"Ini sudah menjadi seruan kabupatan/kota minta agar provinsi menyalurkan DBH karena sudah terkatung-katung sekian lama. Maka harus jadi prioritas, ini ditunggu-tunggu kabupatan/kota," ujar Dedy Hermawan, Selasa 16 Juli 2024.
Penyelesaian DBH tersebut, menurut Dedy Hermawan dilakukan Pemprov Lampung sesuai saran dari BPK. "Jadi sesuai saran BPK, agar pemprov ini kalau punya komitmen untuk bayar DBH jadi ikutin rekomendasi dari BPK," tegasnya.
"Salah satunya efesien anggaran, hilangkan pemborosan, sehatkan anggaran. Sehingga hutang-hutang Pemprov segera dilunasi," sambungnya.
Dedy Hermawan melanjutkan, rekomendasi BPK menjadi input bagi Gubernur maupun Pj. Gubernur untuk mulai melakukan proses pembayaran DBH.
"Bahkan untuk tahun-tahun berikutnya sudah diantisipasi dari sekarang. Paling tidak pada periode Pj. Gubernur dibangun skema menyelesaikan utang DBH kepada kabupaten/kota," tuturnya.
Dirinya pun menilai penyaluran DBH dari Pemprov ke kabupaten/kota berpengaruh terhadap APBD dari kabupaten/kota.
Sebab, disampaikan Dedy Hermawan saat ini pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki keleluasaan mengelola anggaran karena ada dana-dana pusat yang sudah diberi label penggunaannya.
Sehingga mengakibatkan pemerintah kabupaten/kota tidak leluasa dalam pembangunan daerah karena keterbatasan anggaran. "Jadi DBH ini sebagai asupan yang menyegerakan untuk mereka bisa melakukan pembangunan yang lebih optimal ke masyarakat. Makanya DBH sangat ditunggu-tunggu," terangnya.
"Karena anggaran kabupaten/kota tidak leluasa disebabkan penganggaran semakin tersentral. Dana DBH penting untuk pembangunan infrastruktur, SDM, ekonomi, dan lainnya," ucapnya.
Disinggung apakah penyaluran DBH berpengaruh terhadap pelaksanaan pilkada serentak 2024, Dedy Hermawan menilai tidak terlalu berpengaruh.
Dia menganggap pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pilkada tersebut. "Untuk dana politik sendiri saya pikir sudah ada alokasinya, sudah diantisipasi," tandasnya. (pip/c1/fik)