Pengamat: Miskomunikasi Bakal Calon dengan Partai Bisa Jadi Bumerang

Reporter: Jeni Pratika Surya |

Editor: Taufik Wijaya |

Kamis , 01 Aug 2024 - 22:05

Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Lampung Candrawansah.-FOTO IST-

BANDARLAMPUNG – Deklarasi pencalonan Reihana sebagai Wali Kota Bandarlampung yang terkesan setengah hati menuai beragam komentar.

Salah satunya dari pengamat politik Universitas Muhammadiyah Lampung Candrawansah.

Diketahui, deklarasi Reihana disebut-disebut tanpa sepengetahuan Gerindra sebagai partai pengusung. Hal ini terlihat dari ketidaktahuan pimpinan Partai Gerindra Lampung maupun Bandarlampung atas deklarasi tersebut.

Kemudian, surat tugas Partai Gerindra untuk Reihana juga menjadi perbincangan hangat di media sosial. Pasalnya pada surat itu Reihana dinyatakan sebagai calon wakil wali kota, bukan calon wali kota.

Padahal, Partai Gerindra secara resmi telah mengumumkan dukungannya kepada Reihana untuk maju sebagai calon wali kota untuk Pilkada 2024.

Sekretaris DPD Partai Gerindra Lampung Ahmad Giri Akbar menyebut bahwa surat tersebut typo atau ada kesalahan ketik. Ia menegaskan surat tugas yang benar adalah untuk posisi calon wali kota.

’’Surat tugas untuk Reihana adalah calon wali kota yang benar. Typo itu soal wakil wali kota. Lagi pula surat tugas bukan final, nanti rekomendasi yang final," jelasnya.

Terkait persoalan ini, Candrawansah mengatakan, jika dilihat dari aturan atau regulasi pemilu, Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, maka rekomendasi nanti wajib dikeluarkan oleh partai politik di tingkat nasional.

Kemudian dalam Pasal 42 angka ke 6 UU 10 tahun 2016 ditegaskan bahwa pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon walikota dan calon wakil wali kota oleh gabungan partai politik ditandatangani oleh para ketua partai politik dan para sekretaris partai politik di tingkat provinsi, atau para ketua partai politik dan para sekretaris partai politik di tingkat kabupaten/kota.

Disertai Surat Keputusan masing-masing pengurus partai politik tingkat pusat, tentang persetujuan atas calon yang diusulkan oleh pengurus partai politik tingkat provinsi dan/atau pengurus parpol tingkat kabupaten/kota.

"Jadi bakal calon nanti membutuhkan tanda tangan serta persyaratan administrasi yang lain dari tingkat kabupaten/kota," ucapnya.

Untuk itu, kata dia, bakal calon harus tetap menjaga hubungan baik dengan pengurus di tingkat kabupaten/kota untuk bisa mendapatkan dukungan partai politik, khususnya partai yang akan mengusung bakal calon dimaksud.

