Operasional KPPS Lampung Barat Tembus Rp3,8 Miliar, Ini di Luar Honor

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Kamis , 08 Feb 2024 - 21:32

Sekretaris KPU Lampung Barat Redy Kennedy-FOTO RNN -

operasional kpps lampung barat tembus rp3,8 miliar, ini di luar honor                             lampung barat - komisi pemilihan umum (kpu) lampung barat resmi menetapkan biaya operasional kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps) yang akan bertugas selama dua hari pada pemilihan umum (pemilu) 14 februari mendatang. 
berdasarkan rilis resmi kpu lambar, total anggaran operasional yang akan diterima kpps untuk dua hari sebesar rp4.344.000. 
sekretaris kpu lambar redy kennedy, m.i.p. merincikan anggaran rp4.344.000 yang akan diterima oleh kpps untuk mendukung terselenggaranya tungsura tersebut yakni penbelian paket data untuk dua orang masing-masing rp50.000,atau rp100.000 untuk dua orang serta pembelian multivitamin daya tahan tubuh untuk sembilan orang masing-masing rp50.000 atau total rp450.000. 
baca juga:satu atau dua putaran, kpu ri beri tanggapan
selanjutnya pembelian atk/kelengkapan lainnya satu paket rp150.000, kebutuhan lainnya satu paket rp300.000,- dukungan tungsura berupa sewa alat scan/photo copy satu paket rp500.000, pembuatan kelengkapan tps satu paket rp2.000.000. 
“kemudian, uang makan dan snack sembilan orang selama dua hari rp40.000 per orang, atau total rp770.000,- snack sembilan orang selama dua hari rp8.000,- atau total rp144.000, sehingga keseluruhan anggaran yang dikelola kpps itu sebesar rp4.344.000,” ungkap redy kennedy, kamis 8 februari 2024.
dengan besaran anggaran operasional yang ditetapkan tersebut, kata redy, maka terjadi perubahan dari rencana anggaran sebelumnya, dimana untuk biaya operasional 982 kpps berdasarkan keputusan terbaru dengan mengacu pada aturan yang ada totalnya mencapai rp4.265.808.000. 
baca juga:bentuk desk pemilu, wali kota bandarlampung tekankan asn
untuk anggaran biaya operasional tersebut, sambungnya, tidak ada kendala dan akan segera di transfer ke rekening giro, sehingga menjelang pelaksanaan pemungutan suara anggaran telah sampai di kpps. 
“insha allah tidak ada kendala untuk biaya operasional tersebut, anggarannya sudah ada dan tinggal ditransfer, dan kami tekankan dana yang cikucurkan nantinya dipergunakan sebagaimana mestinya,” pungkasnya.
sebelumnya, viral di media sosial dan berbagai berita mengenai dugaan pemotongan uang pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps). salah satunya di kabupaten sleman, daerah istimewa yogyakarta (diy). 
sementara, kondisi di bandarlampung sendiri memang belum dicairkan, baik anggaran pelantikan maupun anggaran bimtek. 
baca juga:bentuk desk pemilu, wali kota bandarlampung tekankan asn
kepala divisi sdm dan parmas kpu kota bandarlampung hamaami menjelaskan sampai saat ini pencairan masih dalam proses. ’’belum ada yang dicairkan kok. semuanya belum. masih dalam proses semuanya,” ujarnya saat dikonfirmasi, senin (29/1).
diketahui, merujuk pada rekturmen beberapa waktu lalu, jumlah kpps di kota bandar lampung ada sekitar 20.160 orang. di mana, jumlah ini merupakan 2.880 tempat pemungutan suara (tps) dikalikan tujuh personel kpps di setiap tps nya. 
jika sudah dicairkan, sambungnya, akan ditransfer ke rekening pps. kemudian, pps akan mendistribusikan ke kpps. 
“memang sampai saat ini belum ada pencairan kok. masih dalam proses/ insya allah dalam waktu dekat,” ucapnya. 
anggota komisi ii dpr ri mardani ali sera menyoroti dugaan disunatnya anggaran pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps) di beberapa daerah, satu di antaranya ialah di kabupaten sleman, daerah istimewa yogyakarta (diy). mardani meminta pihak para penyelenggara pemilu dan pihak berwajib untuk mengecek hal ini secara detail di lapangan, agar semua menjadi lebih transparan.   
“mesti dicek. semua mesti transparan. petugas kpps adalah pejuang. jangan dikurangi haknya,” kata mardani saat dihubungi parlementaria, sabtu malam, di jakarta (28/1/). 
pengecekan ini dirasa penting oleh mardani karena menyangkut hak dari para petugas kpps. mardani pun mengingatkan jangan sampai adanya dugaan disunatnya anggaran ini dibiarkan dan menjadi petaka bagi pemilu 2024 kedepannya. 
ia pun mengingatkan bagaimana pada pemilu 2019 lalu, total 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit. ’’jangan sampai kejadian ratusan yang meninggal dulu diulangi,” tegas politikus fraksi pks ini. (nop/rnn/c1/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 9 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Adi Herlansyah Hisbullah Huda (Iklan Maria)

Berita Pilihan