Geser Perolehan Suara ke Caleg, Ketua KPPS Beralasan Kecapekan

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Abdul Karim |

Kamis , 15 Feb 2024 - 20:37

SUARA PINDAH KE CALEG LAIN: Salah satu caleg DPRD Lampung dapil Lampung 7 dari PKB yang dalam C1 plano mendapatkan suara 39, tetapi dalam salinan C1 tertulis xxx alias nol.-FOTO DOK. MUNIR ABDUL HARIS -

geser perolehan suara ke caleg, ketua kpps beralasan kecapekan                            bandarlampung - pileg dan pilpres 2024 telah berlangsung. sayangnya, pesta demokrasi ini selalu saja dihiasi berbagai modus kecurangan.
seperti dialami calon anggota dprd lampung nomor urut 4 di dapil lampung 7 dari partai kebangkitan bangsa (pkb) munir abdul haris. dia merasa dirugikan karena dalam c1 plano mendapatkan suara 39, sementara dalam salinan c1 tertulis xxx alias nol. 
suaranya tersebut pindah ke caleg lain dari partai sama, yakni nomor urut 3 atas nama maksum asror. namun setelah melakukan protes, petugas kpps mengatakan bahwa terjadi kesalahan teknis penginputan. di mana semestinya tertulis 39, tetapi terinput ke nomor di atasnya.
’’kami mohon maaf pak, kami capek dan teledor. ini yang benar bapak dapat 39, bukan kosong,” kata munir mengatakan apa yang persis disampaikan pirman arifin, ketua pps tps 19 desa sendangasih, kecamatan sendangagung, lampung tengah, kamis (15/2).
baca juga:tujuh tps di lampung bakal pemungutan suara ulang
munir pun menandaskan alasan yang disampaikan ketua pps tps 19 desa sendangasih tersebut sangat tidak logis. ’’kecapekan kok jadi alasan untuk mengalihkan suara,” ucapnya.
bukan hanya di tps 19. temuan serupa juga terjadi pada tps 4 desa sendangmulyo yang seharusnya dirinya mendapatkan suara 73 menjadi xxx alias nol dan pindah ke nomor urut 3 atas nama maksum asror tersebut. ’’ini kita duga terstruktur, sistematis, dan masif,” duganya.
dengan penemuan tersebut, munir pun meminta pleno ppk se-kabupaten lamteng harus dibuka lagi c1 planonya dan dibaca ulang. lalu dicocokkan c1 hasil salinan. 
sementara, ketujuh anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps) tempat pemungutan suara (tps) 19 waykandis, bandarlampung,  kompak mengaku tidak tahu jika surat suara pileg dprd lampung dan kota bandarlampung yang sudah tercoblos duluan. 
baca juga:meski ada anak presiden, psi dinilai berat masuk senayan
’’seluruh ketua dan anggota kpps sudah kami periksa dan klarifikasi. hasilnya, mereka ya mengaku tidak mengetahui jika surat suara sudah tercoblos,” ujar anggota bawaslu bandarlampung kordiv penanganan pelanggaran oddy j.p. marsa kepada wartawan, kamis (15/2).
dalam pemeriksaan, sambung oddy, seluruh kpps mengaku sudah melakukan tugas sesuai standar operasional prosedur (sop). namun, pihaknya tetap akan melakukan pendalaman terhadap persoalan ini. 
bawaslu bandarlampung juga akan menggali keterangan dari pihak terkait selain kpps. lalu melakukan penelusuran rekam jejak distribusi surat suara dari datang hingga tps.
’’apakah terdapat unsur pidana atau tidak, nanti kita putuskan dalam pleno dengan anggota lain. atau bisa saja ada informasi tambahan,” katanya. 
baca juga:waring presiden jokowi, ada pelanggaran pemilu, lapor!
diberitakan sebelumnya, selain berpotensi pemungutan suara ulang (psu), kasus surat suara tercoblos di tps 19 waykandis, tanjungsenang, juga masuk dalam dugaan pidana pemilu. saat ini, kasusnya sudah masuk dan dibahas oleh sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu) kota bandarlampung. 
