Anggota Komisi III DPRD Lampung, Munir Abdul Haris, menyayangkan capaian PAD yang jauh dari target. Rendahnya realisasi PAD ini, sebagai salah satu faktor utama yang memicu defisit anggaran serta tunda bayar yang membebani kinerja pemerintahan daerah.
"PAD Lampung sangat kecil, sementara belanja daerah terus meningkat, sehingga kondisi ini berpotensi menyebabkan stagnasi pembangunan dan roda pemerintahan yang berjalan tersendat," ujarnya.
Munir menyebut kurangnya optimalisasi dalam pengelolaan dan penagihan pajak sebagai salah satu penyebab utama tidak tercapainya target PAD. "Objek pajak utama seperti Pajak Kendaraan, Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok, retribusi, dan lain-lain masih belum mencapai target maksimal," katanya.
Optimalisasi PAD menjadi PR penting bagi Pemerintah Provinsi Lampung ke depan, terutama pasca dilantiknya gubernur baru. Munir mengingatkan pentingnya kolaborasi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PAD demi memperkuat pondasi ekonomi dan pembangunan daerah.
"Komisi III siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah ke depan dalam upaya mengoptimalkan objek pendapatan daerah," tutupnya. (jen/c1/yud)