JAKARTA - Pemerintah Indonesia tengah bersiap mengevakuasi warga Palestina dari Gaza sebagai bagian dari misi kemanusiaan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan evakuasi ini bersifat sementara, bukan relokasi permanen.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyiapkan sejumlah aset negara yang dapat difungsikan sebagai lokasi penampungan sementara. Namun, langkah konkret masih menunggu instruksi langsung dari Presiden Prabowo.
’’Pada dasarnya, kami semua yang menjadi bagian dari kabinet presiden tentu siap menjalankan langkah-langkah jika evakuasi benar-benar dilakukan," ujar Saifullah Yusuf di Jakarta, Senin (14/4).
BACA JUGA: Lebaran 2025, ASDP Angkut 5,82 Juta Penumpang dan 1,30 Juta Kendaraan
Gus Ipul, sapaan akrabnya, juga mengapresiasi langkah Prabowo yang dinilainya sebagai bentuk nyata komitmen Indonesia dalam aksi kemanusiaan. Ia menegaskan kesiapan pemerintah tidak hanya administratif, tetapi juga dalam aspek perlindungan sosial.
Sebelumnya, Prabowo menyatakan rencana evakuasi 1.000 warga Gaza murni kemanusiaan, bukan relokasi. Para korban akan dipulangkan kembali ke Gaza jika situasi di sana membaik.
"Tidak, tidak, tidak (relokasi). Ini murni untuk membantu," tegas Prabowo seusai menghadiri Antalya Diplomacy Forum (ADF) 2025 di Turki.
Rencana ini masih dalam tahap koordinasi dengan pemimpin Palestina dan negara Timur Tengah lain. Indonesia, melalui berbagai jalur, telah aktif memberikan bantuan kemanusiaan untuk Gaza, termasuk pengiriman kapal rumah sakit, obat-obatan, hingga tim medis.
Gelombang pertama evakuasi direncanakan akan menampung 1.000 orang, di antaranya korban luka, anak-anak yatim piatu, dan penyintas trauma akibat konflik.
Langkah Prabowo terkait evakuasi warga Gaza ini diharapkan mampu memperkuat peran Indonesia dalam misi kemanusiaan global dan menjadi bukti solidaritas terhadap Palestina.
Ketua DPR Puan Maharani, angkat suara mengenai rencana pemerintah yang akan mengevakuasi warga Gaza, Palestina, ke Indonesia. Puan menegaskan DPR hingga kini masih menunggu penjelasan rinci dari pemerintah mengenai skema pasti dari langkah tersebut.
Puan menyoroti pentingnya kejelasan, apakah proses yang akan dilakukan merupakan evakuasi sementara atau relokasi permanen. Menurutnya, hal ini krusial agar DPR bisa memberikan dukungan kebijakan yang sesuai.
"Sampai saat ini belum ada penjelasan lanjut, apakah ini mengevakuasi atau relokasi. Kami dari DPR tentu menginginkan ada penjelasan lebih detail," ujar Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/4/2025).
Puan juga mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) segera memberikan detail teknis tentang rencana evakuasi warga Gaza. Ia menilai, transparansi sangat diperlukan agar langkah konkret di lapangan bisa dipersiapkan secara matang.
"Untuk melakukan evakuasi atau relokasi tentu dibutuhkan tindak lanjut yang lebih dalam untuk pelaksanaannya," tambahnya.