Putusan Sengketa Pilpres, Daerah Belum Terima Arahan

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Abdul Karim |

Senin , 22 Apr 2024 - 20:29

PUTUSAN SENGKETA: Ketua MK Suhartoyo memimpin langsung sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2024, Senin (22/4).-FOTO DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM -

putusan sengketa pilpres, daerah belum terima arahan                            bandarlampung – wakil sekretaris tim pemenangan daerah ganjar-mahfud lampung aprilianti mengatakan pihaknya menghormati apa yang menjadi keputusan mahkamah konstitusi (mk) terkait sengketa pilpres 2024. menurutnya, proses hukum yang bejalan di mk sudah putus. 
’’sudah dibacakan putusaannya. pada pinsipnya menolak gugatan (capres/cawapres) 01 dan 03. karena putusannya final, kami tentu mengikuti dan menjalankan. karena sudah final dan mengikat," kata dia kepada radar lampung saat dimintai tanggapannya, senin (22/4). 
baca juga:pt tanjungkarang kuatkan putusan mati andri gustami 
kendati demikian, tandasnya, hingga kini pihaknya belum menerima arahan dari dpp atau tpn ganjar-mahfud yang berkaitan dengan putusan mk ini. ’’kami pun belum ada informasi dpp atau tpn bersikap seperti apa karena belum ada arahan," katanya. 
april juga menjelaskan ke depan dia berharap dalam proses pemilu seluruh pihak bisa patuh dengan aturan kepemiluan. ’’misalnya uu nomor 7 tahun 2017. kemudian asas pemilu luber, jurdil, serta independensi dari penyelenggara juga wajib dioptimalkan. sehingga bisa tercipta pemimpin yang kredibel dari proses demokrasi itu," ujarnya seraya mengatakan proses demokrasi indonesia harus lebih baik.
sementara, sekretaris dpw partai nasdem lampung fauzan sibron menjelaskan pihaknya belum bisa mengambil sikap lantaran menunggu arahan dpp. 
’’menunggu arahan dpp," singkatnya. 
baca juga:tukang kayu daftar penjaringan cagub
diketahui, mk menolak seluruh permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (phpu) atau sengketa pilpres 2024  baik yang diajukan kubu anies baswedan-muhaimin iskandar maupun ganjar pranowo-mahfud m.d., senin (22/4).
pakar hukum tata negara abdul chair ramadhan mengatakan dengan ditolaknya gugatan paslon 01 anies baswedan-muhaimin iskandar dan 03 ganjar pranowo-mahfud m.d. sudah tidak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan atau ditempuh. sehingga dipastikan prabowo-gibran menjadi pemenang pilpres 2024.
menurutnya, putusan dari mk yang dibacakan bersifat final dan binding (mengikat) sehingga sengketa pilpres 2024 sudah selesai dan memberikan kepastian hukum bahwa kemenangan prabowo subanto -gibran rakabuming raka tinggal menunggu dilantik.
“putusan mahkamah konstitusi itu final and binding yaitu terakhir dan mengikat pemberlakuannya itu tidak bisa untuk dibatalkan ketika diucapkan itu final and binding, jadi tidak ada lagi upaya-upaya hukum lagi, sudah tidak ada, selesailah permasalahan, permohonan mereka semua itu ditolak semuanya itu dianggap tidak memenuhi pembuktian, ditolak semua kan,” ujar abdul, senin (22/4).
dikatakan ketua umum forum doktor dan ahli hukum, meskipun ada hakim yang menyatakan dissenting opinion atau berbeda pendapat tidak berarti menggugurkan keputusan majelis hakim yang memutus menolak secara keseluruhan gugatan para pemohon.
’’nah itu kan kemudian hakim ada 8. delapan itu ternyata putusannya tidak bulat, ada yang dissenting opinion beda pendapat. apakah beda pendapat ini memengaruhi keabsahan dari keputusan itu? ya tidak, dia menyatakan dissenting, tetapi secara hukum putusan itu atas nama majelis mahkamah konstitusi. itu biasa perbedaan pendapat, tetapi tidak memengaruhi pemberlakuan,” paparnya.
lebih jauh, abdul menegaskan semua pihak wajib menerima dan mematuhi keputusan mk ini, tidak ada lagi upaya lain yang dapat menimbulkan perselisihan, sebab semua perkara pasti ada ujung atau akhirnya.
“semua orang wajib menerima putusan mk, yang namanya perkara itu ada ujungnya ada akhirnya, jadi ketika mk sudah memutuskan maka semua orang harus mematuhi sudah tidak ada lagi perselisihan, sudah tidak ada lagi perbedaan persengketaan kan dalilnya itu,” tegasnya.
lebih lanjut, abdul menyampaikan setelah mk membacakan putusannya dalam jangka waktu 3 hari ke depan, mk juga harus menyampaikannya ke majelis permusyawaratan rakyat (mpr) secara resmi, sebab nanti yang akan melantik presiden terpilih adalah mpr. “setelah dibacakan putusan dalam jangka waktu 3 hari ke depan maka mk harus menyampaikan urusan itu kepada majelis permusyawaratan rakyat,” bebernya.
“jadi keputusan itu dalam waktu 3 hari semenjak diputuskan mahkamah konstitusi menyampaikan surat keputusan itu secara resmi ke mpr kenapa ke mpr? karena kan yang nanti melantik mpr,” imbuhnya.
abdul juga menyampaikan semua pihak harus mementingkan kepentingan bangsa yang harus diutamakan, perbedaan pendapat dalam demokrasi menjadi hal biasa, namun jangan sampai menimbulkan perpecahan di antara anak bangsa.
“kepentingan bangsa dan negara itu yang perlu didahulukan kalau masalah perbedaan pendapat itu hal yang biasa dalam negara demokrasi, biasa tetapi jangan sampai hal-hal yang demikian itu mewabah dan melama. kita kan sudah merasakan 2019 itu seperti apa ada friksi-friksi cebong kampret. itu kan sudah berasa,” ucapnya. (abd/jpc/c1/rim)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 23 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan