Kendati demikian, dalam proses untuk mencari kepastian, pihaknya mempersilakan penegak hukum untuk menindaklanjuti melalui proses penyelidikan, bahkan dinaikkan ke proses penyidikan demi kepastian.
’’Menghukum orang itu adalah upaya terakhir, tetapi bagaimana kerugian negara bisa dikembalikan kepada negara. Sehingga tujuan hukum itu tentang kemanfaatannya bisa tercapai,” ucapnya
BACA JUGA:Akhirnya, Harimau Sumatera Terperangkap di Kandang Jebak
Terpisah, Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Lampung Ricky Ramadhan saat dihubungi via telepon belum dapat memberikan keterangan terkait perkembangan perkara ini. Bahkan, pesan WhatsApp-nya tak menjawab pertanyaan media ini. ’’Silakan ditanya ke bidangnya,” kata dia.
Diketahui, Kejati Lampung mendapatkan atensi dari Kejagung untuk menghentikan sementara pemeriksaan kasus tersbeut. Hal ini mengingat saat itu mulai memasuki tahap pemilu. Namun, pemilu sudah selesai, kejati belum juga melanjutkan pemeriksaan.
Saat itu, Kejati Lampung menaikkan status perkara dugaan korupsi biaya penginapan dalam perjalanan dinas anggota DPRD Tanggamus tahun 2021 ke tingkat penyidikan. Tim jaksa penyelidik Kejati Lampung menemukan indikasi adanya dugaan markup dalam perjas tersebut.
Kejati Lampung sudah melakukan penyelidikan dugaan markup biaya penginapan perjas DPRD Tanggamus sejak Februari 2023. Salah satu modusnya bill hotel yang dilampirkan dalam SPJ tidak sesuai arsip bill yang ada di masing-masing hotel tempat menginap. (leo/c1/yud)