KRUI – Penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) tahap dua tahun 2025 masih berlangsung di seluruh wilayah Pesisir Barat (Pesbar).
Ribuan keluarga penerima manfaat (KPM) tercatat sebagai sasaran program yang bertujuan mempercepat penanggulangan kemiskinan ini.
Koordinator Kabupaten PKH Pesbar Agus Riyanto mengatakan pada tahap dua ini terdapat 10.475 KPM yang telah terdaftar sebagai penerima bantuan.
Penyaluran dilakukan berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) yang digunakan sebagai ac-uan resmi pendataan.
“Data yang kami gunakan dalam penyaluran Bansos PKH ini sudah terintegrasi dengan DT-SEN. Saat ini kami masih menunggu pelaksanaan penyaluran selesai secara keseluruhan untuk memastikan jumlah KPM yang telah menerima maupun yang belum menerima bantuan,” kata dia
Dijelaskannya, dalam setiap tahap penyaluran, sering kali terdapat sejumlah KPM yang tidak menerima bantuan.
Hal ini bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti adanya perubahan data, ketidaksesuaian komponen, perpindahan tempat tinggal, hingga KPM yang telah meninggal dunia.
“Kami pastikan proses verifikasi terus berjalan. Jika ada KPM yang tidak sesuai komponen atau tidak ditemukan, maka penyaluran tidak bisa dilakukan. Ini untuk menjaga ketepatan sasaran bantuan,” jelasnya.
Sementara itu, mengenai komponen penerima PKH, Agus menegaskan bahwa tidak ada perubahan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Komponen penerima tetap terdiri dari ibu hamil, balita, lanjut usia, penyandang disabilitas, serta anak usia sekolah mulai dari jenjang SD hingga SMA.
“Besaran bantuan yang diterima oleh masing-masing komponen dalam satu tahun seperti ibu hamil Rp3 juta, Balita Rp3 juta, lansia Rp2,4 juta, penyandang disabilitas Rp2,4 juta, siswa SD Rp900 ribu, siswa SMP Rp1,5 juta dan siswa SMA Rp2 juta,” terangnya
Ditambahkannya, pada tahap dua kali ini, dana bantuan yang disalurkan mencakup alokasi untuk bulan April, Mei, dan Juni. Proses distribusi dilakukan bekerja sama dengan Bank BRI dan Kantor Pos.
“Kami berharap seluruh pihak, terutama pendamping sosial di lapangan, dapat terus aktif mengawal pelaksanaan program ini agar berjalan lancar dan mampu meringankan beban ekonomi masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya. (yog/rnn/c1/nca)