pengamat: miskomunikasi bakal calon dengan partai bisa jadi bumerang                            bandarlampung – deklarasi pencalonan reihana sebagai wali kota bandarlampung yang terkesan setengah hati menuai beragam komentar.
salah satunya dari pengamat politik universitas muhammadiyah lampung candrawansah.
diketahui, deklarasi reihana disebut-disebut tanpa sepengetahuan gerindra sebagai partai pengusung. hal ini terlihat dari ketidaktahuan pimpinan partai gerindra lampung maupun bandarlampung atas deklarasi tersebut. 
baca juga:hasil pengukuran kinerja untungkan petahana
kemudian, surat tugas partai gerindra untuk reihana juga menjadi perbincangan hangat di media sosial. pasalnya pada surat itu reihana dinyatakan sebagai calon wakil wali kota, bukan calon wali kota.
padahal, partai gerindra secara resmi telah mengumumkan dukungannya kepada reihana untuk maju sebagai calon wali kota untuk pilkada 2024.
sekretaris dpd partai gerindra lampung ahmad giri akbar menyebut bahwa surat tersebut typo atau ada kesalahan ketik. ia menegaskan surat tugas yang benar adalah untuk posisi calon wali kota. 
’’surat tugas untuk reihana adalah calon wali kota yang benar. typo itu soal wakil wali kota. lagi pula surat tugas bukan final, nanti rekomendasi yang final," jelasnya. 
terkait persoalan ini, candrawansah mengatakan, jika dilihat dari aturan atau regulasi pemilu, undang-undang 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas uu nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang, maka rekomendasi nanti wajib dikeluarkan oleh partai politik di tingkat nasional.
baca juga:terendah sejak enam bulan terakhir, lampung deflasi 0,16 persen pada juli 2024
kemudian dalam pasal 42 angka ke 6 uu 10 tahun 2016 ditegaskan bahwa pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon walikota dan calon wakil wali kota oleh gabungan partai politik ditandatangani oleh para ketua partai politik dan para sekretaris partai politik di tingkat provinsi, atau para ketua partai politik dan para sekretaris partai politik di tingkat kabupaten/kota.
disertai surat keputusan masing-masing pengurus partai politik tingkat pusat, tentang persetujuan atas calon yang diusulkan oleh pengurus partai politik tingkat provinsi dan/atau pengurus parpol tingkat kabupaten/kota. 
"jadi bakal calon nanti membutuhkan tanda tangan serta persyaratan administrasi yang lain dari tingkat kabupaten/kota," ucapnya.
untuk itu, kata dia, bakal calon harus tetap menjaga hubungan baik dengan pengurus di tingkat kabupaten/kota untuk bisa mendapatkan dukungan partai politik, khususnya partai yang akan mengusung bakal calon dimaksud. 
karena itu, sambungnya, kasus miskomunikasi bakal calon dengan partai bisa saja menjadi bumerang bagi bakal calon itu sendiri. "karena nanti struktur partai politik itulah yang menjadi modal berharga dari calon untuk meraih suara," kata mantan ketua bawaslu kota bandarlampung ini. 
dia menyayangkan sikap reihana yang sudah mendeklarasikan diri untuk maju dengan dukungan partai gerindra. sementara, masih ada miskomunikasi yang terjadi antara bakal calon dengan partai politik. 
perihal surat tugas yang sudah diklarifikasi bahwa itu typo, dirinya sedikit menyangsikan. “apakah mungkin surat yang ditandatangani oleh ketua umum gerindra prabowo dan sekjen gerindra ahmad muzani terjadi kesalahan penulisan. ya kalau typo nanti bisa dibenerin, tetapi kalau memang benar calon wakil, ya mau gimana? masak sekelas dpp salah," ucapnya setengah berseloroh. 
diketahui, dpp partai gerindra merestui langkah reihana sebagai calon wali kota bandar lampung pada pilkada 2024. hal tersebut disampaikan pada acara deklarasi di mahligai agung, gedung pascasarjana ubl, rabu 31 juli 2024.
namun, deklarasi dan penyerahan surat tugas kepada reihana tak dihadiri ketua dpd gerindra lampung rahmad mirzani djausal (rmd) dan ketua dpc gerindra kota bandarlampung andika wibawa.
 
reihana menerima surat tugas tersebut lewat sekretaris gerindra lampung ahmad giri akbar. disinggung soal ketua dpd dan dpc gerindra bandar lampung yang tidak hadir saat deklarasi, giri menyebut ketua dpd rahmat mirzani djausal sedang ada agenda lain.
"ketua rahmat mirzani djausal setiap hari memiliki agenda konsolidasi hampir di 3 kabupaten yang berbeda, jadi beliau menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa hadir," kata giri.
giri menyebut, ketua dpc gerindra bandarlampung andika wibawa dan jajaran juga sedang ada konsolidasi di tingkat kota, sehingga jadwal bertabrakan.
"kami punya prioritas, teman-teman dpc 15 kabupaten kota termasuk bandar lampung melakukan konsolidasi dalam rangka pemenangan rahmat mirzani djausal di pilgub lampung 2024," ucapnya.
"kebetulan, undangan deklarasi (reihana) ini bertabrakan dengan jadwal konsolidasi di bandar lampung terkait pemenangan cakada. tapi dpc tahu dan sudah berkomunikasi langsung dengan bunda reihana," sambungnya.
sementara, ketua dpc gerindra bandarlampung andika wibawa sepulau raya mengatakan sudah dari awal, arah partai mendukung bunda reihana, maka tidak ada masalah jika sudah mendapat surat tugas.
"cuma permasalahan disini adalah acara tersebut dibilang deklarasi partai gerindra. maka kami terkejut, kenapa deklarasi partai tidak melibatkan struktur partai," ucapnya.
pihaknya mengaku, selasa malam baru mendapatkan kabar undangan tersebut yang ditujukan ke partai gerindra, namun tidak jelas ditujukan kepada dpd atau dpc. 
"mengundang dari panitia untuk hadir, artinya sebagai tamu undangan. sedangkan makna deklarasi partai itu, acara dibuat partai mendeklarasikan calon yang diusung partai," ujarnya.
andika pun tidak mempermasalahkan siapapun dengan pemberian surat tugas tersebut, dan siap melakukan apapun yang diperintahkan dpp serta memperjuangkan sosok yang mendapat rekom. 
namun, andika tetap mengingatkan bakal calon yang mendapat rekom, tetap berkomunikasi antar partai dan tim calon tersebut hingga ke tingkat bawah.
"komunikasi harus intens mengingat waktu sedikit lagi, perlu penyusunan strategi buat pemenangan bunda," tuturnya.
ia pun berharap, bunda reihana dapat memenuhi syarat surat tugas dan mendapatkan rekom hingga berlayar dengan mantap. "kami selaku partai akan kerja keras berupaya memenangkan calon yang direkomendasikan partai kami," tutupnya. (jen/c1/fik)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 2 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan