Banyak Lembaga Negara Alami Gangguan Netralitas

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Kamis , 16 Nov 2023 - 22:28

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Jazilul Fawaid mengingatkan aparat keamanan untuk bersikap netral dan jujur dalam menghadapi Pemilu 2024. Ia menekankan netralitas tidak hanya pada perkataan, tetapi juga perbuatan.
“Kita mau omongin pemilu damai. Kalau memang satu ada antara kata dan perbuatan yaitu satu. Kita bilang netral ya betul-betul netral, kita mau jujur ya betul-betul jujur, bukan hanya ingin ngomongnya jujur,” kata Jazilul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/11).
Wakil Ketua Umum PKB ini menyebut, lembaga negara saat ini tengah mengalami gangguan soal netralitas. Karena itu, butuh keteladanan dalam bersikap netralitas.
“Nah itu butuh keteladanan, dan ini lah menurut saya jadi soal institusi-institusi politik hari ini, menurut saya mengalami distrus. MK, mungkin juga MPR, DPR, KPK, BPK, termasuk juga lembaga kepresidenan,” ucap Jazilul.
Ia mengumpamakan, sangat sulit membedakan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, sekaligus pada saat yang sama menjadi kepala keluarga. Ia pun menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sempat kental nuansa konflik kepentingan.
“Makanya kalau di lembaga kehakiman itu tidak boleh dia memutus perkara berkaitan dengan anak atau ikatan kekeluargaan. Karena memang apapun hasilnya seandainya kemarin tok, tidak diberi misalkan ditolak oleh MK, tetap tuduhan itu akan sampai,” pungkas Jazilul. (jpc/c1/abd)

banyak lembaga negara alami gangguan netralitas                             jakarta - anggota komisi iii dpr ri jazilul fawaid mengingatkan aparat keamanan untuk bersikap netral dan jujur dalam menghadapi pemilu 2024. ia menekankan netralitas tidak hanya pada perkataan, tetapi juga perbuatan.“kita mau omongin pemilu damai. kalau memang satu ada antara kata dan perbuatan yaitu satu. kita bilang netral ya betul-betul netral, kita mau jujur ya betul-betul jujur, bukan hanya ingin ngomongnya jujur,” kata jazilul di kompleks parlemen, senayan, jakarta, kamis (16/11).wakil ketua umum pkb ini menyebut, lembaga negara saat ini tengah mengalami gangguan soal netralitas. karena itu, butuh keteladanan dalam bersikap netralitas.“nah itu butuh keteladanan, dan ini lah menurut saya jadi soal institusi-institusi politik hari ini, menurut saya mengalami distrus. mk, mungkin juga mpr, dpr, kpk, bpk, termasuk juga lembaga kepresidenan,” ucap jazilul.ia mengumpamakan, sangat sulit membedakan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, sekaligus pada saat yang sama menjadi kepala keluarga. ia pun menyinggung putusan mahkamah konstitusi (mk) yang sempat kental nuansa konflik kepentingan.“makanya kalau di lembaga kehakiman itu tidak boleh dia memutus perkara berkaitan dengan anak atau ikatan kekeluargaan. karena memang apapun hasilnya seandainya kemarin tok, tidak diberi misalkan ditolak oleh mk, tetap tuduhan itu akan sampai,” pungkas jazilul. (jpc/c1/abd)

Tag

Share