JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memotong anggaran kementeriannya hingga 57,46%. Hal itu dilakukan guna menerapkan efisiensi sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025.
’’Dari total yang semula pagu anggaran Rp4,7 triliun atau efisiensinya lebih kurang 57,46 pesen. Sehingga sisa pagu Kemendagri sebesar Rp2,038 triliun lebih," kata Tito saat rapat kerja (raker) dengan Komisi II DPR, Senin (3/2).
Mantan Kapolri ini merinci efisiensi di sejumlah item diantaranya, alat tulis kantor sebesar 90%, seremonial 56%, seminar 45%, kajian dan analisis 51,50%, diklat dan bimtek 29%, honor output kegiatan dan jasa profesi 40%, percetakan hasil souvenir 75,90%.
BACA JUGA:Tiga Pembegal Driver Maxim Berhasil Diringkus, Satu DPO
Kemudian, sewa gedung kendaraan peralatan diefisiensi menjadi 73,30%, lisensi aplikasi 27,60%, jasa konsultan diefisiensi sebesar 45,70%, bantuan pemerintah 16,7%, pemeliharaan dan perawatan 10,2%, perjalanan dinas 53,90%, peralatan mesin 28%, infrastruktur 34,3% dan belanja lainnya 59,10%.
Sementara itu, Tito menjelaskan bahwa pagu anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) tahun 2025 mulanya sebesar Rp267.135.531.000, lalu dilakukan efisiensi menjadi sebesar Rp150.800.000.000.
"Diefisiensikan menjadi Rp150 miliar lebih atau efisiensinya sebesar 56,45 persen. Inilah yang dimanfaatkan oleh BNPP karena dipatok Rp150 miliar dan ini juga sedang diexercise oleh BNPP lebih rinci lagi," ujar Tito yang mengampu jabatan sebagai Kepala BNPP itu.
Sementara, Tito menjelaskan bahwa Presiden Prabowo meminta anggaran daerah yang dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar dialihkan penggunaannya untuk perbaikan fasilitas sarana dan prasarana sekolah.
"Perintah Bapak Presiden kepada kami untuk anggaran yang di daerah-daerah yang semula menganggarkan untuk Makan Bergizi Gratis itu lebih baik difokuskan pada perbaikan sekolah," kata Tito dalam Rapat Kerja yang digelar Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Februari 2025.
Mantan Kapolri ini mengatakan Prabowo tak ingin, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis ini mengesampingkan kebutuhan fasilitas dan sarana prasarana untuk murid di sekolah tersebut.
"Karena jangan sampai buat dapur, kemudian sekolahnya, ruang utamanya tidak bagus, bocor, dan lain-lain. Kemudian, kelengkapan sekolahnya, kursinya miring-miring," ucapnya.
Bahkan, tambah dia, Presiden Prabowo memberikan atensi besar terhadap perbaikan sarana toilet di sekolah-sekolah di tanah air.
"Terutama beliau sangat menekankan sekali masalah toilet Pak, dan itu menjadi atensi kami. Jadi toilet untuk anak sekolah, semua sekolah, SD, SMP, SMA, semua harus baik," tuturnya.
Lebih lanjut, Tito menyebut sudah berdiskusi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana terkait alokasi anggaran daerah untuk mendukung program MBG ini.
Kata dia, ada dua hal yang diminta dari daerah untuk program Makan Bergizi Gratis. "Dua yang paling utama dari daerah yang diminta, daerah bisa menjadi mitra untuk menyiapkan satuan pelayanan pemenuhan gizi istilahnya SPBG yang ada dapur untuk menyiapkan makanan, itu nanti akan disewa oleh Badan Gizi dan setelah itu bisa mendapatkan PAD untuk daerah-daerah," jelas dia. (disway/c1/yud)