BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung akan melunasi utang tunda bayar kepada pihak ketiga atau rekanan, dengan total sekitar Rp600 miliar. Pembayaran ini dilakukan dengan menggunakan hasil efisiensi anggaran yang diterapkan Pemprov Lampung.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Marindo Kurniawan mengungkapkan bahwa Gubernur Lampung mengikuti instruksi presiden yang tertuang dalam Inpres Nomor 1 tentang Efisiensi Anggaran.
’’Kami telah melakukan berbagai langkah efisiensi, seperti pemangkasan pengeluaran alat tulis kantor (ATK) hingga 90 persen,” kata Marindo, Rabu (5/3).
BACA JUGA:PLN Siaga 24 Jam, Pastikan Kelistrikan Aman Pasca Banjir di Bekasi
Efisiensi anggaran ini, lanjutnya, menjadi sumber pembiayaan untuk membayar utang tunda bayar kepada pihak ketiga yang sudah menunggu sejak beberapa waktu lalu.
’’Kami sudah berdiskusi dan berkonsultasi dengan BPKP dan Kemendagri. Hasil efisiensi ini akan digunakan untuk melunasi utang-utang tersebut,” ungkapnya.
Saat ini, sambung Marindo, proses pembayaran utang tersebut sedang dalam tahap review oleh Inspektorat sebagai bagian dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
’’Utang-utang ini sedang diusulkan dan akan di-review oleh APIP. Setelah itu akan kami bayar melalui BPKAD,” jelasnya.
Bahkan, menurut Marindo, Pemprov Lampung juga berencana melunasi utang secara bertahap, dengan target penyelesaian pada Maret–April 2025, tergantung kondisi kas daerah. “Pembayaran akan dilakukan bertahap, kami targetkan selesai antara bulan Maret hingga April,” ujar Marindo.
Terkait pembayaran THR, Marindo menjelaskan bahwa Pemprov Lampung siap membayar tunjangan hari raya (THR) bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemprov.
’’Jika instruksi turun, anggaran ini untuk membayar THR, gaji 14, dan tunjangan kinerja 14, kami siap melaksanakannya,” tandas Marindo.
Sebelumnya, efisiensi anggaran dalam pelaksanaan APBD Lampung tahun 2025 mencapai Rp600 miliar. Efisiensi ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang juga sejalan dengan surat edaran dari menteri keuangan dan menteri dalam negeri mengenai pelaksanaan anggaran transfer ke daerah.
Pj. Sekretaris Provinsi Lampung Fredy menambahkan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Lampung telah melakukan identifikasi rinci terhadap efisiensi belanja, mulai dari perangkat daerah hingga program dan kegiatan yang ada. Beberapa efisiensi yang dilakukan, antara lain, pemangkasan belanja ATK hingga 90%, pengurangan biaya makan dan minum rapat sekitar 80%, serta penghematan pada belanja cetak dan penggandaan hingga 70%.
Dengan langkah-langkah efisiensi ini, Pemprov Lampung berkomitmen menggunakan anggaran dengan lebih efektif dan efisien demi kesejahteraan masyarakat dan kelancaran pelayanan publik. (pip/c1/yud)