Sementara, Rida Tifatul, Ketua DPRD Lamtim, menyatakan pada 2025, tenaga honorer akan menjadi prioritas menjadi untuk PPPK. Namun sebelumnya, pihaknya harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan kepala daerah (bupati) yang baru dilantik.
’’Kami tidak bisa langsung memaksakan pengangkatan PPPK, karena ada regulasi yang harus dipatuhi. Tetapi, kami berjanji memperjuangkan nasib tenaga honorer di Lampung Timur,” ungkap Rida. (jen/din/c1/yud)
Kategori :