anggota bawaslu bandarlampung kordiv penanganan pelanggaran oddy marsa j.p. menjelaskan pihaknya akan menelusuri kasus ini. ’’kami akan menelusuri,  meminta keterangan siapa yang menemukan dari kpps. akan kami periksa hari ini (kemarin, red) dari mana asal-mulanya surat suara itu tercoblos,” ujarnya, rabu (14/2). 
jika memang terbukti, sambungnya, pihak terkait akan menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku. “jika terbukti, sanksi pidananya ada di pasal 532 undang-undang pemilu, uu nomor 7 tahun 2017. maksimal pidana empat tahun dan denda paling banyak rp48 juta,” ujarnya. 
lantas bagaimana jika ada yang terbukti mengarahkan, oddy menegaskan tentu akan ada juga unsur pidananya.  
sementara, ketua kpu bandarlampung dedy triyadi mengatakan pihaknya dengan tegas sudah mewanti-wanti jajarannya agar bekerja sesuai aturan.  karenanya dengan tegas, dia mendorong persoalan ini ke ranah pidana pemilu. 
’’harus ditindaklanjuti bawaslu dan gakkumdu. kami mendorong ini ke unsur pidana pemilu,” ujarnya.
dalam kesempatan itu, dedy juga mengatakan pihaknya juga akan melakukan penelusuran mengenai surat suara tercoblos tersebut. 
dia juga menegaskan sudah mewanti-wanti jajarannya agar tidak ada kesalahan yang bersinggungan dengan aturan. 
nantinya, sambungnya, bawaslu akan mengkaji apakah dilakukan pemungutan suara ulang atau tidak.  “secara aturan, pelaksanaan psu itu maksimal 10 hari setelah pemungutan suara di tanggal 14 februari ini,” ujarnya. 
diketahui, satu tps di bandarlampung berpotensi pemungutan suara ulang (psu).  hal tersebut diungkapkan ketua badan pengawas pemilu (bawaslu) provinsi lampung iskardo p. panggar kepada awak media, rabu (14/2). 
ini berkaitan informasi satu tps di kelurahan waykandis, tanjungsenang, dilaporkan surat suara sudah tercoblos.  “berpotensi pemungutan suara ulang,” ujarnya. 
sementara, anggota bawaslu bandarlampung kordiv hukum dan penyelesaian sengketa hasanudin alam menjelaskan awalnya pihaknya menerima laporan surat suara rusak dari daerah itu.  kata hasan, ada dua laporan yang masuk. 
dimana, laporannya adalah untuk surat suara dprd bandarlampung dan provinsi sudah ada 115 surat suara yang dicoblos pemilih yang masuk dpt.  “jadi ada laporan dari salah satu warga bahwa kertas surat suara dia sudah dicoblos. minta ganti. saat menerima surat yang selanjutnya juga masih rusak. jadi kita hentikan dan minta buka semua surat suara,” katanya namun untuk surat suara lainnya yaitu dpd, dpr ri, pilpres menurutnya masih aman. 
sebelumnya juga, wali kota bandarlampung eva dwiana juga mengalami kejadian tidak menyenangkan saat mendapati surat suara yang rusak di tps 7 palapa bandarlampung. hal ini menimbulkan kebingungan saat berada di dalam bilik suara untuk mencoblos kelima surat suara.
eva tampak memanggil ajudan pribadinya dan berkomunikasi dengan diam-diam. ajudan tersebut kemudian mengambil inisiatif untuk mengurus permasalahan tersebut.
ajudan eva bergerak menuju kpps 3, tempat pembagian surat suara, sambil membawa surat suara berwarna kuning (dpr ri). setelah berkoordinasi, surat suara yang rusak tersebut kemudian dicoret petugas kpps nomor 3 sebagai langkah untuk memisahkan surat suara yang tidak layak digunakan.
dari pantauan radar lampung, surat suara dpr ri yang rusak atau telah tercoblos tersebut adalah pada nomor 3 partai nasdem. ada kemungkinan, eva hendak mencoblos anaknya yang berasal dari partai nasdem nomor 2. (abd/c1/rim)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 16 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan