BPK Temukan Kebocoran Retribusi Pelayanan Pasar di Lamsel

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Taufik Wijaya |

Selasa , 09 Jul 2024 - 20:26

PENGELOLAAN retribusi pelayanan pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Lampung Selatan (Lamsel) dinilai melanggar ketentuan. Akibatnya, Pemkab Lamsel kehilangan potensi penerimaan retribusi dari sektor pelayanan pasar.

Hal ini terungkap dari hasil laporan hasil pemeriksaan (LHP) sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap UU Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Lamsel tahun 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Lampung.

Diketahui, retribusi pelayanan pasar adalah pungutan yang dilakukan atau dikenakan pada setiap pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar. Baik berupa halaman atau pelataran, los, dan/atau kios yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Dari LHP BPK Nomor: 21 B/LHP/XVIII.BLP/05/2022 tanggal 17 Mei 2022 terungkap ada selisih antara jumlah atau nilai karcis yang dipergunakan dengan jumlah retribusi yang disetorkan ke kas daerah sebesar Rp390.292.000.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto agar Kepala Disperindag meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap penerimaan retribusi pelayanan pasar.

BPK juga merekomendasikan Pemkab Lamsel melakukan rekonsiliasi penerimaan retribusi dengan jumlah penggunaan karcis secara periodik. Serta, memungut retribusi pelayanan pasar sesuai tarif yang berlaku dan menyetorkan seluruh hasil retribusi ke kas daerah sesuai ketentuan.

Per semester II tahun 2023, rekomendasi rekonsiliasi penerimaan retribusi dengan jumlah penggunaan karcis secara periodik berstatus belum sesuai karena belum adanya kertas kerja hasil rekonsiliasi retribusi dengan jumlah karcis yang terpakai.

Penanggung Jawab Pemeriksaan BPK RI perwakilan Lampung Masmudi dalam LHP yang ditandatangani pada 2 Mei 2024 menjelaskan Pemkab Lamsel tahun 2023 menganggarkan retribusi pelayanan pasar sebesar Rp1.575.000.000 dengan realisasi sebesar Rp1.390.481.500 atau 88,28 persen dari anggaran.

Realisasi tersebut antara lain retribusi pelataran, los, dan kios. Disperindag selaku OPD pengelola retribusi pelayanan pasar di lingkungan Pemkab Lamsel memiliki enam UPT pasar dan sepuluh pasar daerah.

Rinciannya UPT Kalianda (Pasar Kalianda); UPT Bakauheni (Pasar Bakauheni dan Pasar Palas Jaya); UPT Sidomulyo (Pasar Sidomulyo, Pasar Rawa Selapan, dan Pasar Beringin Kencana).

Lalu UPT Katibung (Pasar Katibung); UPT Jatiagung (Pasar Margodadi/Jatiagung); UPT Natar (Pasar Natar dan Pasar Branti Raya).

Pada tahun 2023, mekanisme pengelolaan retribusi pelayanan pasar diawali oleh kepala bidang pasar pada Disperindag dengan menyerahkan bonggol karcis prenumbered kepada personel UPT Pasar.

