Menurut Nanang, janji-janji manis politisi merugikan masyarakat, terutama generasi yang akan datang.
Karena, uang untuk memenuhi janji-janji populis ala negara kesejahteraan bersumber dari APBN yang akan menjadi beban pajak dan meningkatkan utang negara.
Selain itu, untuk membiayai program-program kesejahteraan, pembangunan sering digenjot dengan mengabaikan dampaknya terhadap kerusakan lingkungan. Akibatnya, generasi yang akan datang tidak hanya dibebani masalah ekonomi bangsa, tapi juga diwarisi kerusakan lingkungan.
Ekonom Poltak Hotradero mengatakan, negara demokrasi seperti Indonesia memungkinkan para politisi mengumbar janji-janji populis yang mengarah pada program-program kesejahteraan demi menarik suara sebanyak-banyaknya.
BACA JUGA:Pelat Nomor Berakhiran RF Tak Berlaku, Ini Gantinya!
Bagi Poltak, program-program ala negera kesejahteraan melibatkan uang besar. Muncul administrasi dan birokrasi yang gemuk.
Ongkos yang sangat besar. “Hati-hati dengan program yang datangnya dari atas ke bawah. Saya mendukung program yang datang dari bawah ke atas,” ujarnya.
Poltak mewanti-wanti agar kita sebagai masyarakat tidak menyerahkan segala urusan personal kepada negara.
“Saya adalah yang kritis terhadap istilah negara harus hadir. Banyak hal yang perlu kita selesaikan sendiri. Kita, sebagai orang yang mencintai demokrasi dan tahu kelemahannya, harus cerdas,” pungkasnya. (*)
Artikel in sudah tayang di Jawapos.com dengan judul
‘Generasi Muda Jangan Terbuai Janji Manis Politisi di Pemilu 2024’