Tiga Parpol Gugat PHPU, Bawaslu Lampung Siapkan Data

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Selasa , 26 Mar 2024 - 18:10

EKSPOSE: Bawaslu Provinsi Lampung menggelar ekspose pengawasan tahapan perhitungan dan penetapan suara pemilu tahun 2024. -FOTO AGUNG BUDIARTO/RADAR LAMPUNG -

tiga parpol gugat phpu, bawaslu lampung siapkan data                            bandarlampung – hingga kemarin tercatat ada tiga gugatan permohonan perselisihan hasil pemilu (phpu) partai politik dari provinsi lampung ke mahkamah konstitusi (mk). 
hal ini diungkapkan oleh ketua badan pengawas pemilu (bawaslu) lampung iskardo p. panggar di sela ekspose hasil pengawasan, senin (25/3). 
dalam kesempatan itu, iskardo menjelaskan ketiga parpol yang mengajukan gugatan phpu yakni partai gerindra, masing-masing gugatannya ada di dprd kota metro dapil 3, dprd bandarlampung dapil 3, dan dprd lampung barat dapil 2. selain itu, ada juga  gugatan dari partai garda indonesia dan ppp. 
baca juga:mk tegaskan anwar usman tak ikut tangani permohonan sengketa psi
’’sebelumnya memang ada lima gugatan phpu, namun yang teregistrasi ada tiga. nantinya kapasitas bawaslu sebagai pihak terkait dalam persidangan di mk,” ujarnya. 
karenanya, sambungnya, bawalsu provinsi lampung saat tengah mempersiapkan keterangan dan data pengawasan dari tingkat kecamatan hingga kabupaten/kota. 
anggota bawaslu lampung gistiawan menambahkan, untuk ppp dan partai garda republik indonesia atau partai garuda belum diketahui lokasinya. 
nantinya, sambungnya, kedepan yang berwenang memberikan keterangan dalam sidang gugatan di mk adalah bawaslu ri. 
baca juga:gugat ke mk, ppp ngaku kehilangan 200 ribu suara
“terkecualijika nanti, bawaslu di daerah diberikan surat mandat untuk dihadirkan langsung ke persidangan,” ujarnya. 
sebelumnya, kpu lampung barat belum bisa menetapkan prolehan kursi parpol dan caleg terpilih karena harus menunggu masa gugatan sengketa perselisihan hasil pemilu (phpu) di mahkamah konstitusi (mk). 
diketahui, partai gerakan indonesia raya (gerindra) telah mengajukan permohonan gugatan ke mk khususnya perihal pileg di daerah pemilihan (dapil) ii lambar meliputi kecamatan batubrak, belalau, dan batuketulis.
komisioner kpu lambar divisi teknis penyelenggaraan pemilu syarif ediansyah, shi, mm., mengungkapkan, untuk penetapan hasil pileg lampung barat dalam hal ini calon legislatif (caleg) terpilih itu belum bisa dilaksanakan sebab belum terbitnya surat dari mk.
 “nanti menunggu hasil setelah ada gugatan atau tidak di mk dan menunggu putusan mk jika ada gugatan, baru kemudian dapat penetapan perolehan kursi dan calon terpilih, dan kami mendapatkan informasi jika partai gerindra yang mengajukan gugatan ke mk, ini terkait dengan permasalahan yang terjadi di dapil ii,” ungkap syarif ediansyah
menurut syarif, ruang gugatan ke mk diberikan kepada peserta pemilu untuk menyelesaikan jika ada peserta pemilu yang keberatan atau belum menerima keputusan kpu terkait rekapitulasi suara pemilu 2024.
“kepastiannya setelah ada atau tidak gugatan di mk atau setelah putusan mk terhadap jika ada sengketa pemilu. kalau tidak ada gugatan maka bisa ditetapkan. gugatan di mk bisa dilakukan setelah tiga hari sejak hasil rekapitulasi perolehan suara ditetapkan kpu,” pungkasnya.
“pada intinya kami masih  menunggu pengumuman dari mk, terkait dengan gugatan phpu peserta pemilu, jika di tidak ada gugatan yang masuk, kalaupun  ada gugatan maka kpu akan menunggu hasil keputusan mk,” pungkasnya. 
dua pihak mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (phpu) ke mahkamah konstitusi (mk). 
hal ini diungkapkan oleh komisioner kpu provinsi lampung kadiv hukum dan pengawasan warsito, minggu 24 maret 2024. 
“sementara terpantau ada dua yang mengajukan gugatan phpu,” ujarnya. 
dari data yang diterima, sambung warsito satu gugatan dilayangkan oelh partai garda republik indonesia provinsi lampung dengan akta pengajuan permohonan pemohon elektronik nomor : 14-01-11-08/ap3-dpr-dprd/pan/mk/03/2024. 
kemudian yang kedua adalah gugatan dari partai gerindra untuk provinsi lampung dengan akta pengajuan nomor: 60-01-02-08/ap3-dpr-dprd/pan.mk/03/2024. 
“untuk rijit pokoknya kita belum tahu,” kata dia. 
dijelaaaskan dia, pleno penetapan kursi di tingkat provinsi belum bisa dilakukan lantaran harus meninggu proses hukum. 
“tapi cuma daerah pemilihan (dapil) saja yang menjadi materi gugatan, tingkatan dan jenis pemilunya,” kata dia.
’’setelah gugatan, ada tiga hari masa perbaikan dan di registrasi ke e-bprk (buku registrasi perkara konstitusi elektronik),” pungkasnya. (abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 27 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan