Sebut Bukan Atas Nama Lembaga, Golkar Minta Surat Usulan Pj. Gubernur Lampung yang Baru Dianulir

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Selasa , 21 May 2024 - 12:53

Sekretaris DPD I Partai Golkar Lampung Ismet Roni-FOTO IST-

sebut bukan atas nama lembaga, golkar minta surat usulan pj. gubernur lampung yang baru dianulir                             radar lampung - tidak hanya partai demokrat saja yang mempertanyakan usulan baru pj. gubernur lampung, tapi juga partai golkar.
sekretaris dpd i partai golkar lampung ismet roni menjelaskan pihaknya sangat menyayangkan hal ini.
"saya sangat menyayangkan hal ini ya. kan jadi kesannya nggak kompak. kesannya dewan provinsi ini nggak guyub ya," ujarnya, selasa 21 mei 2024.
ismet menjelaskan, ssyogiyanya jika ada keputusan atas nama lembaga tentu dibicarakan dengan seluruh unsur yang ada di dprd lampung.
baca juga:demokrat perintahkan fraksi pertanyakan dan pertanggungjawaban mekanisme usulan baru pj. gubernur lampung
"seyogianya kan dibicarakan terlebih dahulu. ini presenden buruk lho bagi lembaga ini, bagi dprd lampung," keluh ismet.
dia juga sudah meminta fraksi dan kader yang ada di pimpinan dprd lampung untuk mempertanyakan dan meminta pertanggungjawaban mekanisme surat tersebut bisa keluar.
"anulir saja surat yang baru itu. kita kan sudah sama-sama sepakat, dengan yang diusulkan pada desember 2023 lalu," ujarnya.
toh pun jika ada usulan baru, kata ismet, seharusnya juga mekanismenya bisa dibahas seacara bersama, mulai dari aspirasi dan usulan di masing-masing fraksi.
baca juga:pemerintah longgarkan aturan impor
"kita pertanyakan ini, pimpinan dewan juga harusnya membahas ini," ujarnya. 
sebelumnya dpd partai demokrat lampung perintahkan fraksi pertanyakan dan minta pertanggungjawaban mengenai adanya usulan baru terkait pj. gubernur lampung. 
sekretaris dpd partai demokrat lampung midi iswanto mempertanyakan adanya surat nomor 
nomor 800.1.3.6/ 1403 1/!11.01/30/2023 tanggal 4 desember 2023 hal usulan nama calon penjabat gubernur provinsi lampung.
surat ini ditujukan ke kementerian dalam negeri. 
baca juga: rekomendasi 6 buah kaya vitamin e yang bisa bikin kulitmu glowing
surat ini, berisikan usulan nama pj. gubernur lampung hanya atas nama fahrizal darminto yang merupakan sekdaprov lampung. 
"kami bukan persoalkan nama yang diusulkan, akan tetapi mempertanyakan dan meminta pertanggungjawaban bagaimana mekanismenya?," kata midi iswanto, selasa 21 mei 2024. 
anggota komisi iv dprd lampung ini menjelaskan, dprd lampung sudah memutuskan usulan tiga nama calon pj. gubernur lampung pada 4 desember lalu. 
nama-nama yang diusulkan, sambungnya merupakan usulan dari masing-masing fraksi dimana dibahas melalui rapat pimpinan. 
baca juga:pasca rakerda, demokrat lampung kumpulkan seluruh kandidat calon gubernur dan wakil gubernur 
sebelumnya yang mencuat dari usulan fraksi ada lima nama. 
yakni, ir. fahrizal darminto, ma; dr. drs.rahman hadi, m.si; dr.drs,samsudin, s.h.,mh.,m.pd; laksamana pertama tni idham faca, st.,mm ; dan prof.dr.ir. lusmeilia afriani, d.e.a., i.p.m.
namun yang direkomendasikan sebanyak tiga nama yakni fahrizal darminto, rahman hadi, dan samsudin. 
"surat yang lama kan belum dicabut. ini tiba-tiba ada surat baru hanya satu nama. sekali lagi saya tegaskan, kami tidak mempersoalkan nama yang direkomendasikan, akan tetapi mekanismenya," ujarnya. 
menurut sepengetahuannya juga, kemendagri tidak mengirim lagi surat ke dprd lampung untuk usulan pj. gubernur lampung ini. 
"setahu saya tidak ada surat baru. kalaupun ada, tentu kan akan dibahas lagi melalui mekanisme yang sama dengan sebelumnya," kata midi.
karenanya, midi iswanto menegaskan pihaknya memerintahkan fraksinya di dprd lampung untuk mempertanyakan dan meminta pertanggungjawaban dari keputusan ketua dprd lampung mingrum gumay itu. (abd)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Radar Lampung Edisi Minggu 6 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan