LAMPUNG - Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menekankan perlunya perbaikan tata niaga minyak goreng di Provinsi Lampung. Sebab masih ditemui minyak goreng dijual di atas harga eceran tertinggi (HET).
Gubernur Mirza melakukan kunjungan ke Pasar Natar, Lampung Selatan, pada Jumat (22/8) pagi. Kunjungan untuk memantau harga kebutuhan pokok sekaligus berdialog dengan pedagang.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Mirza menyoroti khusus harga minyak goreng kemasan yang masih dijual di atas HET Rp 15.700 per liter.
BACA JUGA:Temukan Harga Minyak Goreng Lebihi HET
Saat berdialog dengan pedagang, Gubernur Mirza mempertanyakan mengapa minyak goreng di Pasar Natar dipasarkan Rp17.000 per liter.
“Kenapa minyak goreng masih di atas HET, padahal HET-nya Rp15.700? Kita ini produsen sawit besar, tapi kenapa harga minyak di Lampung justru lebih mahal?” tanya Gubernur Mirza.
Seorang pedagang menjawab bahwa harga tersebut dipengaruhi harga modal. “Modal kami sudah Rp16.000, Pak. Jadi kalau dijual Rp15.700 kami rugi. Barang pun kebanyakan kami ambil dari luar Lampung,” jelas pedagang.
Mendengar hal itu, Gubernur Mirza menekankan perlunya perbaikan tata niaga minyak goreng di Lampung agar distribusi lebih lancar dan harga sesuai aturan.
“Ini yang perlu kita benahi. Jangan sampai Lampung sebagai penghasil sawit, tapi masyarakatnya justru membeli minyak lebih mahal. Kita akan koordinasikan bersama kementerian dan Bulog,” tegasnya.
Selain persoalan minyak goreng, pedagang Pasar Natar juga menyampaikan keluhan terkait akses tangga ke lantai dua yang hanya tersedia satu. Akibatnya, aktivitas jual-beli di lantai atas relatif sepi.
Gubernur Mirza berjanji mengkaji solusi penambahan akses agar pedagang di lantai atas juga bisa berkembang.
Dalam pemantauan umum, Gubernur Mirza menilai harga sejumlah kebutuhan pokok lain masih relatif normal dan terkendali. Ia meminta stabilitas harga tetap dijaga agar tidak menekan daya beli masyarakat.
Sebelumnya, Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan Bani Ispriyanto mewakili Pemprov Lampung mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Ke-130 secara virtual pada Senin, 19 Agustus 2025.
Rapat yang dipimpin Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir itu menekankan pentingnya langkah nyata pemerintah daerah untuk menahan laju inflasi, terutama dari komoditas pangan utama.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional Juli 2025 tercatat 2,37 persen (yoy), naik dari Juni sebesar 1,87 persen. Sejumlah komoditas menyumbang inflasi, antara lain beras (0,15 persen), bawang merah (0,10 persen), tomat (0,08 persen), dan cabai rawit (0,08 persen).