MOJOKERTO - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menyatakan 53 daerah siap menyelenggarakan sekolah rakyat.
Hal tersebut diungkapkannya saat meninjau rumah aman anak di Desa Kedungmaling, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Minggu (13/4). Lokasi ini direncanakan difungsikan sebagai sekolah rakyat.
Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan fasilitas bangunan yang berada di kompleks Panti Werdha milik Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, baik dari segi sarana maupun prasarana pendukung penyelenggaraan sekolah rakyat.
BACA JUGA:Pancaroba, Waspadai Cuaca Ekstrem di Lampung
’’Seperti arahan presiden, kita ingin setiap sekolah rakyat mampu menampung hingga 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Termasuk pula penyediaan asrama dan perumahan guru, sehingga dibutuhkan lahan yang luas," ujar Gus Ipul.
Mantan Wali Kota Pasuruan ini juga menegaskan bahwa pemerintah kabupaten atau kota yang ingin mengajukan program sekolah rakyat di daerahnya, wajib menyediakan lahan minimal seluas lima hektare.
"Secara nasional, lebih dari 250 daerah telah mengusulkan pembangunan sekolah rakyat kepada kami. Saat ini, seluruh usulan tengah dalam proses verifikasi. Ada yang menawarkan lahan seluas 5 hektare hingga 10 hektare. Khusus gedung atau bangunan yang sudah tersedia, tetap akan diverifikasi lebih lanjut oleh Kementerian Pekerjaan Umum," jelasnya.
Lebih lanjut, Gus Ipul mengungkapkan bahwa dari total usulan tersebut, sebanyak 53 daerah telah dipastikan akan memulai penyelenggaraan sekolah rakyat pada tahun ini.
"Hari ini, sudah ada 53 daerah yang dinyatakan siap menyelenggarakan sekolah rakyat. Sementara lebih dari 80 daerah lainnya masih dalam tahap survei. Beberapa di antaranya kemungkinan besar akan mulai berjalan tahun ini, termasuk di Kabupaten Mojokerto," pungkasnya.
Untuk di Lampung, Kepala Dinas Sosial (Dissos) Lampung Aswarodi menyampaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung akan mengusulkan dua lokasi sebagai alternatif untuk sekolah rakyat. Ini menindaklanjuti permintaan Kemensos RI untuk mendukung program pemerintah pusat tersebut.
Kemensos, terang Aswarodi, meminta pemprov dan pemerintah kabupaten/kota mengusulkan lokasi sekolah rakyat dengan syarat luas tanah minimal 5 sampai 10 hektare. “Diutamakan yang sudah ada bangunannya,” ujar Aswarodi saat ditemui di lobi kantor Gubernur Lampung, Senin (17/3).
Menurutnya jika di lokasi yang diusulkan sudah terdapat bangunan, sekolah rakyat gratis tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2025 ini juga. Sementara jika lokasinya masih berupa lahan, maka pembangunannya akan dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan operasionalnya dilakukan pada tahun depan.
Lebih lanjut, Aswarodi menyebut kedua lokasi yang akan diusulkan Pemprov Lampung yaitu SMA Unggul Terpadu di Sulusuban, Kabupaten Lampung Tengah, dan UPTD Mardi Guna di Lempasing, Pesawaran. “Ada dua opsi yang akan kita usulkan dan akan kita tinjau,” tuturnya.
Pada kesempatan tersebut, Aswarodi juga mengungkapkan jika pihaknya bersama Kemensos akan terlebih dahulu melakukan survei guna memastikan lokasi yang paling memungkinkan. “Lampung ini jadi percontohan yang didatangi oleh kementerian. Pak Menteri rencananya hadir untuk mengecek langsung tanggal 20 Maret ini,” ungkapnya.
Pada kesempatan sama, Plh Sekda Provinsi Lampung M. Firsada mengatakan, semua pembiayaan sekolah rakyat ini akan dilakukan pemerintah pusat. Termasuk dengan para pengajarnya.