JAKARTA – Bupati Indramayu Lucky Hakim tengah menjadi sorotan setelah ketahuan berlibur ke Jepang saat momen Idul Fitri tanpa mengantongi izin resmi dari pemerintah provinsi maupun Kementerian Dalam Negeri.
Langkah tersebut dinilai sebagai pelanggaran disiplin seorang kepala daerah. Akibatnya, Lucky berpotensi dijatuhi sanksi pemberhentian sementara dari jabatannya selama tiga bulan.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan hal ini melalui video yang diunggah di akun media sosial pribadinya, Senin (7/4/2025).
“Kalau sampai melanggar, sanksinya cukup berat. Pejabat bisa dikenai pemberhentian sementara selama tiga bulan sebelum kembali menjalankan tugas,” ujar Dedi.
Ia pun mengimbau agar seluruh pejabat publik mematuhi regulasi yang telah ditetapkan. “Itulah ketentuannya. Maka dari itu, mari kita saling menjaga dan taat aturan demi ketertiban bersama,” lanjutnya.
Liburan ke luar negeri tanpa izin, terlebih saat momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, dianggap sebagai pelanggaran serius. Pejabat publik diwajibkan menyampaikan pemberitahuan dan memperoleh persetujuan dari instansi terkait sebelum meninggalkan wilayah tugasnya.
Kritik terhadap tindakan Lucky datang dari berbagai pihak, termasuk Dedi Mulyadi sendiri, yang menyesalkan sikap tidak disiplin sang bupati.
“Liburan adalah hak semua orang. Tapi saat menjabat sebagai pemimpin daerah, ada aturan yang harus ditaati. Apalagi di momen seperti ini, masyarakat sangat membutuhkan kehadiran pemimpinnya,” ujar Dedi.
Menanggapi polemik yang berkembang, Lucky Hakim dikabarkan telah menghubungi Dedi Mulyadi secara langsung melalui sambungan telepon untuk menyampaikan permintaan maaf.
“Pak Lucky Hakim sudah menelepon saya tadi malam,” ungkap Dedi dalam unggahannya. “Ia juga menyampaikan permohonan maaf karena tidak lebih dulu mengajukan izin sebelum melakukan perjalanan ke Jepang.”
Lucky mengaku bahwa kepergiannya ke luar negeri dipicu oleh permintaan anak-anaknya yang ingin berlibur. Ia pun mengakui kesalahan dan berjanji akan lebih profesional ke depannya.
“Untuk kepala daerah seperti gubernur, bupati, wali kota, dan wakilnya, wajib mengajukan izin kepada Menteri Dalam Negeri jika ingin bepergian ke luar negeri,” tegas Dedi. “Izin itu pun harus disampaikan melalui Gubernur Jawa Barat.”
- Bupati Indramayu, Lucky Hakim, mengungkapkan bahwa dirinya siap menerima segala konsekuensi atas kesalahannya dalam melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin resmi.
“Jadi yang saya lakukan itu adalah satu perbuatan, niat saya tidak seperti itu. Tapi karena sudah terlanjur saya lakukan, ini saya harus siap dengan segala konsekuensi yang sudah saya lakukan,” katanya kepada wartawan di Kemendagri, Selasa 8 April 2025.
Meskipun demikian, Lucky menegaskan bahwa ia tidak berniat bolos atau meninggalkan kewajibannya.
“Saya ingin menjelaskan kepada Pak Gubernur, kepada Pak Menteri, kepada Pak Wamen bahwa saya tidak berniat bolos kerja karena memang itu sedang cuti bersama dari tanggal berapa awalnya itu enggak tahu sampai habis lebaran. Saya berangkatnya setelah lebaran, bahkan di hari lebaran pun saya posisinya masih kerja,” tegasnya.
Lucky Hakim berharap dapat memberikan pemahaman lebih mengenai niatnya yang sebenarnya, meskipun tindakan yang dilakukan tetap salah.
“Jadi saya hanya ingin menunjukkan bahwa betul saya salah, tapi saya tidak berniat membolos. Saya tidak berniat meninggalkan kewajiban,” katanya.
“Karena itu dalam konteks saya melihatnya, itu dalam konteks lagi libur semua. Tapi itu ternyata salah, itu sebabnya saya minta maaf,” lanjutnya.
Terpisah, dalam keterangan tertulis, Bima menjelaskan pelarangan ke luar negeri tanpa izin menteri diatur dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 76 Ayat (1) huruf i.
Sanksi terkait larangan tersebut sesuai dengan Pasal 77 ayat 2, dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota. (disway/c1/abd)
Kategori :