Rano Karno: Proyek Giant Sea Wall Kewenangan Pemerintah Pusat

RADAR LAMPUNG, JAKARTA - Bakal Calon Wakil Gubernur Rano Karno menyampaikan pandangannya mengenai proyek Giant Sea Wall dalam konteks Pilkada Jakarta.

Rano Karno menegaskan bahwa ia dan Pramono Anung akan mengusung gagasan yang lebih realistis dan relevan dengan kebutuhan Jakarta, menghindari ide-ide besar seperti Giant Sea Wall yang dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah pusat.

"Pendekatan kami akan sangat realistis. Kami tidak akan mengajukan gagasan yang terlalu ambisius seperti Giant Sea Wall. Saya memahami pentingnya proyek tersebut, namun itu adalah program nasional, bukan wewenang Pemda DKI," kata Rano Karno usai melakukan ziarah ke Makam Benyamin Sueb di TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat, pada Minggu, 1 September 2024.

BACA JUGA:Ali Rahman dan Ayu Asalasiyah Rampungkan Tes Kesehatan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan 2024

Rano Karno, yang dikenal dengan nama Bang Doel, menjelaskan bahwa pemerintah daerah seharusnya fokus pada masalah-masalah kota seperti kemacetan. Ia menambahkan bahwa infrastruktur jalan Jakarta sudah sangat terbatas, sehingga tidak realistis untuk membangun jalan baru yang besar.

"Kita harus lebih fokus pada permasalahan yang ada. Misalnya, melihat kawasan seperti Ancol atau Harmoni yang sudah padat. Memperbaiki akses dan menambah infrastruktur yang ada lebih penting daripada mengajukan proyek besar," tambahnya.

Rano juga menyoroti kurangnya jumlah transportasi umum yang dapat menjangkau area seperti Tangerang Selatan dan Bekasi. Ia berkomitmen untuk menyelesaikan isu transportasi umum di Jakarta sebagai prioritas utama.

"Masalah transportasi adalah hal yang tak bisa dihindari. Populasi harus dikelola dengan baik agar Jakarta tidak semakin ekstrem," tutupnya. (dnn/abd)