bpk temukan kebocoran retribusi pelayanan pasar di lamsel                            pengelolaan retribusi pelayanan pasar pada dinas perdagangan dan perindustrian (disperindag) lampung selatan (lamsel) dinilai melanggar ketentuan. akibatnya, pemkab lamsel kehilangan potensi penerimaan retribusi dari sektor pelayanan pasar.
hal ini terungkap dari hasil laporan hasil pemeriksaan (lhp) sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap uu pemerintahan kabupaten (pemkab) lamsel tahun 2023 oleh badan pemeriksa keuangan (bpk) ri perwakilan lampung.
diketahui, retribusi pelayanan pasar adalah pungutan yang dilakukan atau dikenakan pada setiap pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar. baik berupa halaman atau pelataran, los, dan/atau kios yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. 
dari lhp bpk nomor: 21 b/lhp/xviii.blp/05/2022 tanggal 17 mei 2022 terungkap ada selisih antara jumlah atau nilai karcis yang dipergunakan dengan jumlah retribusi yang disetorkan ke kas daerah sebesar rp390.292.000.
baca juga:tiga petahana dapat surat tugas pdip, rekomendasi tunggu koalisi 
atas permasalahan tersebut, bpk merekomendasikan kepada bupati lampung selatan nanang ermanto agar kepala disperindag meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap penerimaan retribusi pelayanan pasar.
bpk juga merekomendasikan pemkab lamsel melakukan rekonsiliasi penerimaan retribusi dengan jumlah penggunaan karcis secara periodik. serta, memungut retribusi pelayanan pasar sesuai tarif yang berlaku dan menyetorkan seluruh hasil retribusi ke kas daerah sesuai ketentuan.
per semester ii tahun 2023, rekomendasi rekonsiliasi penerimaan retribusi dengan jumlah penggunaan karcis secara periodik berstatus belum sesuai karena belum adanya kertas kerja hasil rekonsiliasi retribusi dengan jumlah karcis yang terpakai.
penanggung jawab pemeriksaan bpk ri perwakilan lampung masmudi dalam lhp yang ditandatangani pada 2 mei 2024 menjelaskan pemkab lamsel tahun 2023 menganggarkan retribusi pelayanan pasar sebesar rp1.575.000.000 dengan realisasi sebesar rp1.390.481.500 atau 88,28 persen dari anggaran.
baca juga:bpk sorot tunjangan perumahan dprd lamsel
realisasi tersebut antara lain retribusi pelataran, los, dan kios. disperindag selaku opd pengelola retribusi pelayanan pasar di lingkungan pemkab lamsel memiliki enam upt pasar dan sepuluh pasar daerah.
rinciannya upt kalianda (pasar kalianda); upt bakauheni (pasar bakauheni dan pasar palas jaya); upt sidomulyo (pasar sidomulyo, pasar rawa selapan, dan pasar beringin kencana).
lalu upt katibung (pasar katibung); upt jatiagung (pasar margodadi/jatiagung); upt natar (pasar natar dan pasar branti raya).
pada tahun 2023, mekanisme pengelolaan retribusi pelayanan pasar diawali oleh kepala bidang pasar pada disperindag dengan menyerahkan bonggol karcis prenumbered kepada personel upt pasar. 
penyerahan bonggol karcis dilakukan setiap awal bulan berdasarkan permintaan upt pasar. juru pungut pada masing-masing upt pasar menarik retribusi pelayanan pasar kepada pedagang setiap hari. 
baca juga:bantu oknum anggota dprd simpan senpi, warga buminabung jadi tersangka 
setiap pemungutan, juru pungut menyerahkan sobekan karcis kepada pedagang sebagai bukti pelunasan pembayaran retribusi di hari tersebut. selanjutnya, juru pungut menyetorkan sejumlah retribusi kepada kepala upt pasar yang kemudian disetorkan ke rekening kas daerah setiap hari/setiap hari pasaran.
atas penyetoran tersebut, surat tanda setoran dilampirkan oleh upt pasar sebagai bagian laporan retribusi upt kepada bendahara penerimaan disperindag.
namun dari hasil pemeriksaan secara uji petik atas mekanisme penerimaan retribusi pada pasar daerah di lingkungan kabupaten lamsel menunjukkan sejumlah masalah.
pertama, disperindag tidak memiliki pengendalian atas karcis yang didistribusikan kepada upt pasar. kedua, tarif retribusi pelayanan pasar yang dipungut oleh juru pungut upt pasar kepada pedagang tidak sesuai perbup 22-2017.
ketiga, potensi retribusi pelayanan pasar yang seharusnya diterima oleh pemkab lamsel rp238.554.500. keempat, terdapat pungutan di luar ketentuan yang dilakukan juru pungut kepada pedagang hamparan pada sepuluh pasar daerah.
kelima, pemungutan retribusi pelayanan pasar pada pasar branti raya dilakukan oleh pihak ketiga tanpa perjanjian kerjasama.
keenam, pemungutan retribusi pelayanan pasar pada pasar bakauheni dan pasar palas jaya oleh pihak ketiga tanpa perjanjian kerjasama serta terdapat belanja tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar rp4.050.000.
ketujuh, terdapat kekurangan penerimaan atas retribusi pelayanan pasar pada pasar rawa selapan sebesar rp6.076.000.
sejumlah permasalahan tersebut mengakibatkan risiko kehilangan pendapatan atas jumlah penggunaan karcis yang tidak diadministrasikan dengan tertib.
pendapatan pelayanan pasar lebih rendah karena pungutan tidak sesuai tarif perbup dan kehilangan potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar sebesar rp238.554.500.
terdapat pula risiko penyalahgunaan pengelolaan pasar branti raya, pasar bakauheni, dan pasar palas jaya yang dikelola pihak ketiga tanpa perjanjian kerjasama.
ada pula risiko penyalahgunaan pemungutan retribusi yang langsung dibayarkan oleh pedagang kepada juru pungut pada sepuluh pasar; dan kekurangan penerimaan retribusi pelayanan pasar sebesar rp10.126.000.
hal tersebut disebabkan oleh kepala dinas perdagangan dan perindustrian belum menetapkan perjanjian kerjasama pengelolaan pasar dengan pihak ketiga serta belum sepenuhnya mengawasi pengelolaan pasar.
juga kepala bidang pasar dinas perdagangan dan perindustrian belum mengadministrasikan pengadaan karcis, mendistribusikan karcis ke upt, dan melakukan rekonsiliasi penggunaan karcis dengan penerimaan pendapatan retribusi pasar.
bpk merekomendasikan kepada bupati lampung selatan nanang ermanto agar memerintahkan kepala dinas perdagangan dan perindustrian untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan retribusi pelayanan pasar dan memungut tarif retribusi pelayanan pasar kepada wajib retribusi sesuai ketentuan.
menertibkan dan menyusun perjanjian kerja sama atas pengelolaan retribusi pelayanan pasar pada pasar branti raya, pasar bakauheni, dan pasar palas jaya yang saat ini dikelola pihak ketiga tanpa perjanjian kerjasama dengan pemkab lamsel.
menertibkan pedagang yang memanfaatkan lokasi pada sepuluh pasar daerah dan memproses sebagai wajib retribusi; memproses kekurangan penyetoran retribusi pelayanan pasar sebesar rp10.126.000 sesuai ketentuan dan menyetorkan ke kas daerah.
serta pengurus barang, kepala bidang pasar, dan upt pasar supaya melakukan rekonsiliasi penggunaan karcis pelayanan pasar sesuai kondisi sebenarnya secara berkala. (pip/c1/fik)