Pj. Gubernur: Tindak Tegas Seluruh Praktik Pungli!

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Taufik Wijaya |

Selasa , 25 Jun 2024 - 20:42

Pj. Gubernur Lampung Samsudin. -Foto: Biro Adpim Provinsi Lampung.-

pj. gubernur: tindak tegas seluruh praktik pungli!                            bandar lampung, radar lampung - penjabat (pj.) gubernur lampung samsudin menyatakan perang terhadap praktik pungutan liar (pungli). pria yang juga menjabat sebagai staf ahli bidang hukum kementrian pemuda dan olahraga (kemenpora) ini meminta seluruh praktik pungli ditindak tegas. 
penegasan ini disampaikan samsudin saat membuka sosialisasi sapu bersih (saber) pungli tahun 2024 pada unit pemberantasan pungutan liar (upp) provinsi dan kabupaten/kota, di ballroom hotel emersia, selasa 25 juni 2024.
acara sosialisasi ini mengusung tema: “transparansi pelayanan publik di lembaga dan instansi pemerintah yang bebas dari pungli”.
pj. gubernur samsudin menyatakan, kegiatan tersebut penting dilakukan sebagai upaya bersama meminimalisasi potensi pungli pada sektor pelayanan publik di instansi pemerintah. sehingga diharapkan ke depan para penyelenggara pelayanan publik bebas dari perilaku koruptif. 
menurutnya, untuk pemerintah provinsi (pemprov) lampung telah ada keputusan gubernur lampung nomor g/370/iv.01/hk/2020 tentang pembentukan satuan tugas sapu bersih pungutan liar provinsi lampung.
baca juga:diduga promosikan situs judi online di medsos, lima influencer dibekuk
penanggung jawab satgas ini adalah gubernur lampung dalam hal ini pj. gubernur lampung dengan wakil penanggungjawab i adalah kapolda lampung.
lalu, wakil penanggungjawab ii kepala kejaksaan tinggi (kajati) lampung dan wakil penanggungjawab iii sekretaris daerah provinsi lampung.
“kita semua tahu, negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat uud negara republik indonesia tahun 1945,” terangnya.
“nah, keberadaan saber pungli ini untuk memenuhi amanat uud negara republik indonesia tahun 1945 tersebut,” sambungnya.
samsudin menyatakan, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan. hal tersebut, seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik. 
pj. gubernur samsudin melanjutkan, pemerintah juga harus mengambil peran untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatannya sehari-hari dalam wujud kegiatan publik. 
baca juga:pemda diminta tak sembrono konversi lahan pertanian 
pemerintah juga harus menjaga agar pelayanan publik dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari penyalahgunaan wewenang dalam hal ini pungli.
pj. gubernur samsudin menekankan beberapa hal yang perlu dilakukan dan menjadi perhatian dan relevan untuk dilaksanakan. pertama, bergegas bekerja, bergerak cepat dan menindak tegas seluruh praktik pungli yang ada.
“saya memahami bahwa diperlukan waktu untuk menyempurnakan berbagai hal, namun hal itu tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk tidak mulai bekerja,” ungkapnya.
poin berikutnya, membangun persepsi publik secara positif. hal ini dilakukan dengan kinerja nyata untuk pemberantasan pungli secara efektif, efisien dan membuat jera jangan sampai masyarakat menganggap pemerintah sekedar beretorika karena laporannya tidak ditanggapi.
“dan ketiga, senantiasa kita menjaga integritas dan komitmen dalam menjalankan amanah, terlebih kita akan menghadapi pilkada serentak 2024,” tegasnya.
dirinya juga berharap hasil dari pelaksanaan acara sosialisasi ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin bersih dan berwibawa, serta dapat memberikan kemajuan bagi pembangunan daerah di provinsi lampung. 
senada, kapolda lampung, irjen pol helmy santika selaku wakil penanggungjawab i  satgas saber pungli menekankan pentingnya dukungan semua pihak untuk mewujudkan birokrasi dan pelayanan publik yang bersih dan efisien. khususnya aparat pengawas intern pemerintah (apip). “peran apip harus kuat untuk mencegah terjadinya pelanggaran,” ujarnya.
ia menekankan, pencegahan akan menjadi langkah utama. sedangkan penegakan hukum merupakan upaya terakhir. (pip/fik)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 26 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan