JAKARTA – Para guru dan dosen yang sudah diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) bisa bernapas lega. Hal ini lantaran pemerintah meningkatkan anggaran tunjangan pada 2026.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan penyaluran tunjangan profesi guru (TPG) aparatur sipil negara (ASN) daerah naik dari Rp68,7 triliun menjadi Rp69 triliun.
Dalam Konferensi Pers Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Nota Keuangan 2026, Sri Mulyani menyebutkan bahwa anggaran pendidikan untuk guru, dosen, dan tenaga kependidikan Rp178,7 triliun. Anggaran tersebut kemudian dikoreksi menjadi Rp274,7 triliun guna mendukung alokasi anggaran pendidikan untuk guru, dosen, dan tenaga kependidikan.
’’Anggaran pendidikan yang langsung dinikmati oleh dosen, guru, dan tenaga pendidik adalah Rp274,7 triliun,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI seperti dilansir dari Antara.
Selain itu, kenaikan signifikan juga tampak pada TPG pegawai negeri sipil (PNS), tunjangan profesi dosen (TPD) PNS, dan gaji pendidik yang meningkat dari Rp82,9 triliun menjadi Rp120,3 triliun.
Sementara besaran TPG non-PNS dan TPD non-PNS tetap masing-masing Rp19,2 triliun dan Rp3,2 triliun.
Diketahui, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan Rp757,8 triliun dalam RAPBN 2026. Naik 9,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini difokuskan untuk memperluas manfaat beasiswa, meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen, serta memperkuat infrastruktur pendidikan melalui pembangunan sekolah rakyat.
Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp301,2 triliun dialokasikan langsung untuk siswa dan mahasiswa. Beasiswa KIP Kuliah dan Bidik Misi disiapkan untuk 1,2 juta mahasiswa dengan anggaran Rp17,2 triliun. Sementara beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa SD, SMP, dan SMA mencapai Rp15,5 triliun dan menyasar 21,1 juta siswa.
Program LPDP juga mendapat perhatian khusus. Untuk LPDP, Rp25 triliun adalah anggaran dana abadi dan pembiayaan untuk mahasiswa, riset, serta operasional PTNBH.
LPDP akan membiayai 4.000 mahasiswa baru dan 452 riset di 21 PTNBH, termasuk dua PTNBH baru.
Bagi tenaga pendidik, pemerintah mengalokasikan Rp274,7 triliun, termasuk tunjangan profesi guru dan dosen. Sebanyak Rp 19,2 triliun disiapkan untuk tunjangan profesi guru non-PNS yang akan diterima oleh lebih dari 754.000 guru. Dosen non-PNS pun mendapat alokasi Rp3,2 triliun untuk 80.325 orang.
Untuk mendukung infrastruktur dan operasional sekolah, pemerintah mengalokasikan Rp150,1 triliun. Termasuk di dalamnya Rp64,3 triliun untuk bantuan operasional sekolah yang akan menjangkau 53,6 juta siswa.
Program baru berupa sekolah rakyat juga diluncurkan dengan anggaran Rp24,9 triliun yang terdiri atas pembangunan 200 sekolah rakyat senilai Rp20 triliun dan operasional sebesar Rp4,9 triliun. (beritasatu.com/c1/ful)
Rincian anggaran ini juga mencakup Rp253,4 triliun melalui transfer ke daerah, termasuk untuk tunjangan guru, biaya operasional pendidikan anak usia dini (PAUD), dan pendidikan kesetaraan. (beritasatu.com/c1)