Pesawaran Belum Bisa Bayarkan Siltap dan TPP, Pengamat Bingung

BANDARLAMPUNG – Diduga ada yang tidak beres dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Pesawaran. Ini setelah mencuatnya keluhan-keluhan aparatur desa kabupaten setempat yang penghasilan tetap (siltap)-nya belum dibayarkan. Serupa dengan uang makan honorer Satpol PP dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) semua pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran yang sudah satu tahun terakhir tersendat, bahkan tiga bulan terakhir tahun ini juga belum ada tanda-tanda akan dibayarkan.

Anggaran untuk pembayaran siltap misalnya, kata pengamat kebijakan keuangan daerah Prof. Dr. Marselina, seharusnya mengikuti anggaran di tahun-tahun sebelumnya. ’’Makanya kalau tahun sebelumnya bisa dibayar tapi sekarang menunggak, saya juga bingung ke mana itu uangnya," kata akademisi Universitas Lampung (Unila) ini saat diwawancarai Radar Lampung, Jumat (29/3).

Siltap maupun TPP, jelasnya, merupakan hak bagi para pegawai sehingga harus diprioritaskan pembayarannya. Menurutnya, Pemkab Pesawaran sudah seharusnya mendahulukan urusan pembayaran siltap dan TPP tersebut hingga berdampak pada kemampuan daya beli pegawainya. ’’Pemkab harus memprioritaskannya, mencari biayanya," tegas dia. 

BACA JUGA:Pelabuhan Ciwandan–Panjang Layani Arus Mudik

Dikatakannya jika gaji untuk ASN sudah ter-cover dalam dana alokasi umum (DAU) yang sebagiannya berasal dari pusat. ’’Walau tidak sepenuhnya DAU itu untuk gaji ya," ucapnya. 

Sementara untuk tenaga honorer juga TPP, lanjutnya, merupakan tanggung jawab penuh pemerintah daerah. ’’Honorer itu menjadi beban dari pemerintah daerah," tandasnya. 

Sementara disinggung soal kondisi keuangan Kabupaten Pesawaran sedang tidak baik tetapi bupatinya, Dendy Romadhona, bersama rombongan pejabatnya malah berkunjung ke Rusia, Marselina menilai tidak seharusnya seperti itu. Seorang pemimpin mestinya tidak pergi apalagi ke luar negeri jika memang di daerahnya masih memiliki banyak permasalahan keuangan. 

BACA JUGA:Kejati Lanjut Penyidikan Agus Nompitu

Marselina juga mengatakan jika semua data baik itu soal gaji untuk pegawai desa maupun di kabupaten serta pengeluaran ada di BKD.  Sehingga, BKD seharusnya sudah memperkirakan ketersediaan keuangan yang ada. 

Diketahui, pegawai honorer Satpol PP Pesawaran juga berkeluh uang makan mereka baru dibayarkan untuk satu bulan. Sama dengan perangkat desa yang siltap serta TPP PNS kabupan setempat yang sudah tiga bulan terakhir juga belum dibayarkan.

Hal tersebut seperti diutarakan beberapa pegawai honorer di Satpol PP setempat kepada Radar Lampung. ’’Dari Januari sampai Maret ini, kami baru menerima satu bulan uang makan,” aku salah satu dari beberapa Satpol PP yang sempat diwawancarai Radar Lampung, Rabu (27/3).

Lebih lanjut, sumber yang minta namanya dirahasiakan ini mengatakan bahwa uang makan honorer Satpol PP tersebut mulai terlihat berkendala pembayarannya sejak awal 2023. Ia sendiri tak mengetahui pasti apa penyebab seringnya uang makan yang menunggak pembayarannya.

’’Setiap mau diambil selalu saja banyak alasan, Mas. Yang inilah, yang itulah, yang deposito lah segala macam,” ucapnya.

Belum lagi potongan pada uang makan yang setiap bulan dipastikan selalu ada.  Baik itu pemotongan karena tidak masuk atau absen, karena izin, bahkan karena alasan sakit sekalipun. ’’Apa pun alasan kita, mau sakit mau apa, pasti dipotong," keluhnya.