Ingat! ASN Tak Netral, Sanksi Berat Menanti

Reporter: Muhammad Arief |

Editor: Yuda Pranata |

Jumat , 04 Oct 2024 - 20:28

Pj. Gubernur Lampung Samsudin. -FOTO IST-

ingat! asn tak netral, sanksi berat menanti                            bandarlampung – pilkada 2024 ini, aparatur sipil negara (asn) diharuskan netral dan tidak memihak salah satu calon. jika hal itu terjadi, pemprov lampung akan memberikan sanksi hingga pemecatan.
pj. gubernur lampung samsudin menegaskan akan memberikan sanksi kepada asn yang tidak netral pada pilkada 2024.
’’mulai sanksi yang ringan, menengah, hingga sanksi berat yang bakal diterima. bahkan, sanksi beratnya hingga pemecatan akan diberikan kepada asn yang melanggar,” ungkap samsudin kemarin (4/10).
baca juga:viral! selebgram asal lampung diduga alami kdrt
menurutnya, aturan netralitas asn sudah diatur dalam undang-undang dan ada sanksi yang telah ditetapkan bagi asn yang terbukti melanggar peraturan netralitas saat pelaksanaan pilkada.
’’netralitas asn merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga kualitas demokrasi. makanya, saya mengimbau agar asn berdiri di atas semua golongan, bukan memihak golongan tertentu saja. serta meminta asn untuk fokus dan tidak terpengaruh pada kepentingan politik. tetap fokus pada tugas utama, yaitu melayani masyarakat dengan profesional dan adil,” tegasnya.
samsudin juga mengajak semua stakeholder untuk dapat bersama mengawal netralitas asn. ’’peran kita sangatlah penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas proses pemilihan yang akan datang. saya meminta kepada seluruh unsur pimpinan, baik di provinsi hingga desa dan tingkat rt maupun rw, untuk bersifat netral," ungkapnya.
samsudin berharap suasana yang kondusif, aman, dan damai dapat tercipta selama tahapan pilkada berlangsung. sebagai bukti bahwa lampung adalah daerah yang menjunjung tinggi nilai demokrasi.
’’mari kita buktikan bahwa provinsi lampung mampu melaksanakan pesta demokrasi dengan penuh martabat dan kehormatan yang tinggi," tutupnya. 
diberitakan sebelumnya, badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) ri mengungkapkan ada 400 laporan dugaan pelanggaran netralitas asn yang diterima hingga tahapan pendaftaran pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah, yakni 27 hingga 29 agustus 2024.
’’sudah ada laporan lebih dari 400 kalau tidak salah ya, yang kemudian sedang ditindaklanjuti,” kata ketua bawaslu ri rahmat bagja di kawasan ancol, jakarta, selasa (17/9).
oleh sebab itu, dia mengingatkan bahwa laporan terkait pelanggaran netralitas asn perlu diantisipasi karena menjadi kerawanan pilkada yang ketiga berdasarkan indeks kerawanan pilkada yang dirilis bawaslu. adapun kerawanan yang pertama adalah politik uang, dan kedua yaitu netralitas penyelenggara pemilu.
sementara itu, ia menjelaskan bahwa laporan asn tidak netral pada pilkada 2024 berpotensi meningkat dibandingkan pemilu 2024 disebabkan hubungan yang dekat antara asn dengan para calon kepala atau wakil kepala daerah.
“dan juga kedekatan tingkat daerah lebih dekat daripada pada saat pemilu nasional, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden,” jelasnya.
menurut dia, sejumlah daerah yang memiliki kerawanan tinggi terjadinya laporan mengenai netralitas asn adalah beberapa daerah di papua, jawa timur, jawa tengah, maupun daerah khusus jakarta.
sementara itu, dia mengatakan bahwa sanksi kepada asn yang tidak netral selama tahapan pilkada 2024 berlangsung akan diberikan oleh badan kepegawaian negara ri. ia mengatakan bahwa sanksi dapat berupa pemberhentian dari jabatan hingga pemecatan.
“sekarang akan kami lihat nanti dari laporan teman-teman badan kepegawaian negara karena yang akan melaksanakan selanjutnya adalah teman-teman bkn, bukan bawaslu. bawaslu melakukan penanganan pelanggaran,” ujarnya.
berdasarkan jadwal tahapan pilkada 2024, usai pendaftaran maka tahapan selanjutnya adalah penetapan pasangan calon yang dilaksanakan pada 22 september 2024. selanjutnya pada 25 september hingga 23 november 2024, para pasangan calon diagendakan berkampanye.
kemudian tanggal 27 november 2024 menjadi hari pemungutan suara pilkada 2024, serta dilanjutkan dengan penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara hingga 16 desember 2024.
sebelumnya, bawaslu lampung menggarisbawahi pentingnya netralitas aparatur sipil negara (asn) dan kepala desa (kades) dalam pilkada 2024. ketua bawaslu lampung iskardo p. panggar mengungkapkan hal ini saat membuka workshop penanganan pelanggaran netralitas asn dan kepala daerah bersama stakeholder di bandarlampung, selasa (10/9).
iskardo menekankan bahwa sesuai peraturan yang berlaku, asn harus bersikap netral selama pilkada. ’’dalam perhelatan ini, semua stakeholder terlibat dan ada potensi pelanggaran. karena itu, bawaslu lampung mengajak diskusi untuk menyamakan persepsi,” jelasnya.
ia juga menekankan perlunya membangun demokrasi yang kokoh agar pembangunan dapat berjalan sesuai harapan.
’’kita perlu memperkuat regulasi dan memiliki tekad kuat untuk membangun demokrasi yang luber jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil),” tambahnya.
workshop ini bertujuan untuk menciptakan kesamaan persepsi dan memperkuat koordinasi antar-lembaga dalam mencegah dan mengawasi pelanggaran netralitas asn dan kepala desa. selain itu, kegiatan ini juga berfokus pada sinergi, efektivitas, dan efisiensi koordinasi antar-lembaga terkait dalam penanganan laporan pelanggaran.
inspektur lampung ir. fredy menyambut baik kegiatan ini. ia menekankan bahwa pilkada 27 november 2024 merupakan momen penting di mana netralitas asn dan kepala desa harus dijaga sebagai bentuk komitmen terhadap integritas.
“netralitas adalah komitmen untuk tetap berintegritas; asn dan kepala desa tidak boleh berpihak kepada peserta pilkada,” ujar fredy.
ia berharap seluruh tahapan pilkada di lampung berjalan bersih, adil, dan efektif. acara ini diakhiri dengan pembacaan dan penandatangan deklarasi ikrar netralitas asn dan kepala desa pada pemilihan serentak di provinsi lampung yang dipimpin oleh ir. fredy dan diikuti oleh seluruh peserta.
acara ini dihadiri oleh anggota bawaslu lampung tamri, hamid badrul munir, dan ahmad qohar, serta inspektur provinsi dan kabupaten/kota, kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa dan transmigrasi, serta perwakilan dari kepala badan kepegawaian daerah, kepala bagian hukum, kepala desa/lurah, dan staf bawaslu provinsi lampung. (rif/c1/yud)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 5 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan