi itu terjadi saat kabupaten lampung timur belum berdiri, pemkab lamtim bersama pemerintah pusat terus berupaya membantu penyelesaian tragedi tersebut.
kepala badan kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol) lamtim syahrul syah menjelaskan upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten lampung timur antara lain bersama  pemerintah pusat  berusaha menyelesaikan tragedi tersebut secara non yudisial.
itu sebagai tindak lanjut keputusan presiden nomor 17 tahun 2022 tertanggal 26 agustus 2022 tentang  pembentukan tim penyelesaian pelanggaran ham non-yudisial (tpp ham).
dilanjutkan, berbagai upaya yang telah dilakukan guna menyelesaikan tragedi talangsari secara non yudisial antara lain, penyaluran bantuan modal usaha,  perbaikan kerusakan rumah, bantuan biaya pendidikan dan jaminan kesehatan bagi korban dan keluarganya. selain itu, pengembalian hak kepegawaian salah satu korban.
kemudian, penyaluran bantuan yang bersifat komunal. antara lain, perbaikan infrastruktur jalan, pembangunan sarana air bersih, perbaikan rumah ibadah, pembangunan jaringan listrik, pembangunan sarana kesehatan.  .  
bukan hanya itu, pemerintah kabupaten lampung timur bersama pemerintah pusat juga membantu memfasilitasi penyaluran bantuan kepada para korban. antara lain bantuan dari kementrian sosial untuk usaha ekonomi produktif, bantuan dari kementrian pendidikan dan kebudayaan kepada anak-anak para korban talangsari, menyelesaikan dokumen kependudukan bagi semua korban dan bantuan traktor tangan (hand traktor) dari kementrian pertanian. “ada 16 kementrian yang ikut menyalurkan bantuan bagi para korban talangsari,”  jelas syahrul syah mewakili bupati lamtim.
lebih lanjut dijelaskan, selain dari pemerintah pusat bantuan kepada para korban juga bersumber dari pemerintah kabupaten lampung timur melalui sejumlah organisasi perangkat daerah. antara lain, dari dinas pendidikan dan kebudayaan berupa bantuan peralatan sekolah. kemudian dari dinas sosial berupa bantuan jalan telford menuju tempat pemakaman dan rehap gedung taman pendidikan alqur`an serta mushola. selanjutnya, bantuan alat dan mesin pertanian dari dinas pertanian. “penyaluran bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten lampung timur ada berita acara dan dokumentasi. itu termasuk data penerimanya,” terang syahrul.
ditambahkan, melalui berbagai upaya yang telah dilakukan tersebut diharapkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat kabupaten lampung timur tetap terjaga, aman dan kondusif.  “terkait penyelesaian tragedi tersebut secara hukum merupakan wilayah kewenangan aparat penegak hukum,” ujarnya. (pip/c1/fik)