BANDARLAMPUNG – Pemkot Bandarlampung akan menyosialisasikan penerapan peraturan daerah (perda) dan menindak pembangunan rumah di bantaran sungai. Hal ini sebagai upaya penanganan banjir di Kota Tapis Berseri
Pjs. Wali Kota Bandarlampung Budhi Darmawan mengatakan pihaknya akan melakukan sosialisasi terkait penerapan perda dan menindak pembangunan rumah di bantaran sungai. ’’Ya, hal ini sebagai salah satu upaya Pemkota Bandarlampung menangani banjir setiap musim hujan. Banyak pemukiman dibangun di bantaran sungai menjadi salah satu penyebab banjir,’’ katanya.
Budhi Darmawan menyatakan, pihaknya secara bertahap akan sosialisasi dan pendekatan terhadap warga yang tinggal di bantaran sungai seperti wilayah Rajabasa. "Memang perda sudah ada. Aturan juga sudah ada bahwasannya dilarang membangun di atas bantaran sungai dalam undang-undang. Badan sungai harus diberikan ruang supaya bisa dilakukan pemeliharaan. Dilakukan pembersihan. Kita jaga sungai agar bisa melakukan fungsinya menampung debit air itu tidak berkurang," ujarnya.
Kalau ada bangunan melanggar, kata Budhi Darmawan, sudah seharusnya aturan itu ditegakkan. ’’Saya akan meminta asisten, sekkot, dan inspektur menegakan aturan tersebut," tegasnya.
Budhi Darmawan juga memaparkan apa saja yang akan dilakukan dalam upaya pencegahan banjir, di mana hal tersebut telah dicantumkan pada pembahasan Raperda 2025-2045. ’’Hal ini membutuhkan sinergitas berbagai pihak. Banjir memang kalau untuk mengatasinya membutuhkan progam. Harus bersinergi, baik itu dengan pemerintah pusat dan provinsi," ujarnya.
Ke depan, kata Budhi Darmawan, akan dilakukan bersama seperti pembuatan embung dan palang potensi untuk mengurangi banyaknya debit air yang menggenangi langsung daerah hilir itu bisa ditahan dahulu pada kolam konvensi. ’’Lalu dengan penghijauan daerah hulu. Begitu juga wilayah penyangga di Pesawaran ataupun Lampung Selatan. Kita minta Dinas PU dan masyarakat sama-sama berperan aktif dalam pencegahan banjir," ungkapnya. (*)